peran media sosial sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat - News | Good News From Indonesia 2025

Peran Media Sosial sebagai Wadah Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Peran Media Sosial sebagai Wadah Penyerapan Aspirasi Masyarakat
images info

Media sosial saat ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Selain sebagai alat untuk berkomunikasi dan membangun relasi, media sosial juga dimanfaatkan sebagai pusat informasi, penyebaran berita, hingga sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan.

Tingginya jumlah pengguna aktif membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik, konten bisa tersebar luas. Keunggulan lainnya adalah tidak adanya biaya yang diperlukan untuk menyebarkan informasi, menjadikan media sosial lebih efisien dibandingkan media konvensional seperti koran atau majalah.

Apa yang dilihat dan dibaca masyarakat di media sosial turut membentuk opini publik. Semakin sering suatu isu dibicarakan, semakin besar pula perhatian yang didapat, baik itu menyangkut kasus hukum, fenomena sosial, kontroversi, maupun kebijakan pemerintah.

Berdasarkan fenomena tersebut, kekuatan media sosial tidak dapat diabaikan. Media sosial telah menjadi alat pengaruh yang kuat—atau dalam istilah Joseph Nye, menjadi bentuk soft power, yakni kemampuan memengaruhi orang lain tanpa paksaan, melainkan melalui daya tarik dan persuasi.

Istilah soft power yang awalnya digunakan Nye untuk menggambarkan pengaruh non-militer suatu negara, kini juga bisa merujuk pada dampak besar media sosial dalam kehidupan masyarakat dan pengambilan kebijakan, bahkan sampai pada tingkat pemerintahan.

Fenomena Viral Based Policy

Permasalahan timbul ketika proses birokrasi terlalu panjang dan rumit. Memproses aspirasi dari masyarakat bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Di lain sisi, pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan kontrovesial yang mendapat penolakan di masyarakat, misalnya RUU Cipta Kerja, PPN 12%, RUU TNI, dan lain-lain. Masyarakat yang resah akhirnya mencari jalannya sendiri untuk mendapat keadilan. 

Mengapa Literasi Media Kini jadi Kebutuhan Mendesak? Ini Alasannya!

Di sinilah media sosial memegang peranan penting. Ketika aparat birokrasi dinilai tidak mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi keresahan masyarakat disampaikan melalui media sosial dan memunculkan fenomena viral based policy.

Istilah viral based policy mengacu kepada kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh opini publik dan bukan berdasarkan data ilmiah. Kebijakan ini bersifat reaksioner dan tidak dipertimbangkan secara matang.

Masyarakat sering menggambarkan bahwa pemerintah sedang "cek ombak" untuk melihat respons dari masyarakat terhadap kebijakan yang baru dibuat.

Masyarakat yang menolak suatu kebijakan biasanya akan membuat kampanye berupa tagar atau story yang dibagikan untuk menarik perhatian pemerintah agar membatalkan pelaksananan kebijakan tersebut. Tak jarang kampanye ini disusul dengan kegiatan unjuk rasa di kantor-kantor pemerintah.

Tekanan dari masyarakat melalui media sosial cukup membuahkan hasil. Pemerintah menunda atau bahkan membatalkan kebijakan yang dianggap kontroversial untuk meredam kemarahan masyarakat. Namun, terdapat kebijakan yang tetap berjalan terlepas dari reaksi apa pun yang disampaikan masyarakat.

Contoh lainnya adalah ketika masyarakat yang melapor sebuah kasus ke aparat tidak mendapat perkembangan berarti. Mereka akan pergi kepada influencer dan meminta bantuan agar kasusnya bisa segera diproses.

Solusi untuk Pemerintah

Pemerintah sebaiknya mulai memanfaatkan media sosial secara maksimal sebagai saluran strategis untuk sosialisasi kebijakan secara transparan dan efektif. Sebaliknya, aspirasi masyarakat di media sosial bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif di masa depan.

Peran Penting Homeless Media dalam Era Digital

Untuk mencapai kebijakan yang berkualitas, dibutuhkan literasi digital, kemampuan komunikasi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Ketiga hal ini sangat penting, karena sebuah keputusan yang awalnya baik dapat menimbulkan kecurigaan dari masyarakat apabila tidak disampaikan dengan komunikasi yang tepat.

Interaksi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat melalui media sosial dapat membentuk iklim kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan bersama.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News

Artikel ini dibuat oleh Kawan GNFI dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

DT
KG
Tim Editor arrow

Terima kasih telah membaca sampai di sini

🚫 AdBlock Detected!
Please disable it to support our free content.