- Indonesia bergabung dengan PBB sejak 1950 sebagai anggota ke-60.
- Masuknya Indonesia menjadi anggota PBB adalah untuk mendukung dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.
Masuknya Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah untuk mendukung dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia akan ikut andil dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kawan GNFI, Indonesia sendiri bergabung PBB pada 28 September 1950, tak lama setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), di mana Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Saat itu, Indonesia adalah negara ke-60 yang bergabung.
Selain mewujudkan perdamaian, keanggotaan Indonesia di PBB juga bertujuan memperkuat pengakuan dan posisi diplomatik Indonesia, apalagi saat itu Indonesia baru saja merdeka. Indonesia dapat bekerja sama dengan berbagai negara demi mewujudkan pembangunan nasionalnya.
Indonesia juga bisa merasakan hubungan timbal balik antarnegara anggota, misalnya saat ada bencana atau konflik di negara lain, maka Indonesia akan membantu. Pun sebaliknya, saat Indonesia dilanda bencana, maka negara-negara lain akan ikut serta membantu Indonesia.
Kiprah Moncer Indonesia di PBB
Kiprah Indonesia di PPBB bisa dibilang cukup mentereng. Ini dibuktikan dengan terpilihnya Indonesia sebagai negara yang “langganan” terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (PDK) PBB sebanyak empat kali, yakni pada 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008, dan 2019-2020.
Bahkan, di bawah komando Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Retno Marsudi, dalam kurun waktu 2019 hingga 2020, beberapa resolusi yang digagas oleh Indonesia di forum multilateral disahkan oleh PBB. Saat itu, terdapat lima resolusi yang diinisiasi oleh Indonesia dan berhasil diadopsi—baik di DK PBB maupun resolusi Sidang Majelis Umum PBB.
Salah satu resolusi yang sangat berpengaruh adalah resolusi DK PBB Nomor 2538. Resolusi 2538 bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam misi perdamaian dunia.
Kawan GNFI, pengesahan resolusi ini juga tergolong sangat langka karena disponsori oleh seluruh anggota PBB dan didukung oleh 97 negara PBB. Di sisi lain, untuk pertama kalinya, DK PBB meloloskan resolusi yang secara khusus mengangkat peran personel perempuan dalam sebagai prajurit penjaga perdamaian dunia. Keren banget!
Tak berhenti di situ, Indonesia turut dikenal sebagai kontributor aktif yang rutin mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian PBB lewat Kontingan Garuda (KONGA), yang sudah dimulai sejak Februari 1957 hingga kini. Indonesia juga masuk ke dalam daftar negara dengan total jumlah pasukan perdamaian terbanyak di dunia.
Pernah Keluar dari PBB dan Bergabung Kembali
Kawan GNFI, meskipun rekam jejak Indonesia di PBB lumayan mentereng, nyatanya Indonesia pernah “berkonflik” dengan PBB hingga akhirnya memutuskan keluar dari keanggotaan. Kira-kira, apa alasannya?
Usut punya usut, keluarnya Indonesia dari PBB dilatarbelakangi oleh dua hal, salah satunya adalah terpilihnya Malaysia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB. Presiden Soekarno saat itu menolak keras hal ini karena Indonesia dan Malaysia tengah bersitegang—akibat pembentukan Federasi Malaya (Malaysia) yang dianggap Soekarno mengancam revolusi Indonesia dan “menghidupkan” langkah kolonialisme dan imperialisme Inggris.
Namun, saat itu penolakan Indonesia tidak mendapatkan respons yang baik. 7 Januari 1965, Malaysia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, sehingga Indonesia memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut.
Satu alasan lain yang membuat Indonesia keluar adalah rasa kecewa pemerintah Indonesia terhadap PBB. Soekarno menuding PBB terlalu condong pada negara barat.
Meskipun penuh gejolak, pada akhirnya Indonesia kembali ke “pangkuan” PBB pada 28 September 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Majelis Umum PBB pun menyambut dengan hangat kembalinya Indonesia, dan Indonesia juga siap melanjutkan kontribusinya di PBB.
Kawan, pasca-keluar dari PBB, Indonesia sempat menjadi negara yang dikucilkan, loh. Ruang gerak diplomasi Indonesia juga terbatas, sehingga kebutuhan dan kepentingan nasionalnya tersendat.
Perubahan sikap politis Indonesia ini bertujuan untuk memperbaiki citra Indonesia di mata internasional, termasuk memperbaiki hubungan dengan Malaysia dan negara lain yang sempat bersitegang. Indonesia juga ingin bangkit dari keterpurukan yang terjadi di periode sebelumnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
