Di negeri kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, plastik hadir dalam keseharian sekaligus menjelma persoalan serius. Setiap tahun, Indonesia menghasilkan sekitar 7,8 juta ton limbah plastik.
Dari jumlah tersebut, hampir 5 juta ton belum terkelola, sementara lebih dari satu juta ton mengalir ke laut (Mongabay, 2025). Angka ini menjelaskan mengapa Indonesia kerap disebut penyumbang utama sampah plastik laut dunia.
Laporan Plastic Pollution Policy Country Profile: Indonesia mencatat kebocoran plastik ke laut mencapai 0,27–1,29 juta ton per tahun. Jumlah itu setara sekitar 10 persen dari total debris plastik laut global. Dengan ribuan pulau, urbanisasi cepat, dan aktivitas pesisir padat, tantangan pengelolaan plastik Indonesia menjadi sangat kompleks.
Di banyak kota, layanan pengumpulan sampah baru menjangkau sekitar 60 persen penduduk. Pada saat yang sama, rantai nilai plastik belum bergerak secara sirkular.
Plastik diproduksi, digunakan, lalu dibuang, sering tanpa kelanjutan pengelolaan yang jelas. Hambatan institusional, norma sosial, dan regulasi lemah membuat pola ini terus berulang.
Iacovidou dan rekan menggambarkannya sebagai persoalan lintas sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang saling terkait. Dalam konteks ini, krisis plastik terjadi ketika produksi melampaui kapasitas pengelolaan limbah berkelanjutan. Akibatnya, limbah bocor ke tanah, sungai, dan laut.
Di sisi lain, muncul konsep bisnis berkelanjutan yang mengejar untung sekaligus menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Model ini sejalan dengan ekonomi sirkular yang menekankan reduce, reuse, dan recycle. Dalam kebijakan nasional, pendekatan ini dikenal sebagai strategi 9R.
Akar persoalan plastik di Indonesia bersifat multikausal. Plastik sekali pakai yang murah dan praktis telah menyatu dengan gaya hidup urban. Infrastruktur pengelolaan sampah belum merata, terutama di kawasan padat dan wilayah pesisir.
Sementara itu, hubungan inovasi teknologi, sektor informal, dan industri daur ulang formal belum sepenuhnya terjalin. Studi Pambudi (2025) menunjukkan minat memilah sampah meningkat saat bisnis sirkular hadir di sekitar masyarakat. Namun, hambatan teknis dan kelembagaan masih terasa kuat.
Di tingkat kebijakan, banyak regulasi masih fokus mengendalikan sampah. Penataan ulang rantai nilai plastik secara menyeluruh belum menjadi arus utama. Padahal, perubahan sistemik dibutuhkan untuk memutus pola linear plastik.
Di tengah kompleksitas ini, sejumlah inisiatif mulai menunjukkan arah berbeda. Salah satunya adalah Indo-Pacific Plastics Innovation Network atau IPPIN. Jejaring ini digagas CSIRO bersama pemerintah Australia dan Indonesia.
Sejak 2022, lebih dari 85 tim inovator Indonesia terlibat mengembangkan solusi sirkular plastik. IPPIN mempertemukan peneliti, wirausahawan, dan investor dalam satu ekosistem kolaboratif. Ruang ini memungkinkan ide tumbuh, diuji, dan diterapkan langsung di lapangan.
Berbagai pendekatan pun bermunculan di tingkat praktik. Limbah plastik diolah menjadi bahan bangunan, campuran aspal, hingga produk daur ulang bernilai jual. Dokumen kebijakan nasional 2025–2029 menargetkan ekosistem redesign, reuse, dan penguatan koleksi kemasan ritel.
Pada saat bersamaan, sektor informal pemulung mulai diposisikan dalam rantai nilai formal. Langkah ini membuka peluang pendapatan stabil dan partisipasi publik lebih luas. Peran mereka menjadi bagian penting dalam sistem sirkular.
Teknologi digital turut memainkan peran penting. Platform penghubung antara pengumpul, inovator, investor, dan pasar mulai berkembang. Aliran material dan informasi pun menjadi lebih efisien.
Bagi ritel dan industri, wacana reuse, refill, dan redesign kemasan makin masuk perencanaan bisnis. Langkah ini selaras dengan strategi 9R nasional. Perubahan desain menjadi kunci keberhasilan daur ulang.
Data nasional menunjukkan plastik menyumbang 19,71 persen sampah Indonesia, setara 5,94 juta ton pada 2024. Di balik angka itu, terbuka ruang baru bagi industri dan inovator melihat plastik sebagai sumber daya. Nilai ekonomi mulai muncul dari limbah.
Dukungan pendanaan, jejaring, dan akselerasi seperti IPPIN membuka jalan solusi berskala luas. Dampaknya terasa berlapis. Lingkungan berpeluang pulih seiring berkurangnya limpasan plastik ke sungai dan laut.
Ekonomi lokal bergerak melalui industri daur ulang dan penciptaan lapangan kerja baru. Reputasi bisnis pun terbentuk seiring meningkatnya kepedulian konsumen terhadap keberlanjutan. Kepercayaan publik menjadi aset penting.
Ekonomi sirkular berangkat dari gagasan memutar nilai, bukan mengekstraksi sumber daya secara linear. Namun, perjalanan ini masih menyisakan tantangan. Infrastruktur pengumpulan belum menjangkau semua wilayah.
Implementasi regulasi tidak merata, sementara bisnis daur ulang menghadapi masalah skala dan pembiayaan. Pambudi (2025) mencatat hambatan teknis dan institusional masih membatasi partisipasi publik.
Di titik ini, krisis plastik bukan sekadar cerita pencemaran. Ia menjadi persimpangan antara tantangan lingkungan dan peluang ekonomi. Jalan ke depan dibentuk oleh pertemuan kebijakan, inovasi, bisnis, dan kebiasaan harian. Semuanya bergerak dalam satu sistem yang perlahan belajar menutup lingkarannya sendiri.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
