Situasi geopolitik global yang tidak stabil mendorong Indonesia untuk menyiapkan pasokan sumber energi dalam negeri. Pembatasan Selat Hormuz membuat harga minyak dunia naik. Apalagi, Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah, termasuk dari kawasan Timur Tengah.
Di lain sisi, Indonesia juga dihadapkan dengan ancaman kemarau panjang akibat El Nino. Bahkan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan bahwa Indonesia berpotensi besar dilanda Godzilla El Nino alias El Nino dengan kekuatan yang sangat besar.
Fenomena ini terjadi saat suhu laut di Samudra Pasifik tengah dan timur naik drastis melebihi suhu normalnya. Godzilla El Nino berpotensi besar memicu kemarau ekstrem, kekeringan parah, sampai risiko kebakaran hutan hebat di Indonesia.
Melihat fenomena itu, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ir. Deendarlianto, S.T., menyoroti ketahanan energi Indonesia yang kemungkinan hanya mampu bertahan selama 20-22 hari tanpa pasokan baru.
Ia menjelaskan, kebutuhan minyak di Indonesia mencapai 1,5 juta barel per hari. Akan tetapi, produksi minyak hanya mencapai 600 ribu barel saja per harinya. Hal inilah yang membuat Indonesia masih bergantung pada impor minyak.
“Jika dalam 22 hari tidak masuk pasokan baru akan berisiko besar bagi industrialisasi, transportasi, kelistrikan, hingga potensi gejolak sosial,” kata Deen dilansir dari UGM.
Minyak Nabati untuk Kurangi Impor
Dalam keterangannya, Deen mengapresiasi langkah antisipatif yang diambil pemerintah dalam merespons situasi dunia saat ini. Dalam menghadapi krisis energi, pemerintah mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti kebijakan B50 atau pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel pada solar.
BBN ini akan membantu mengurangi kebutuhan impor solar. Kebijakan campuran biodiesel 50 persen (B50) akan segera diimplementasikan per 1 Juli 2026. Upaya ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi.
Di sisi lain, Deen menilai kebijakan lain seperti work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) perlu memerlukan kajian lebih dalam. Menurutnya, meskipun sistem kerja ini sudah lumrah, tetapi ada beberapa bidang yang membutuhkan interaksi, misalnya sains dan teknologi.
“Saya pikir itu ide yang baik. Namun perlu dilakukan pengkajian yang lebih dalam lagi dan tidak untuk dijadikan generalisasi,” ujarnya.
Pemanfaatan etanol juga bisa mulai dilakukan sebagai alternatif pengganti. Selain itu, ia turut mendorong penggunaan sumber hayati seperti sorgum dan ketela untuk pengganti bensin. Tak ketinggalan, pemerintah dinilai Deen juga perlu untuk mendorong pengembangan Dimethyl Ether alias DME sebagai pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG).
“Ketika harga gas naik karena rantai pasoknya terganggu, dikembangkanlah energi terbarukan. Permasalahan ini menjadi momentum kebangkitan energi, kebangkitan riset perguruan tinggi di bidang energi,” imbuhnya.
Pengembangan Energi Terbarukan
Indonesia yang diprediksi bakal hadapi El Nino di semester 2 2026 ini juga dikhawatirkan akan memengaruhi beberapa sektor. Apalagi jika kondisi dunia masih belum stabil dan harga bahan bakar akan naik.
Deen memberi contoh, operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan sektor pertanian yang membutuhkan solar untuk pompa bisa ikut terpengaruh operasionalnya.
“Beberapa sumber energi terbarukan yang bisa digunakan untuk menggantikan solar yaitu penggunaan mikroalga, biodiesel, hingga penggunaan energi surya,” katanya.
Lebih lanjut, pengembangan energi membutuhkan perencanaan yang matang. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang dibuat pemerintah menurutnya harus dikawal dengan baik agar bisa terlaksana dengan baik serta mendorong pertumbuhan industri di bidang ini.
Pengembangan energi nasional harus diiringi dengan pelaksanaan kebijakan nasional yang baik dan pengembangan industri energi nasional yang kuat baik energi fosil maupun energi terbarukannya.
“Kalau industrinya tumbuh dan berasal dari dalam negeri, akan membuat ekonomi negara berputar lebih cepat. Namun, jangan sampai memiliki kebijakan energi nasional tetapi tetap mendorong impor,” tukasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
