Polemik penangguhan penerbitan visa bagi mahasiswa internasional dan penghentian proses wawancara visa pelajar di Harvard University yang dilakukan oleh Donald Trump menggegerkan dunia. Trump menuding Harvard memihak mahasiswa asing, menyalahi penggunaan dana publik, dan menyerang program keberagaman dan iklusi.
Melalui Harvard Magazine, sengketa ini bermula saat Department of Homeland Security/DHS (Departemen Keamanan Dalam Negeri) pada 23 Mei 2025 lalu yang menyatakan bahwa mereka akan mencabut sertifikasi Harvard dalam Student and Exchange Visitor Program atau Program Mahasiswa dan Pertukaran Pelajar. Langkah ini akan melarang Harvard menerima lebih dari 7.000 mahasiswa dan peneliti internasional.
Hal ini menuai kecaman dari dunia. Tiongkok sebagai negara “penyumbang” mahasiswa asing terbanyak di sana pun memberikan kritik. Pemerintah Tiongkok melayangkan protes dan menyebut bahwa kebijakan ini hanya akan mencoreng citra dan reputasi Amerika Serikat di mata dunia.
Sebagai informasi, tahun ajaran 2024/2025, Harvard mencatatkan sebanyak 6.800 mahasiswa asing. Jumlah ini lebih dari seperempat dari total mahasiswa yang mengenyam pendidikan di kampus Ivy League tersebut. Adanya larangan tersebut juga memungkinkan mahasiswa yang sudah terdaftar untuk pindah ke kampus lain.
Lalu, bagaimana respons pemerintah Indonesia terkait hal ini?
Melalui rilis resmi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), dipastikan bahwa tidak ada mahasiswa Indonesia yang akan “terbengkalai” akibat kebijakan ini. Kemdiktisaintek juga berkomunikasi dengan universitas unggulan lain untuk menjajaki kemungkinan para mahasiswa untuk “dipindah”. Tak hanya kampus luar negeri, Kemdiktisaintek juga mengontak kampus dalam negeri untuk kemungkinan yang sama.
Tarif AS-Tiongkok Turun, Ini Dampaknya Bagi Indonesia dan Dunia Menurut Pakar HI UMM
Jamin Pendidikan Mahasiswa Indonesia di Harvard
Selain melakukan komunikasi dengan kampus lain, pemerintah juga mendata seluruh mahasiswa. Pendataan ini meliputi jurusan, jenjang pendidikan yang ditempuh, dan bagaimana status serta progres pengurusan visa mereka. Mahasiswa juga dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri hingga ada keputusan lebih lanjut.
“Untuk adik-adik dan rekan-rekan yang telah menerima Letter of Acceptance (LoA) dan beasiswa dari Kemdiktisaintek, kami sedang mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kelanjutan studi kalian,” tegas Stella Christie, Wakil Mendiktisaintek dalam sebuah video rilis milik Kemdiktisaintek.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri juga menyiapkan bantuan kekonsuleran pada 87 mahasiswa Indonesia di Harvard. Komunikasi juga dijalankan oleh Perwakilan RI di Amerika Serikat untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa Indonesia tetap aman dan mendapatkan haknya.
Mayoritas pelajar Indonesia di Harvard merupakan mahasiswa pascasarjana yang mengambil bidang-bidang unggulan, seperti bisnis, hukum, pendidikan, hingga kedokteran.
Di sisi lain, Harvard University baru saja memenangkan gugatan sementara dalam melawan kebijakan Trump tersebut. Keputusan perpanjangan temporary restraining order atau perintah penahanan sementara itu ditetapkan pada 30 Mei 2025 di Pengadilan Federal Boston.
Dengan adanya perintah ini, Harvard dapat tetap menerima dan menampung mahasiswa asing meskipun proses hukum masih bergulir.
Geopolitik Akan Berubah Jika Trump dan Moskow Semakin ‘Mesra’, Bagaimana Dampaknya untuk Indonesia?
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
