Di Pulau Dewata, sekolah pertama berdiri pada abad ke-19. Sekolah itu adalah Tweede Klasse School yang didirikan pada 1875 di Singaraja. Selama lebih dari 60 tahun, sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah di Bali.
Situasi politik menjadi penyebab utama. Saat itu, Bali belum dianggap stabil oleh pemerintah kolonial karena perang berlangsung sejak 1846 hingga 1908. Oleh karenanya, Belanda tidak melakukan perluasan pendidikan.
“Hampir selama perang berlangsung di Bali dari tahun 1846 sampai 1908 hanya terdapat sebuah sekolah di Bali,” tulis A.A. Gede Putra Agung dan I Nengah Musta dalam kajian Sejarah Pendidikan Bali.
Selain faktor politik, kondisi sosial juga berpengaruh. Bagi masyarakat Bali saat itu, sekolah bukan kebutuhan. Pendidikan formal dipandang asing dan tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peminatnya masih sangat minim.
Pendidikan modern di Bali saat itu memang tidak lahir dari kebutuhan rakyat. Sejak awal, sekolah dibangun sebagai bagian dari kepentingan kekuasaan kolonial. Pemerintah Hindia Belanda memproyeksikan sekolah sebagai sarana mencetak tenaga administrasi murah. Lulusan sekolah diarahkan membantu pekerjaan pemerintah di tingkat distrik hingga landschap atau kabupaten.
Sekolah Mulai Dibangun Tahun 1914
Pada tahun 1914, pemerintah kolonial mulai membuka beberapa sekolah baru di Bali dan Lombok. Sekolah-sekolah ini dikenal sebagai Inlandsche School atau sekolah bumiputra.
Meski demikian, minat masyarakat masih sangat minim. Pemerintah kolonial kesulitan mencari murid. Petugas harus mendatangi rumah-rumah penduduk untuk meminta para orang tua—bahkan memaksa—agar menyekolahkan anaknya.
“Untuk mendapatkan murid yang mau masuk sekolah dapat dikatakan seperti dipaksa,” sebagaimana dicatat dalam Sejarah Pendidikan Bali.
Masih pada tahun 1914, Belanda membuka Hollandsch Inlandsche School (HIS) di Singaraja. Empat tahun kemudian, HIS juga dibuka di Denpasar.
HIS berbeda dari sekolah bumiputra biasa. Murid yang diterima umumnya berasal dari keluarga raja, punggawa, dan bangsawan. Rakyat biasa hampir tidak memiliki kesempatan masuk. Di HIS, Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar utama dan Bahasa Melayu hanya pelengkap.
Pada tahun yang sama, 1914, pemerintah kolonial juga membuka Hollandsch Chineesche School di Singaraja. Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi warga Tionghoa.
Keberadaan sekolah ini berkaitan erat dengan posisi Singaraja sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan. Orang Tionghoa telah lama menetap di Bali Utara dan berperan sebagai pedagang. Ketika Belanda pertama kali mendarat di Buleleng, seorang syahbandar Tionghoa bahkan berperan sebagai juru bahasa antara Belanda dan penguasa setempat.
Ketika Bali Kekurangan Sekolah, Jawa Menjadi Tujuan
Meski jumlah sekolah bertambah sejak 1914, fasilitas pendidikan di Bali tetap terbatas. Banyak keluarga mulai menyadari pentingnya pendidikan, tetapi tidak menemukannya di daerah sendiri.
Anak-anak Bali kemudian dikirim ke Jawa. Sejak awal 1920-an, pelajar Bali menempuh pendidikan di Banyuwangi, Probolinggo, Surabaya, Malang, Yogyakarta, hingga Batavia. Sebagian besar masuk Kweekschool atau sekolah guru.
Pada 1919, pemuda Bali bahkan telah dilibatkan dalam Kongres Jong Java II di Yogyakarta.
Pelajar Bali tidak hanya belajar. Mereka aktif dalam organisasi pemuda. Keterlibatan ini memicu kekhawatiran pemerintah kolonial. Belanda kemudian membatasi pelajar Bali untuk melanjutkan pendidikan ke Jawa. Sebagai gantinya, mereka diarahkan ke Makassar.
Inisiatif Lokal: Pendidikan sebagai Gerakan Kesadaran
Pembatasan tersebut tidak menghentikan semangat belajar. Justru dari kondisi itu muncul inisiatif pendidikan dari dalam Bali.
Pada 1921, perkumpulan Suita Gama Tirta di Singaraja didirikan. Perkumpulan ini dipimpin oleh I Gusti Putu Djelantik. Fokus utamanya adalah pendidikan dan keagamaan.
Salah satu langkah progresifnya adalah membuka pendidikan pembacaan lontar bagi para pemuda. Upaya ini sekaligus menantang paham ajrawera.
Ajrawera adalah kepercayaan yang melarang orang membaca lontar tanpa ritual penyucian tertentu. Praktik ini membatasi akses pengetahuan hanya pada kelompok tertentu.
“Menghilangkan faham ajrawera dengan membuka kursus-kursus dan pembacaan lontar,” sebagaimana tercatat dalam arsip Suita Gama Tirta.
Kesadaran pendidikan tidak berhenti di kalangan pemuda. Pada 1923, lahir Sekolah Perempuan Shanti di Singaraja.
Sekolah ini tidak ditujukan bagi kalangan elit. Sasarannya adalah para perempuan dan ibu rumah tangga. Tujuannya agar mereka bisa membaca dan menulis.
Sekolah ini didukung tokoh masyarakat. Mereka menyediakan ruangan, meja, bangku, dan alat tulis. Sekolah Perempuan Shanti bertahan hingga 1926. Data ini tercatat dalam arsip Perkumpulan Shanti dan Shanti Adnyana.
Denpasar sebagai Pusat Sekolah
Nah, yang menarik, sejak masa kolonial, Denpasar berkembang sebagai pusat pendidikan. Sekolah dan lembaga pendidikan tumbuh pesat. Namun pelajarnya justru banyak berasal dari luar kota. Buku Sejarah Kota Denpasar 1945–1979 mencatat dinamika ini.
“Pelajar SLTA dan mahasiswa di Denpasar sebagian besar berasal dari kabupaten lain,” tulis A.A. Gde Putra Agung dkk. (1986).
Sementara itu, masyarakat asli Denpasar tetap memilih bertani. Mereka menyediakan pemondokan bagi pelajar pendatang. Tidak sedikit yang menjual tanah kepada pendatang karena harga tanah terus naik. Dengan menjual beberapa are di kota, mereka bisa membeli lahan pertanian yang lebih luas di desa.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
