Abdullah bin Abdulkadir Munsyi bukanlah sosok asing bagi penulis. Waktu berkuliah di Prodi Sastra Indonesia, penulis telah lama mendengar kebesaran nama dan karya tokoh kebahasaan Melayu ini. Namun, untuk waktu yang lama, Abdullah tak pernah benar-benar menarik perhatian penulis.
Ketertarikan itu baru muncul di penghujung tahun 2025, tepatnya saat penulis menganggur. Di tengah waktu luang yang melimpah, penulis memutuskan kembali membaca karya Abdullah, Hikayat Abdullah. Alasannya sederhana: untuk mengisi waktu dan menjaga kemampuannya menyunting naskah Melayu klasik. Hikayat Abdullah dipilih karena dianggap sebagai naskah yang rapi, baik dari segi goresan tinta maupun gaya bahasa, sehingga tak terlalu melelahkan untuk dipahami. Dengan tebal sekitar 400 halaman, naskah ini merupakan sebuah yang menggabungkan autobiografi dan ensiklopedia dan ditulis oleh satu orang saja pada tahun 1840 M.
Yang paling menarik perhatian penulis adalah kritik sosial tajam Abdullah terhadap kebodohan masyarakat Malaka saat itu. Dalam naskahnya Abdullah menggambarkan bagaimana takhayul merebak luas dibarengi dengan masifny identitas bangsa yang terlupakan. Meski bukan orang asli Malaka dan berasal dari keluarga biasa, Abdullah menggugat realitas itu lewat manuskrip yang ditulisnya dari tempat sepi di Kampung Pali (Kauman), jauh dari hiruk-pikuk aktivitas perdagangan Malaka.
Dalam pembukaan naskahnya, Abdullah menulis dengan lugas:
"Maka jikalau hina dan bodoh (seseorang) sekalipun asal ada berharta niscaya ialah pandai dan termulia. Maka jikalau pandai dan mulia tetapi tiada berharta niscaya terhina juga."
Ini adalah kritik terhadap masyarakat yang mengukur harga diri dari kekayaan, bukan dari kepandaian. Lebih jauh, Abdullah menyoroti praktik absurd menjual anak dengan harga lima atau enam duit dengan keyakinan dapat menyembuhkan penyakit atau memanjangkan umur. Ia menolak takhayul itu dengan argumentasi akal sehat: "Adakah sebab dijualkan itu menjadi panjang umurnya?" Baginya, adat semacam itu adalah warisan nenek moyang yang bodoh.
Abdullah menyerukan bahwa ilmu sangatlah penting. Ia berpendapat, jika seseorang memiliki emas, juallah untuk membeli intan; jika sudah punya intan, juallah untuk membeli manikam; jika sudah punya manikam, juallah untuk membeli ilmu. Setelah ilmu, tak ada lagi yang patut dibeli. Ini menegaskan bahwa ilmu adalah solusi atas segala kekusutan masalah. Namun, ilmu yang dimaksud Abdullah bukanlah sekadar gelar atau gengsi, melainkan ilmu yang dicari dengan sungguh-sungguh, diuji dengan akal sehat, dan dihidupi sehari-hari—apa yang kini kita sebut dialektika.
Delapan puluh tahun setelah Hikayat Abdullah selesai, muncullah Tan Malaka, tokoh pergerakan nasional dan pencetus konsep Republik Indonesia. Dalam karyanya Madilog, Tan Malaka mengulang pola serupa: menggugat kebodohan dan sistem yang membelenggu masyarakat dalam logika mistika, kolonialisme, dan feodalisme. Berbekal dialektika materialistik dari Marx dan Hegel, Tan Malaka mengajak masyarakat sadar. Abdullah mungkin tak kenal Marx atau Hegel, tetapi ia telah melakukan dialektika sederhana: tesis (adat yang dipercaya), antitesis (bukti empiris bahwa adat itu tak masuk akal), dan sintesis (kesimpulan bahwa adat itu bohong). Tan Malaka kemudian memberi kerangka teoretis pada dialektika itu. Irisan keduanya terletak pada satu keyakinan: akal sehat harus menjadi hakim atas tradisi, bukan sebaliknya. Tak ada yang sakral sehingga tak boleh dikritik, termasuk warisan nenek moyang yang tak masuk akal.
Sekarang bagaimana realitas Indonesia abad ke-21. Abdullah menggugat kebodohan abad ke-19, Tan Malaka di abad ke-20. Lalu, siapa yang melanjutkan pola mereka di abad ini? Kita memiliki banyak universitas, ribuan doktor, dan jutaan sarjana. Namun, apakah kita sudah menjadi masyarakat yang berilmu, atau hanya masyarakat yang bergelar?
Ironisnya kini kita sering lebih bangga berbahasa Inggris daripada menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Kita lebih percaya pada jurnal internasional yang mungkin tak dibaca tetangga kita sendiri daripada pada pengetahuan lokal yang hidup di kampung-kampung. Kita mengagumi teknologi Barat, tapi lupa bahwa leluhur kita melintasi samudra tanpa kompas modern, hanya dengan membaca bintang, arus, dan warna air.
Abdullah telah mengamati hal serupa melalui kacamata kebahasaan. Ia heran melihat orang Melayu yang belum sadar akan dirinya, tinggal dalam kebodohan karena tak mau belajar bahasanya sendiri. Ia bertanya, mustahilkah orang bisa menjadi pandai dengan sendirinya tanpa belajar? Bagaimana mungkin mengetahui bahasa orang lain jika tidak mengetahui bahasa sendiri terlebih dahulu? Pernyataan itu tepat menggambarkan sikap rendah diri masyarakat Melayu dulu. Hari ini polanya berulang: banyak anak muda fasih kosakata Inggris tetapi tak bisa menyusun paragraf logis dalam bahasa Indonesia; banyak mahasiswa hafal teori Barat tetapi buta sejarah intelektual bangsanya sendiri. Ini bukan soal menolak peradaban Barat, melainkan soal keseimbangan.
Penulis mengajak kita jujur mengakui bahwa sikap inferior residu kolonialisme Belanda masih mengakar. Dulu, sikap inferior berbentuk kepercayaan bahwa orang putih lebih unggul. Kini, sikap itu berubah menjadi keyakinan bahwa standar Barat adalah satu-satunya standar kemajuan. Pengetahuan yang tak ditulis dalam bahasa Inggris, tak dipublikasikan di jurnal internasional, tak berteori ala Barat, dianggap tidak ilmiah, sekadar dongeng atau takhayul.
Namun ada kabar baik. Penelitian terbaru, termasuk skripsi penulis tentang manuskrip Hikayat Raga Singasaya menunjukkan geliat literasi di Nusantara sudah muncul sejak awal abad ke-19, lebih awal dari yang selama ini diketahui. Artinya, riwayat intelektual kita lebih panjang, lebih kaya, dan lebih kompleks daripada yang diajarkan di sekolah. Ironisnya, naskah-naskah itu terbengkalai, banyak tersimpan di luar negeri. Di dalam negeri, keadaan juga tak baik: naskah tak terawat karena ketidaksadaran masyarakat akan warisan ilmu leluhur, minimnya minat mengkaji, dan paradigma ‘kacamata kuda’ yang hanya melihat ke barat sebagai standar kemajuan. Ini adalah ironi tragis: kita memiliki permata di halaman rumah sendiri, tapi kita sibuk memandangi perhiasan orang lain.
Pola kemunculan tokoh pemikir di Nusantara tiap abad seharusnya menjadi refleksi. Mereka menggunakan waktu luang dan sempitnya untuk memikirkan solusi masalah bangsa. Mereka menulis, ditekan, dipenjara, hanya untuk menggugah. Dari kaum agamawan hingga revolusioner. Lalu, siapa tokoh pemikir seperti mereka di abad ke-21 ini?
Kita mungkin belum bisa melihatnya karena kita sedang berada di tengah arus sejarah. Yang pasti kita bisa berusaha menjadi bagian dari mereka. Siapa tahu penulis, kalian, dan semua yang sadar serta peduli dengan masalah bangsa adalah Tan Malaka atau Abdullah Munsyi selanjutnya.
Di tengah segudang masalah dan kerinduan akan pemerintahan yang menjunjung meritokrasi serta ilmu pengetahuan, kita tak punya banyak waktu untuk menunggu. Semakin kita memikirkan, membicarakan, dan mempertanyakan masalah bangsa ini, dari situlah satu per satu inovasi dan solusi akan menemukan titik terang. Bukankah itu yang dilakukan oleh Abdullah Munsyi dan Tan Malaka?
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
