Pelabuhan Gilimanuk macet parah (hingga 30-35 km) sejak Minggu (15/3/2026) hingga pertengahan minggu, dipicu lonjakan pemudik (naik 33,8%) dari Bali ke Jawa, berdekatan dengan Nyepi. Antrean didominasi kendaraan yang menyeberang ke Ketapang, menyebabkan pemudik terjebak berjam-jam.
Menurut penjelasan Ketua Umum Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan), Khoiri Soetomo kemacetan parah ini terjadi karena pertama pertemuan arus mudik Lebaran dengan arus keluar Bali menjelang Nyepi. Sehingga volume kendaraan pun melonjak tajam.
Kedua sistem akses ke moda penyeberangan masih terlalu terbuka. Kendaraan dapat langsung menuju Pelabuhan Gilimanuk meskipun belum memiliki tiket atau kode reservasi (booking). Akibatnya, arus kendaraan menjadi sulit dikendalikan dan memicu penumpukan di pelabuhan.
Ketiga, terbatasnya kapasitas dermaga menjadi kendala utama. Meskipun jumlah armada kapal ditambah, ketersediaan dermaga tidak bertambah secara proporsional. Ketimpangan ini semakin nyata dengan adanya jalan tol yang mempercepat laju kendaraan menuju pelabuhan, sementara dermaga sebagai kelanjutan sistem transportasi belum dikembangkan secara seimbang.
“Dermaga kini menjadi titik sumbat utama karena kapal terpaksa mengantre untuk bersandar. Kondisi ini memicu efek domino; keterlambatan sandar kapal mengakibatkan kendaraan di pelabuhan tidak terangkut, yang pada akhirnya memperpanjang barisan antrean hingga menutup akses jalan nasional.” jelasnya berdasarkan keterangan pers, Kamis (19/3).
Keempat, pola kedatangan kendaraan yang tidak terjadwal menjadi pemicu kemacetan. Kendaraan cenderung datang secara bersamaan dalam waktu yang singkat, sehingga terjadi penumpukan antrean yang sangat panjang menuju akses pelabuhan.
Kelima, jalan nasional terpaksa beralih fungsi menjadi area penyangga ( _buffer_ ). Ketika pelataran parkir pelabuhan sudah mencapai kapasitas maksimal, kendaraan pun meluber hingga ke jalan raya, sehingga jalan nasional berubah menjadi kantong parkir darurat yang memicu kemacetan panjang.
Penambangan kapasitas dermaga
Djoko Setijowarno Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata mengungkapkan bahwa kemacetan parah di Dermaga Gilimanuk bukan sekadar lonjakan volume kendaraan. Masalah utamanya terletak pada sistem kedatangan ke pelabuhan yang belum tertata, serta penambahan armada kapal yang tidak dibarengi dengan pembangunan dermaga, baik dari aspek jumlah, kualitas, maupun kapasitas.
“Selama infrastruktur dermaga tidak ditambah, ruas jalan menuju pelabuhan akan terus terbebani dan beralih fungsi menjadi area parkir kendaraan,” ucapnya kepada Good News From Indonesia.
Karena itu untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan solusi terintegrasi. Hal ini mencakup penambahan kapasitas dermaga agar seimbang dengan jumlah armada, perbaikan manajemen kedatangan kendaraan secara terjadwal, serta penerapan sistem tiket daring (online booking) bagi setiap kendaraan.
Selain itu, penyediaan zona penyangga ( _buffer zone_ ) yang memadai sebelum kendaraan memasuki area utama pelabuhan, agar antrean kendaraan tidak meluber dan memacetkan jalan nasional.
Dirinya juga menyoroti di saat Pelabuhan Gilimanuk terus dipadati antrean panjang kendaraan yang hendak menyeberang ke Jawa. Sementara, Pelabuhan Merak justru terpantau relatif sepi.
“Hal ini, menunjukkan adanya pergeseran titik kepadatan yang signifikan tahun ini,” jelasnya.
Tarif tiket tunggal
Djoko juga menyoroti, lintasan Jawa–Sumatera yang memiliki fleksibilitas lebih tinggi berkat banyaknya pilihan pelabuhan operasional. Sebaliknya, penyeberangan Jawa–Bali tampak lebih berisiko karena hanya mengandalkan poros tunggal Ketapang–Gilimanuk.
“Tanpa adanya pelabuhan alternatif yang sepadan, setiap lonjakan pemudik di jalur ini hampir dipastikan akan memicu antrean panjang yang sulit terurai,” ungkapnya.
Menurutnya langkah PT ASDP memberlakukan tarif tiket tunggal sejak 2025 terbukti ampuh melancarkan arus di lintas Merak–Bakauheni. Kini, penumpang tidak lagi terpaku pada jenis kapal tertentu, yang secara otomatis mengurai sumbatan di area parkir dermaga.
Terlebih lagi, pasca-pemindahan pemudik motor, Pelabuhan Merak memiliki area penyangga (buffer zone) yang sangat luas, memberikan kenyamanan ekstra bagi pengguna mobil pribadi dan bus.
Menyikapi kondisi Mudik 2026, GAPASDAP mendorong pemerintah untuk mengevaluasi SKB yang dinilai terlalu kaku. Rekomendasi utamanya adalah memanfaatkan kapasitas besar Pelabuhan Merak secara lebih maksimal. Dengan mengoptimalkan dermaga dan kapal yang ada, diharapkan terjadi distribusi arus yang lebih proporsional, sehingga tidak ada lagi infrastruktur yang menganggur di saat jalur lain mengalami kemacetan parah.
Dia menyoroti pemerintah yang tidak bisa hanya melarang pemudik motor tanpa membenahi akar masalahnya. Karena hancurnya layanan transportasi umum di daerah.
Angkutan pedesaan kini hanya tinggal nama tanpa ada pembaharuan armada yang nyata. Sangat disayangkan, jelasnya Dana Desa yang melimpah belum diarahkan untuk memperkuat transportasi umum lokal.
“Akibatnya, masyarakat tidak memiliki pilihan selain menempuh risiko tinggi mudik dengan sepeda motor demi sampai ke kampung halaman yang sudah tidak lagi terlayani angkutan umum,” ucapnya.
“Oleh karena itu, penyelenggaraan Program Mudik Gratis dari Bali menuju Jawa Timur pada tahun 2027 menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan menyediakan alternatif transportasi umum yang lebih aman, kita dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan pemudik pada sepeda motor, sekaligus memberikan perlindungan nyata bagi para pekerja di Bali yang hendak pulang ke kampung halaman,” pungkasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
