Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri 2026 yang telah diadakan tanggal 14 Januari lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, juga menegaskan tentang politik luar negeri bebas aktif Indonesia di ranah ASEAN, seperti pada isu demokrasi di Myanmar.
Dalam pidatonya Sugiono mengungkapkan: “Terkait Myanmar, Indonesia selalu konsisten mendorong penyelesaian yang berkelanjutan dan legitimate, bukan sekedar solusi instan yang justru memperdalam fragmentasi. Kita menyadari bahwa perkembangan situasi termasuk pelaksanaan pemilu di Myanmar menuntut perkembangan yang beyond business as usual. Koridornya adalah menciptakan ruang dialog yang inklusif dan membuka jalan bagi rekonsiliasi nasional dan Indonesia terus melakukan pendekatan ini melalui berbagai engagement dengan para pemangku kepentingan termasuk dengan berbagi pengalaman secara konstruktif.”
Indonesia yang pernah berada dalam posisi di bawah pemerintahan militer selama 32 tahun hingga berakhir pada reformasi 1998. Proses transisi demokrasi berjalan tidak mudah dan terus mengalami tantangan hingga saat ini bisa membagikan pengalamannya kepada Myanmar.
Sejarah Singkat Politik Myanmar
Myanmar terlepas dari belenggu penjajahan Inggris pada tanggal 4 Januari 1948 sebagai negara demokrasi.
Bentuk pemerintahan yang disepakati adalah demokrasi parlementer. Namun, hanya bertahan hingga tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta dan memimpin hingga 1988.
Ketika diadakan pemilihan umum dan hasilnya telak dimenangkan Aung San Suu Kyi tetapi junta militer menganulir hasil pemilu tersebut dan melanggengkan kekuasaan di kursi pemerintahan dengan praktek politik isolasi.
Di dalam negeri Myanmar juga kerap kali terjadi friksi antara berbagai suku etnis yang memperparah situasi dalam negerinya.
Di tahun 2007, terjadi Revolusi Saffron akibat melambungnya harga bensin yang diikuti oleh biksu Budha dengan memakai jubah berwarna saffron. Revolusi tersebut berhasil menggulingkan kepemimpinan junta militer secara utuh di tahun 2011.
Semua tahanan politik pro demokrasi dibebaskan dan Aung San Suu Kyi memimpin pemerintahan Myanmar yang demokratis secara de facto tahun 2015.
Gross Domestic Product (GDP) Myanmar di tahun 2019 mencapai 1,400USD naik hampir 2x lipat dari tahun 2008. Angka kemiskinan turun drastis dari 48% di 2005 ke 25% di tahun 2017 berkat bantuan dari donor seperti Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. (Sumber: Council of Foreign Relations)
Kudeta Junta Militer 2021
Pada bulan Februari tahun 2021, junta militer kembali mengkudeta Myanmar dari pemerintahan yang demokratis.
Junta militer beralasan ketidakmampuan pemerintah demokrasi menangani masalah Covid-19 dan korupsi oleh Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin pemerintah demokratis di Myanmar sebagai justifikasi dari kudeta tersebut.
Dari masyarakat sipil meresponnya dengan membuat shadow government, tetapi mereka justru mendapatkan serangan tiada henti dari junta militer. Dengan kembalinya Myanmar di bawah kepemimpinan junta mengakibatkan penurunan ekonomi yang sangat signifikan.
Five Point Consensus, Respon Sigap ASEAN pasca Kudeta Myanmar 2021
Tanggal 24 April 2021, sebagai respon dari situasi yang terjadi di Myanmar, petinggi-petinggi ASEAN mengadakan ASEAN Leaders Meeting di Jakarta dan menghasilkan Five Point Consensus, sebagai berikut:
- Penghentian kekerasan segera,
- Dialog konstruktif untuk mencari solusi damai,
- Utusan Khusus ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog,
- ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan, dan
- Utusan Khusus akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Perkembangan Demokrasi di Myanmar Saat ini
Sudah hampir 5 tahun Myanmar berada di bawah kepemimpinan junta militer. Banyak sanksi yang didapat dari negara-negara asing seperti sanksi ekonomi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain dengan cara memutus hubungan ekonomi dengan Myanmar karena tidak mau berhubungan dengan pemerintah yang tidak demokratis.
Perekonomian rakyat Myanmar yang mayoritas hanya mengandalkan dari segi agrikultur mengalami banyak kendala dengan adanya sanksi ekonomi. Selain itu juga, junta militer banyak ditekan oleh pemimpin-pemimpin ASEAN dan Myanmar tidak diizinkan untuk menjadi tuan rumah ASEAN Summit di tahun ini.
Di akhir tahun 2025 lalu, tepatnya tanggal 28 Desember, sempat diadakan pemilihan umum putaran pertama yang menghasilkan kemenangan mutlak partai junta militer.
Hingga saat ini, menurut klaim dari partai pro junta militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party/USDP), mereka telah mengamankan 176 dari total 330 kursi terpilih di majelis rendah.
Tetapi, dikutip dari situs Al Jazeera, Tom Andrew - UN Special Rapporteur, melaporkan bahwa pemilu yang telah berlangsung jauh dari prinsip bebas, adil, ataupun sah menurut “semua aturan”.
Menurutnya, pemilu tersebut hanyalah sandiwara politik belaka yang dirancang oleh junta militer agar komunitas internasional terkecoh. Banyak partai politik yang dibubarkan, ketua partai yang ditangkap, dan tak sedikit yang tidak bisa hadir ke tempat pemungutan suara karena masih terjadi perang saudara.
Zaw Min Tun, juru bicara junta, dalam konferensi pers mengungkapkan bahwa pemilu ini diadakan untuk Myanmar bukan untuk komunitas internasional.
Selanjutnya, pada bulan Maret telah dijadwalkan untuk melakukan sidang oleh Parlemen Myanmar, agenda di dalamnya juga termasuk untuk memilih presiden beserta kemungkinan statusnya yang dapat beralih dari jabatan militer ke peran sipil.
Indonesia: Berbagi Pengalaman dalam Proses Transisi Demokrasi
Menlu RI, Sugiono, telah menekankan pada pidatonya pada PPTM 2026 agar Indonesia dapat menciptakan ruang dialog yang inklusif dan membuka jalan untuk rekonsiliasi nasional.
Indonesia dengan sejarah kelam di bawah pemerintah diktator selama 32 tahun dan berhasil bertransisi ke pemerintahan demokratis bisa membagikan pengalamannya kepada Myanmar.
Menlu Sugiono juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno yang terus memantau kondisi di Myanmar.
Ini akan menjadi tantangan bagi diplomasi Indonesia di kawasan ASEAN untuk dapat terus berperan aktif sebagai aktor di ASEAN yang dapat memfasilitasi dialog inklusif dimana semua pihak terlibat dan menemukan solusi yang terbaik bagi rakyat Myanmar untuk jangka panjang dan menciptakan harmoni di kawasan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
