Kawan GNFI, kalau ditanya soal pembangunan infrastruktur Indonesia, mungkin yang langsung terbayang adalah tol baru, bandara, atau pelabuhan. Tapi ada satu hal yang sering luput dari sorotan publik: bagaimana infrastruktur yang kita bangun hari ini akan menentukan kualitas udara, ketahanan terhadap bencana, dan kesejahteraan generasi mendatang.
Pertanyaan inilah yang menjadi fokus laporan terbaru Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) berjudul Accelerating Sustainable Infrastructure Investments, yang dirilis pada 2026. Indonesia menjadi salah satu dari enam negara yang dibahas secara mendalam, bersama Kazakhstan, Mongolia, Filipina, Thailand, dan Uzbekistan.
Bukan Laporan Biasa, tapi Hasil Kolaborasi Lima Tahun
Yang membuat laporan ini istimewa, isinya bukan sekadar analisis sepintas. Laporan ini merangkum temuan dari implementasi Sustainable Infrastructure Programme in Asia (SIPA), yang berjalan sejak Oktober 2021 hingga Juni 2026, bekerja sama dengan Indonesia, Kazakhstan, Mongolia, Filipina, Thailand, dan Uzbekistan, sembari mendorong pembelajaran lintas negara di Asia Tengah dan Tenggara.
Selama hampir lima tahun, OECD bersama pemerintah Indonesia tidak hanya menganalisis dari jauh, tetapi benar-benar terlibat dalam dialog kebijakan langsung. OECD bermitra dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memfasilitasi dialog di antara para pemangku kepentingan pemerintah nasional maupun daerah yang berperan penting dalam pengembangan, perencanaan, dan investasi infrastruktur. Dialog ini turut mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 agar lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.
Apa yang Sudah Dikerjakan di Indonesia?
Kawan mungkin penasaran, kerja sama ini sebenarnya menghasilkan apa saja? Cukup banyak, ternyata. Kegiatan SIPA di Indonesia mencakup penilaian multidimensi proyek infrastruktur besar, kajian terhadap proses dan instrumen perencanaan infrastruktur strategis untuk mengarusutamakan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, hingga kerja sektoral terkait reformasi subsidi bahan bakar fosil, pelatihan untuk membuka akses pendanaan proyek energi terbarukan, studi regional soal konektivitas transportasi dan logistik rendah karbon, serta saran kebijakan untuk dekarbonisasi industri padat energi.
Salah satu pendekatan menarik yang dijalankan adalah kolaborasi dengan World Wide Fund for Nature (WWF). Kolaborasi WWF dengan Indonesia dan Filipina di bawah SIPA menunjukkan bagaimana pemodelan jasa ekosistem bisa mengungkap area mana yang menawarkan manfaat ketahanan terbesar bagi manusia dan infrastruktur melalui solusi berbasis alam. Artinya, bukan cuma membangun jalan dan jembatan, tapi juga mempertimbangkan bagaimana alam, seperti hutan mangrove atau daerah resapan air, bisa menjadi bagian dari sistem infrastruktur itu sendiri.
Tantangan yang Masih Perlu Dibenahi
Tentu saja, laporan ini bukan sekadar pujian. OECD juga mencatat tantangan nyata yang masih dihadapi Indonesia. Secara umum, investasi infrastruktur di kawasan ini berkembang pesat namun masih belum selaras dengan tujuan keberlanjutan dan iklim, dengan jalur pembangunan infrastruktur yang masih mengutamakan aset padat karbon, khususnya di sektor energi dan transportasi.
Untuk kasus Indonesia secara spesifik, laporan ini menganalisis kebutuhan investasi infrastruktur, kesenjangan pembiayaan, dan peran keuangan publik, kemitraan pemerintah-swasta, serta instrumen keuangan berkelanjutan untuk memobilisasi modal swasta, sembari mengeksplorasi risiko iklim, tren emisi, dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta tantangan terkait fragmentasi tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah.
Dengan kata lain, Indonesia sudah berada di jalur yang benar, tapi pekerjaan rumah soal koordinasi antar level pemerintahan dan ketergantungan energi fosil masih menjadi catatan penting yang harus terus dikerjakan.
Kenapa Ini Kabar Baik untuk Indonesia?
Di tengah berbagai catatan kritis tersebut, ada satu hal yang patut disyukuri: Indonesia kini menjadi rujukan dan bagian aktif dari diskusi infrastruktur berkelanjutan tingkat dunia, bukan sekadar penonton. Keterlibatan selama hampir lima tahun dalam program sekelas SIPA menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia mulai dilihat bukan hanya dari sisi kecepatan dan kuantitas, tetapi juga dari sisi keberlanjutan jangka panjang.
Ini juga jadi pengingat bagi kita semua, terutama generasi muda yang bekerja di sektor perencanaan, teknik, atau kebijakan publik, bahwa pembangunan infrastruktur bukan lagi sekadar urusan "membangun lebih banyak dan lebih cepat." Pertanyaannya kini bergeser menjadi: bagaimana infrastruktur yang kita bangun hari ini bisa tetap relevan, tangguh, dan ramah lingkungan untuk puluhan tahun ke depan?
Kawan, perjalanan menuju infrastruktur yang benar-benar berkelanjutan memang masih panjang. Tapi laporan OECD ini membuktikan satu hal penting: Indonesia sudah mulai melangkah, dan dunia internasional mulai memperhatikan langkah itu.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
