Pada awal dekade 1970-an, Indonesia sedang berada di bawah bayang-bayang pembangunan ala Orde Baru. Pemerintahan Presiden Soeharto gencar memamerkan keberhasilan ekonomi melalui slogan stabilitas dan pertumbuhan.
Modal asing, terutama dari Jepang, masuk deras ke Indonesia. Gedung-gedung mulai berdiri, proyek pembangunan dijalankan, dan elite pemerintahan tampil dengan citra modern.
Namun di balik narasi pertumbuhan itu, ketimpangan sosial justru makin terasa. Kekayaan hanya berputar di lingkaran pejabat, militer, dan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Di sisi lain, rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok serta kesenjangan ekonomi yang semakin mencolok.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah Orde Baru justru sibuk mengatur gaya hidup anak muda. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah razia rambut gondrong. Tentara dan polisi turun ke jalan memburu pemuda berambut panjang.
Mereka dicukur paksa di tempat, bahkan kampus dan sekolah ikut menerapkan aturan keras terhadap mahasiswa gondrong.
Di berbagai daerah, tindakan aparat berlangsung berlebihan. Di Yogyakarta, siswa gondrong dilarang mengikuti ujian. Di Wonosobo, penonton bioskop berambut panjang ditolak masuk meski telah membeli tiket.
Sementara di Medan, Gubernur Sumatera Utara saat itu bahkan membentuk Badan Pemberantasan Rambut Gondrong untuk memburu anak muda berambut panjang. Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), Jenderal Soemitro, menjadi salah satu tokoh yang paling keras mendukung razia tersebut.
Dalam sebuah acara di TVRI pada Oktober 1973, ia menyebut pemuda gondrong cenderung bersikap “acuh tak acuh” terhadap lingkungan sosial. Namun tekanan terhadap anak muda justru memunculkan perlawanan satir dari kalangan mahasiswa.
Balas Dendam Mahasiswa Lewat “Razia Perut Buncit”
Sebagai bentuk ejekan terhadap kebijakan pemerintah, mahasiswa di Bandung dan Jakarta mulai menggelar aksi yang kemudian dikenal sebagai “razia perut buncit”. Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan satire politik yang menyentil langsung elite kekuasaan.
Menurut aktivis Malari, Hariman Siregar, aksi tersebut merupakan balasan terhadap razia rambut gondrong yang dianggap sewenang-wenang. Mahasiswa sengaja memilih simbol “perut buncit” karena dianggap mewakili kemewahan dan kerakusan pejabat Orde Baru.
Di jalan-jalan protokol, mahasiswa menghentikan mobil-mobil mewah yang melintas. Para penumpang yang mengenakan pakaian necis diminta turun. Setelah itu, mahasiswa memeriksa bahkan meraba perut mereka. Jika terlihat buncit, pejabat atau pengusaha tersebut langsung disoraki di depan umum.
Aksi itu sering berlangsung jenaka, tetapi menyimpan kritik yang tajam. Mahasiswa menilai perut buncit bukan sekadar tanda kemakmuran, melainkan simbol korupsi dan ketimpangan sosial. Saat rakyat kesulitan membeli kebutuhan pokok, para pejabat justru hidup berlimpah.
Suasana jalanan Jakarta ketika itu dipenuhi adegan-adegan unik. Banyak pejabat panik ketika melihat kerumunan mahasiswa. Ada yang menyuruh sopir memutar balik mobil, ada pula yang berusaha menahan napas agar perutnya tampak rata.
Simbol kemewahan yang sebelumnya dibanggakan mendadak berubah menjadi bahan ejekan publik. Tak hanya rambut gondrong, pemerintah kala itu juga merazia celana jin ketat yang dianggap tidak sesuai norma. Aparat bahkan menggunakan botol untuk mengukur ketatnya celana anak muda.
Jika dianggap terlalu sempit, celana tersebut dipotong atau dirobek di tempat. Bagi mahasiswa, tindakan aparat tersebut menunjukkan bagaimana negara terlalu sibuk mengatur penampilan rakyat kecil, tetapi menutup mata terhadap praktik korupsi dan kemewahan elite penguasa.
Dari Satire Jalanan Menuju Ledakan Malari
Razia perut buncit sebenarnya menjadi alarm awal bahwa kemarahan mahasiswa sedang mencapai titik didih. Pemerintah menganggap aksi itu hanya guyonan jalanan, padahal di balik humor tersebut tersimpan ketidakpuasan mendalam terhadap arah pemerintahan Orde Baru. Puncaknya terjadi pada 15 Januari 1974 ketika Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, datang berkunjung ke Jakarta.
Kedatangan Tanaka memicu gelombang demonstrasi besar mahasiswa yang memprotes dominasi modal asing Jepang dan praktik korupsi di sekitar kekuasaan. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan besar.
Mobil dibakar, pertokoan dijarah, dan Jakarta dilanda kekacauan. Peristiwa itu kemudian dikenang sebagai Malapetaka Lima Belas Januari atau Malari 1974, salah satu tragedi politik terbesar pada awal masa Orde Baru.
Setelah Malari meletus, pemerintah bergerak keras. Aktivis mahasiswa ditangkap, pers dibungkam, dan gerakan kritis di kampus mulai dibatasi. Namun satu hal tetap bertahan dalam ingatan publik: citra “koruptor berperut buncit” yang hingga hari ini masih sering muncul dalam karikatur politik Indonesia.
Simbol tersebut lahir dari keberanian mahasiswa tahun 1970-an yang menggunakan humor sebagai senjata kritik. Di tengah represi negara, mereka menunjukkan bahwa satire mampu menjadi bentuk perlawanan yang tajam—bahkan sebelum kemarahan rakyat akhirnya meledak menjadi tragedi besar bernama Malari.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
