Kawasan Kramat Jati sudah lama dikenal sebagai salah satu titik perdagangan yang hidup di Jakarta Timur. Aktivitas jual beli di kawasan ini bahkan sudah berlangsung sejak awal 1970-an. Selama puluhan tahun, pedagang dan pembeli membentuk kebiasaan yang sulit rasanya untuk dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menata kembali kawasan Jalan Raya Bogor dengan memindahkan para pedagang kaki lima (PKL) dari bahu jalan dan trotoar, ke Lokasi Binaan (Lokbin) yang lebih layak untuk sebuah aktivitas jual-beli.
Penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik. Trotoar perlu kembali menjadi ruang bagi pejalan kaki dan bahu jalan seharusnya terbebas dari aktivitas perdagangan yang selama ini mengganggu lalu lintas.
Walaupun memang kebutuhan untuk menata kawasan, pasti berdampak ke pedagang yang selama bertahun-tahun menggantungkan penghasilan dari tempat tersebut. Dalam hal ini, relokasi perlu berjalan dengan pendekatan yang tetap memberi ruang bagi mereka untuk melanjutkan usahanya.
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lokasi baru bagi 614 pedagang. Sebanyak 331 pedagang ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7. Sebanyak 193 pedagang ikan dipindahkan ke Lokbin Kramat Jati. Sementara itu, 45 pedagang kue ditempatkan di Lokbin Cililitan dan 45 pedagang lainnya diarahkan ke pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.
Dukungan lain diberikan melalui pembebasan retribusi selama enam bulan. Untuk pedagang di Lokbin Kramat Jati, retribusi setelah masa tersebut berakhir disebut sekitar Rp180.000 per bulan atau Rp6.000 per hari.
Kebijakan ini dapat menjadi masa transisi bagi pedagang untuk beradaptasi dengan tempat baru. Mereka perlu membangun kembali pelanggan, mengenalkan lokasi baru, dan mencari pola usaha yang sesuai.
Memindahkan pedagang berarti juga memindahkan kebiasaan pembeli. Pedagang mungkin sudah mengenal pelanggan mereka. Pelanggan juga sudah tahu harus membeli di mana. Ketika tempatnya berubah, kebiasaannya pun ikut berubah.
Kondisi Lokbin Kramat Jati yang masih belum terlalu ramai pembeli menjadi “pr” tersendiri untuk akhirnya perlu diperkenalkan kembali sebagai daya tarik pelanggan lama maupun pelanggan baru.
Lokasi baru ini tentu perlu dibantu untuk masif diinformasikan kepada masyarakat, sekaligus dengan hal-hal yang bersifat teknis seperti papan petunjuk yang mudah terlihat, hingga kemudakan akses untuk menuju ke sana.
Dari jumlah pedagang yang direlokasi, tempat yang tersedia di Lokbin Kramat Jati belum dapat menampung semuanya. Pemerintah kemudian menyiapkan lokasi tambahan di sekitar kawasan tersebut.
Langkah ini perlu dipastikan berjalan sesuai target agar tidak ada pedagang yang diminta meninggalkan tempat lama sebelum mendapatkan kepastian pengganti ruang usaha.
Saat pemerintah sudah menyediakan tempat berdagang, sebaiknya ada tanggung jawab untuk menggunakannya dan mengikuti aturan yang berlaku.
Trotoar dan badan jalan tidak dapat terus menjadi tempat usaha karena ruang tersebut juga dibutuhkan oleh masyarakat lainnya. Pemerintah memang perlu menyediakan solusi yang layak, tetapi pedagang juga perlu berkomitmen untuk tidak kembali lagi ke lokasi lama setelah penataan berjalan.
Jalan yang kembali tertib memang menjadi salah satu hasil yang dibutuhkan. Namun, efektifitasnya juga perlu terlihat dari kehidupan pedagang setelah mereka pindah.
Kramat Jati tidak harus selalu memilih antara kawasan yang tertib atau perdagangan yang hidup. Keduanya dapat berjalan bersama jika relokasi dilanjutkan dengan pendampingan yang konsisten.
Ruang publik bisa kembali menjadi sebagaimana fungsi utama dan pedagang tetap dapat mencari nafkah di tempat yang lebih tertata. Dengan begitu, seharusnya Kramat Jati punya kesempatan untuk membangun wajah baru sebagai kawasan perdagangan yang lebih nyaman tanpa kehilangan pergerakan ekonomi yang sudah hidup di dalamnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
