Setiap kali kalender memasuki bulan Maret, ruang publik digital Indonesia diramaikan oleh diskusi hangat mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Di antara berbagai kelompok profesi, para penulis buku menjadi salah satu yang paling vokal menyuarakan kegelisahannya.
Isu utamanya tetap sama: skema pengenaan pajak atas royalti yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan realitas ekonomi di lapangan.
Pekerjaan penulis sering kali tak terlihat, tetapi menjadi fondasi bagi peradaban. Upaya menyempurnakan mekanisme pemotongan pajak bagi penulis merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kontribusi kreatif tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi industri literasi.
Ketidaknyamanan para penulis berakar pada mekanisme PPh Pasal 23 atas royalti. Berdasarkan regulasi, royalti dipotong pajak di muka sebesar 15% bruto, atau sekitar 6% efektif bagi mereka yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN). Masalahnya, standar royalti di Indonesia umumnya hanya 10% dari harga jual buku.
Jika buku dijual seharga Rp100.000, penulis hanya mendapat Rp10.000 kotor. Setelah dipotong pajak, angka ini semakin mengecil. Padahal untuk menghasilkan satu karya, penulis menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk riset yang biayanya sering kali tidak terkuantifikasi dalam laporan keuangan konvensional.
Persoalan ini semakin pelik karena pemotongan di muka tersebut sering kali mengakibatkan status Lebih Bayar (LB) pada laporan akhir tahun. Bagi wajib pajak individu, status LB bukanlah hal yang sepenuhnya menggembirakan.
Prosedur restitusi yang identik dengan pemeriksaan menyeluruh menciptakan skeptisisme dan resistensi sehingga masyarakat cenderung melepaskan kelebihan pembayarannya.
Untuk memperbaiki ekosistem industri kreatif, negara perlu bergeser dari sekadar fungsi budgetair (mengisi kas) menuju fungsi regulerend (mengatur perilaku ekonomi) melalui solusi-solusi strategis berikut:
1. Transformasi Menuju PPh Final Berbasis Omzet
Solusi yang paling fundamental adalah mengubah skema royalti menjadi PPh Final, serupa dengan skema UMKM. Dengan menetapkan tarif final yang rendah—misalnya 1% hingga 2% dari royalti bruto—pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan arus kas (cash flow) seketika bagi penulis.
Skema final akan menghilangkan kebutuhan penulis untuk mengajukan pemberitahuan NPPN setiap tahun yang sering kali terlupakan.
Bagi otoritas pajak, ini adalah bentuk efisiensi pengawasan; negara tetap mendapatkan penerimaan secara pasti tanpa perlu mengalokasikan sumber daya besar untuk mengelola mekanisme restitusi dan pemeriksaan yang melelahkan bagi kedua belah pihak.
Keadilan dalam skema ini terletak pada kesederhanaannya: penulis membayar pajak yang kecil. Namun, pasti, dan negara mendapatkan data objek pajak yang lebih luas.
2. Implementasi Automatic Refund melalui Risk-Based Audit
Seiring dengan pengembangan Coretax System, negara harus mempermudah proses klaim Lebih Bayar bagi wajib pajak individu dengan nilai restitusi kecil.
Restitusi untuk penulis dengan nominal di bawah batas tertentu seharusnya diproses melalui verifikasi data otomatis tanpa harus melalui pemeriksaan lapangan yang menyeluruh.
Dengan menerapkan Risk-Based Audit, otoritas pajak dapat memetakan profil risiko wajib pajak secara lebih cerdas. Jika data pemotongan dari penerbit sudah tervalidasi dalam sistem, maka pengembalian kelebihan pajak harus dilakukan secara instan.
Langkah ini akan sangat meningkatkan tax morale (semangat patuh pajak). Ketika penulis merasa hak mereka dihargai dan terdapat kepastian dari sistem dan regulasi yang berlaku, mereka akan lebih terbuka dan jujur dalam melaporkan seluruh sumber penghasilannya.
3. Penetapan Ambang Batas (Threshold) Pengenaan Pajak
Negara bisa mempertimbangkan untuk menetapkan batas minimal (threshold) pendapatan royalti tahunan sebelum dikenakan pemotongan PPh 23.
Konsep ini serupa dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun, diterapkan langsung pada objek royalti di hulu. Misalnya, royalti tahunan di bawah Rp20 juta tidak dipotong pajak di muka oleh penerbit.
Kebijakan ini akan menjadi insentif yang sangat berarti bagi penulis pemula yang masih dalam tahap merintis karier. Dengan memberikan ruang bernapas di awal, negara sebenarnya sedang berinvestasi pada bibit-bibit baru industri kreatif.
Hal ini mencegah matinya potensi kreatif akibat beban administratif yang prematur. Saat pendapatan mereka tumbuh melampaui ambang batas, barulah mekanisme pajak bekerja secara normal. Ini adalah bentuk meritokrasi dalam kebijakan fiskal.
4. Digitalisasi Integrasi Data Penerbit dan Otoritas Pajak
Salah satu pemicu status Lebih Bayar adalah ketidaksinkronan data. Solusi teknis yang dapat diambil adalah mewajibkan integrasi sistem pelaporan keuangan penerbit dengan akun pajak penulis secara real-time.
Dalam skema ini, setiap kali penerbit melakukan pembayaran royalti, data tersebut langsung masuk ke dalam draf SPT penulis sebagai data pre-populated.
Integrasi ini mengurangi risiko kesalahan input dan memastikan kredit pajak penulis tercatat dengan sempurna. Dengan transparansi data yang tinggi, sengketa antara wajib pajak dan otoritas mengenai besaran pajak yang telah dipotong dapat diminimalisir.
Kemudahan ini akan membuat penulis memandang pajak bukan sebagai musuh administratif, melainkan sebagai sistem pendukung yang transparan dalam pengelolaan pendapatan mereka.
Integrasi solusi-solusi di atas—mulai dari skema PPh Final hingga audit berbasis risiko—sejatinya merupakan jawaban atas 'perangkap likuiditas' dan 'trauma pemeriksaan' yang selama ini menghantui dunia literasi.
Dengan beralih ke kebijakan yang lebih akomodatif, pemerintah secara langsung menyentuh akar persoalan margin keuntungan yang tipis dan memberikan kepastian ekonomi bagi para kreator naskah.
Pemerintah harus menyadari bahwa satu naskah buku yang lahir dari sistem yang suportif memiliki potensi multiplier effect yang luar biasa; ia bisa berkembang menjadi film, serial, hingga penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif lainnya yang menyumbang pajak jauh lebih besar di hilir.
Keadilan bagi penulis adalah investasi paling murah yang bisa diberikan negara untuk menjaga agar pikiran-pikiran cerdas Indonesia tidak berhenti mengalir hanya karena kehabisan daya untuk bertahan hidup
Sudah saatnya sistem perpajakan hadir sebagai mitra yang menjamin bahwa setiap imajinasi dan kreativitas dihargai secara adil dan bermartabat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
