Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun demokrasi di sebuah negara. Dalam Masyarakat yang demokratis, seseorang tidak cukup hanya pintar di bidang akademik, tetapi juga perlu mampu untuk berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan ikut terlibat dalam kehidupan sosial dan politik.
Program Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia muncul sebagai harapan untuk menciptakan pendidikan yang lebih bebas. Tapi, pertanyaannya: apakah program ini benar-benar sudah membebaskan cara berpikir siswa, atau masih terjebak dalam cara lama yang kaku?
Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia butuh pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi bukan hanya soal politik, tapi juga soal cara hidup yang melibatkan sikap terbuka, bisa berdialog, dan aktif dalam kegiatan bersama.
Menurut data Democracy Index 2023, kualitas demokrasi Indonesia masih termasuk “demokrasi yang cacat” dengan skor 6,71 dari 10 (The Economist Intelligence Unit, 2024). Tanpa pendidikan yang mendukung demokrasi sejak usia dini, perkembangan demokrasi kita bisa berhenti atau bahkan mundur.
Program Merdeka Belajar sebetulnya punya visi yang besar. Tujuannya adalah membebaskan guru, sekolah, dan siswa dari aturan yang terlalu kaku dan membosankan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa Merdeka Belajar ingin menciptakan ruang belajar yang fleksibel, kreatif, dan menyesuaikan kebutuhan siswa (Kemendikbudristek, 2020).
Guru diberi ruang untuk mencoba cara mengajar baru, siswa bebas mengeksplorasi minat dan bakat, dan sekolah punya wewenang untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi lokal.
Namun, kenyataannya masih banyak tantangan. Survei SMERU (2022) menunjukkan bahwa 68% guru di Indonesia belum mampu menerapkan pembelajaran berbasis minat dan bakat siswa.
Hanya 41% sekolah yang melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita masih banyak yang bergaya lama, cenderung satu arah dan otoriter.
Kebebasan berpikir yang seharusnya jadi dasar demokrasi sering terhambat oleh cara mengajar yang tidak memberi ruang untuk diskusi atau kerja sama. Banyak guru masih belum dilatih untuk membimbing siswa berdiskusi atau bekerja dalam proyek kelompok. Bahkan, kebebasan kadang disalahartikan hanya sebagai pengurangan beban administratif, bukan kebebasan berpikir.
Padahal, menurut UNESCO (2015), pendidikan masa kini harus mencakup: belajar untuk tahu, untuk bertindak, untuk hidup bersama, dan untuk menjadi diri sendiri.
Reformasi pendidikan seharusnya tidak hanya soal ganti kurikulum atau hapus ujian nasional. Sekolah harus menjadi tempat latihan hidup demokratis, di mana siswa bisa menyampaikan pendapat, belajar berdiskusi, menghargai pendapat berbeda, dan mengambil keputusan bersama. Hal-hal sederhana seperti pemilihan ketua kelas secara demokratis atau forum diskusi rutin bisa jadi awal yang baik.
Kurikulum juga perlu diperkuat dengan nilai-nilai demokrasi. Meski Kurikulum Merdeka sudah digunakan di lebih dari 140.000 sekolah (Kemendikbudristek, 2023), isi pelajaran soal demokrasi masih belum merata. Pelajaran seperti PPKn perlu diperbarui agar bukan sekadar hafalan, tapi ajak siswa membahas isu-isu nyata, hak asasi manusia, keberagaman, dan cara menyelesaikan masalah sosial.
Selain kurikulum, pelatihan guru juga penting. Guru adalah kunci utama perubahan. Mereka harus dibekali kemampuan untuk membangun kelas yang aktif dan partisipatif. Laporan Kemendikbudristek (2022) menyebutkan hanya 35% guru merasa percaya diri dalam memimpin diskusi terbuka. Menurut Suparno (2019), pendidikan yang kreatif dan kritis harus memberi ruang bagi siswa untuk bertanya, mencari makna, dan menemukan solusi.
Tapi perlu diingat, demokrasi dalam pendidikan bukan berarti bebas tanpa batas. Tetap harus ada aturan yang disepakati bersama, menghargai hak orang lain, dan tanggung jawab atas pilihan yang dibuat. Maka, pendidikan demokratis juga harus mengajarkan disiplin, cara berpikir sistematis, dan kesadaran etika.
Melihat semua ini, Merdeka Belajar adalah langkah maju yang baik. Namun, agar benar-benar membawa perubahan ke arah demokrasi yang kuat, butuh konsistensi pelaksanaan, perubahan budaya belajar, dan peningkatan kapasitas semua pihak dalam pendidikan.
Kesimpulannya, Merdeka Belajar seharusnya menjadi jembatan menuju Merdeka Berpikir. Pendidikan bukan hanya membuat siswa pintar, tapi juga membentuk pribadi yang kritis, kreatif, berani beda pendapat, dan siap hidup dalam masyarakat demokratis.
Jika itu tercapai, maka pendidikan kita benar-benar menjadi investasi untuk masa depan demokrasi Indonesia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
