Konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran terpantau semakin memanas. Setelah serangan AS-Israel ke Iran pada 28 Februari 2026 lalu, disusul wafatnya Pemimpin Tertinggi Revolusi Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei beserta petinggi negara lainnya, Iran melakukan serangan balasan ke beberapa titik di pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah.
Ketengangan yang kian memuncak ini menuntut peran aktif komunitas internasional untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. Dalam hal ini, Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan “Veteran” Yogyakarta, Dr. Dra. Machya Astuti Dewi, M.Si., menjelaskan bahwa Indonesia memiliki posisi tawar sebagai penyeru resolusi konflik.
Dalam keterangannya di upnyk.ac.id, hal ini sangat memungkinkan karena Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk Muslim di dunia, yang cukup kredibel di mata Iran. Di sisi lain, “status” tersebut juga tidak menjadikan Indonesia sebagai musuh Amerika Serikat.
Indonesia bisa mengambil langkah persuasif ke Iran agar tidak mengarah ke eskalasi konflik, mengingat dampaknya akan sangat merugikan perekonomian negara-negara Islam yang mayoritasnya adalah negara berkembang.
“Sementara kepada AS Indonesia perlu meyakinkan bahwa serangan militer dapat memunculkan radikalisme di negara-negara Muslim yang cepat atau lambat dapat merugikan kepentingan ekonomi AS akibat aksi-aksi boikot,” jelasnya.
Indonesia dan Diplomasinya untuk Tengahi Konflik
Machya melanjutkan, Indonesia bisa menggunakan posisinya sebagai salah satu pemimpin Global South. Dlaam hal ini, Indonesia dapat mendorong dan menyuarakan dampak konflik tersebut terhadap keamanan energi dan pangan global. Dengan ini, besar harapan jika peran Indonesia bisa semakin kuat lewat dukungan berbagai negara yang tidak ingin harga minyak dunia naik.
Indonesia juga bisa “membantu” menyelesaikan konflik lewat organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui PBB, Indonesia bisa menggalang dukungan di Sidang Umum PBB.
Machya mengimbuhkan, jika berhadapan dengan veto, Indonesia bisa menghimpun kekuatan Global South untuk mengeluarkan resolusi Uniting for Peace. Menurutnya, hal ini bisa memberi tekanan moral dan politik ke dunia luas.
“Walaupun secara hukum tidak sekuat Dewan Keamanan PBB, namun resolusi ini tetap memberi tekanan moral dan politik yang besar ke seluruh dunia,” paparnya.
Selain PBB, Indonesia juga bisa berdiplomasi lewat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menurut Machya, posisi Indonesia di OKI sangat disegani karena dianggap netral dibanding negara-negara Timur Tengah. Bersama dengan OKI, Indonesia bisa mengumpulkan solidaritas sesama Muslim untuk menyerukan agar serangan bisa dihentikan segera.
Selanjutnya, Indonesia juga bisa bersuara melalui forum G20. Forum ini cukup strategis mengingat anggotanya banyak diisi oleh negara maju dan besar. Indonesia dapat menyuarakan kekhawatiran naiknya harga minyak dunia akibat konflik AS-Israel vs Iran.
Tak luput, Machya menyoroti keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace yang dianggap bisa meningkatkan kepercayaan dunia akan peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Sejauh ini, Indonesia dirasa cukup baik dalam mendorong perdamaian dunia, khususnya melalui pengiriman pasukan perdamaian ke berbagai negara berkonflik.
“Indonesia juga dipandang netral karena tidak berafiliasi dengan kekuatan ideologi manapun (Non-Blok). Meskipun demikian, kekuatan hak veto dari the Big Five tetap perlu untuk dipertimbangkan dalam menilai efektivitas peran Indonesia di Board of Peace. Hal terpenting yang perlu diingat adalah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace diidentikkan sebagai kedekatan Indonesia dengan AS, sebuah realita yang tidak diinginkan oleh Iran,“ tukas dosen sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi UPNYK itu.
Mampukah Prabowo Menengahi Konflik?
Machya turut menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan diri untuk menengahi konflik itu. Akan tetapi, ia menilai bahwa Indonesia tidak memiliki kekuatan persuasif terhadap AS, meskipun memiliki hubungan yang baik dengan Iran. Padahal, perlu ada mediator yang kredibel dan dipercaya oleh pihak berkonflik.
“Sedangkan dengan Israel, Indonesia bahkan tidak memiliki hubungan diplomatik. Tentu fakta ini menjadi penghalang efektivitas mediasi,“ imbuhnya.
Machya juga mempertanyakan political will masing-masing pihak yang sedang berkonflik. Menurutnya, sejauh ini belum ada sinyal bahwa seluruh pihak ingin berunding.
“Tentu keinginan presiden Prabowo menjadi mediator menjadi bukti nyata dari sikap Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Namun saat ini masih menjadi teka-teki akankah dapat direalisasikan,“ pungkasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
