Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sangat ditentukan oleh mutu pendidikan yang diterima masyarakat. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai amanat konstitusi.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin pembiayaan pendidikan yang memadai, seperti peningkatan sarana prasarana, kesejahteraan guru, pengembangan kurikulum, dan program peningkatan mutu pembelajaran. Namun, implementasi kebijakan tersebut kerap menuai sorotan.
Tujuan kebijakan alokasi anggaran sebesar 20% untuk bidang pendidikan ini adalah untuk memastikan tersedianya dana yang memadai guna meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Dengan alokasi anggaran sebesar itu, pemerintah berupaya menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menjamin akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.
Dengan pendanaan yang cukup, sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dapat melaksanakan program-program peningkatan mutu secara berkelanjutan, termasuk pengembangan teknologi pendidikan dan peningkatan kompetensi guru. Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan demi menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
Realisasi anggaran tersebut di antaranya untuk APBN 2025; pemerintah menganggarkan pendidikan sebesar Rp724,3 triliun, tepat 20% dari total belanja negara, yakni Rp 3.621,3 triliun. Dalam APBN 2026, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, tetap dalam komitmen 20% juga. Dari alokasi tersebut, salah satu komponen penting adalah Rp178,7 triliun yang dialokasikan untuk gaji, penguatan kompetensi, dan kesejahteraan guru dan dosen.
Dikutip oleh Reni Saptati D.I. dalam artikel Media Keuangan, realisasi per 28 Februari 2025 juga anggaran pendidikan dari APBN 2025 terealisasi sebesar Rp76,4 triliun, atau sekitar 10,6% dari keseluruhan anggaran pendidikan yang ditetapkan.
Kemudian, upaya pembangunan fisik dan peningkatan sarana/prasarana sekolah juga menjadi bagian dari prioritas. Dengan anggaran yang memadai, pembangunan dan perbaikan fasilitas bisa lebih merata.
Akan tetapi, meskipun banyak dana, dalam pengimplementasiannya, masih banyak sekolah yang kelihatan minim fasilitas atau guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai sehingga metode pengajaran dan hasil belajar belum menunjukkan peningkatan signifikan di semua zona.
Sebagai contoh, tahun lalu, pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan APBN di tahun 2024 sekitar Rp665 triliun atau 20% dari total belanja negara. Namun, realisasinya belum selalu mencapai atau menyentuh target 20%.
Realisasi anggaran pendidikan malahan seringnya berada di kisaran 16–17% dari total belanja negara, bahkan per tahun ini anggaran pendidikan yang terealisasi baru 10,6%. Jadi, meskipun di atas kertas sebesar 20%, realisasinya kadang fluktuatif.
Pemerintah menyatakan bahwa meskipun anggaran ditetapkan, pelaksanaannya tidak selalu langsung terserap atau digunakan secara penuh sesuai rencana; masih ada wilayah yang masih kekurangan sarana-prasarana, guru berkualitas, dan akses pendidikan yang memadai, apalagi beberapa sekolah di daerah tertinggal belum merasakan manfaat optimal, serta masih ada dana yang ditempatkan di pembiayaan yang mungkin tidak semua akan dipakai.
Meski banyak program, kadang tidak ada prioritas yang jelas antara daerah yang paling membutuhkan dengan daerah yang sudah relatif baik sehingga distribusi manfaat kurang merata. Beberapa kritik menyebutkan bahwa alokasi besar tidak otomatis berarti kualitasnya juga meningkat.
Daerah dengan kapasitas administratif rendah, infrastruktur buruk, dan sumber daya manusia yang terbatas cenderung kurang mampu menyerap dana pendidikan secara optimal. Alhasil, walaupun dana dialokasikan, manfaatnya kurang maksimal di daerah-daerah tersebut.
Oleh karena itu, solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu diarahkan pada peningkatan mutu secara langsung melalui fokus pada kualitas guru, sarana-prasarana, serta akses pendidikan yang merata. Anggaran sebaiknya diprioritaskan untuk peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, pemberian tunjangan yang layak, serta penyediaan fasilitas belajar yang memadai di sekolah maupun perguruan tinggi.
Selain itu, sebagian besar dana harus digunakan untuk mendukung siswa kurang mampu melalui program beasiswa, subsidi biaya pendidikan, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga berdampak nyata pada kualitas pendidikan.
Jadi, dengan adanya regulasi yang jelas, transparansi, dan evaluasi berkelanjutan, kebijakan alokasi 20% dari APBN maupun APBD akan lebih tepat guna dan benar-benar mendorong peningkatan mutu pendidikan nasional.
Lantas, apakah sudah bisa dikatakan efektif atau belum? Bisa dibilang, sudah ada kemajuan dari sisi jumlah anggaran yang dialokasikan maupun program-program pendidikan prioritas yang didanai. Ini menunjukkan bahwa kebijakan alokasi anggaran 20% bukan sekadar wacana, melainkan telah diterapkan dalam banyak aspek.
Secara keseluruhan, kebijakan ini memang telah membawa dampak positif; lebih banyak dana diarahkan untuk program pendidikan strategis, beasiswa, fasilitas, dan perhatian terhadap guru ataupun dosen.
Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya merealisasikan potensi penuhnya dalam peningkatan mutu pendidikan secara merata. Begitu juga efektivitasnya yang belum optimal, terutama dalam realisasi yang selalu di bawah target 20% (sebagian bahkan hanya 16–17%), penyerapan dana yang tidak selalu cepat atau penuh, distribusi manfaat yang belum merata antar daerah, dan dampak terhadap mutu pendidikan (hasil belajar, kesiapan siswa, dan kualitas guru) yang belum secara konsisten meningkat di semua wilayah.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
