Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun suatu bangsa yang maju.
Melalui pendidikan juga, generasi muda dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga yang produktif.
Namun, perlu kita ketahui juga bahwa pada era modern yang terus berubah, pendidikan juga merupakan persoalan yang semakin kompleks dan berubah-ubah dalam tantangannya. Dengan demikian, Menteri Pendidikan mengusulkan kurikulum baru, yaitu Kurikulum Merdeka.
Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Belajar Pengembangan & Pembelajaran (2022) menjadi dukungan penuh terhadap perbaikan kurikulum di Indonesia.
Dalam forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), di Jakarta, Senin (27/5/2024), Sekretaris Jendral Kemendikbudristek, Suharti menyampaikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 Tentang: "Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah" sebagai payung hukum kebijakan Merdeka Belajar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang berkeadilan.
Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah: Kunci Pendidikan Berkelanjutan yang Berpihak pada Anak
Kurikulum Merdeka diharapkan mampu mengatasi dampak pembelajaran selama pandemi dan memberikan kebebasan pada sekolah, guru, dan siswa untuk mengembangkan inovasi, belajar mandiri, dan kreatif.
Evaluasi terhadap Kurikulum Merdeka direncanakan pada tahun 2024. Untuk saat ini, pilihan implementasi kurikulum masih terbuka, baik dengan menggunakan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, atau Kurikulum Merdeka.
Kata "merdeka" dalam dunia pendidikan seharusnya membawa makna kebebasan, keceriaan, dan ruang untuk berkembang baik untuk seluruh guru dan seluruh siswa.
Namun, bagi sebagian siswa, Kurikulum Merdeka justru malah menghadirkan kebingungan baru. Proyek tematik yang tidak jelas arahnya, materi pelajaran yang berubah dengan cepat, dan guru yang masih menyesuaikan diri, membuat proses belajar terasa semakin berat.
Di atas kertas, Kawan disebut merdeka; tapi di ruang kelas, Kawan justru semakin tertekan. Suara-suara dari bangku siswa ini jarang terdengar, padahal merekalah yang paling merasakan dampaknya.
Mengapa Kurikulum Merdeka Malah Menjadi Tekanan Baru bagi Guru dan Murid?
- Pertama, tidak semua guru dapat memahami bagaimana cara penerapan kurikulum ini
Dalam laporan Kemendikbudristek tahun 2023, disebutkan bahwa sekitar 47% guru yang merasa cukup percaya diri menjalankan Kurikulum Merdeka.
Artinya, lebih dari separuh masih meraba-raba di lapangan dan masing mencoba mengenal beberapa istilah-istilah baru. Hasilnya, siswa justru merasa seperti "kelinci percobaan" dari sistem yang belum matang.
- Kedua, tugas-tugas proyek yang diberikan sering kali bersifat abstrak dan tidak memiliki petunjuk yang jelas
Banyak siswa merasa terbebani dengan tugas kelompok yang memakan waktu, biaya, dan tenaga, tanpa tahu betul apa yang sedang mereka pelajari. Proyek yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi beban tambahan.
Prof. Suyanto, pakar pendidikan dari UNY, menyebut bahwa "tanpa desain pembelajaran yang matang dan kontekstual, proyek-proyek bisa menjadi formalitas yang justru membingungkan siswa."
- Ketiga, fasilitas yang tidak merata membuat pelaksanaan kurikulum terasa timpang.
Langkah Anak Bangsa di Jepang Meraih Pendidikan, Cerita Armandino Penerima Beasiswa S2 di JAIST
Di sekolah dengan akses internet dan guru yang aktif, kurikulum ini bisa berjalan dengan baik. Namun, di sekolah lain, siswa hanya mendapat materi seadanya tanpa pendampingan yang cukup. Ini membuat kesenjangan antarsekolah semakin nyata.
Laporan SMERU Research Institute (2023) bahkan menegaskan bahwa sekolah-sekolah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) mengalami kesulitan besar dalam menjalankan pendekatan proyek dan pembelajaran berdiferensiasi.
Sebagian siswa juga mengaku lebih stres karena tidak tahu apa yang harus dipelajari menjelang ujian. Kurikulum yang terlalu fleksibel terkadang membingungkan: apa sebenarnya standar kelulusan?
Materi mana yang harus dikuasai? Ketidakjelasan ini menambah tekanan psikologis, terutama bagi siswa kelas akhir.
Survei Litbang Kompas pada akhir 2023 juga menunjukkan bahwa 66% siswa SMA merasa "belum paham" arah sistem belajar dalam Kurikulum Merdeka.
Kurikulum Merdeka adalah gagasan yang menjanjikan. Semangatnya untuk membebaskan siswa dari sistem pendidikan yang kaku patut diapresiasi dari berbagai pihak.
Namun kebebasan tanpa arah yang jelas justru bisa menyesatkan. Ketika siswa merasa bingung, guru belum siap, dan fasilitas tidak merata, maka kemerdekaan belajar bisa berubah menjadi tekanan baru.
Maka, ini menjadi perhatian bersama dalam menunjang proses pendidikan yang bermutu bagi seluruh siswa di Indonesia.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap sekolah memiliki sumber daya dan pendampingan yang memadai sebelum menerapkan kebijakan ini secara menyeluruh.
Guru perlu pelatihan intensif, dan siswa harus dilibatkan dalam proses evaluasi karena mereka juga yang merasakan dampaknya. Proyek pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi nyata siswa, bukan sekedar meniru konsep ideal dari pusat.
Merdeka belajar seharusnya bukan hanya soal kebebasan memilih, tapi juga soal kepastian bahwa siswa tidak berjalan sendirian dalam menempuh proses pendidikannya.
Seluruh siswa di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan guru yang berkompeten pada bidangnya dalam menunjang proses pendidikan di Indonesia.
Perlu kita ketahui bersama bahwa pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang memberdayakan, membimbing, dan mendengarkan. Sudah saatnya suara siswa didengar dalam menyusun masa depan pendidikan Indonesia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
