Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 menimbulkan beberapa kekhawatiran di dunia. Presiden yang terpilih untuk kedua kalinya setelah periode pertamanya di 2017-2021 itu disebut akan melakukan kembali penggunaan tarif.
Kebijakan ini pernah dilakukan di masa jabatannya dahulu, di mana Amerika Serikat menerapkan tarif impor yang sangat tinggi untuk Tiongkok. Kebijakan ini juga bisa dianggap sebagai perang tarif.
Perang tarif adalah kondisi saat negara-negara mengenakan tarif pajak tambahan atas ekspor negara lain. Dampak perang tarif sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh dua negara yang terlibat, tetapi juga bagi dunia.
Melalui situs Media Keuangan milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, disebut bahwa Trump akan menerapkan tarif 100 persen kepada negara aliansi BRICS. Ia bahkan memperingatkan penutupan akses pasar Amerika Serikat bagi negara-negara BRICS jika tidak menggunakan dolar AS dalam perdagangannya.
Kebijakan perang tarif ini dinilai berpotensi menekan aktivitas produksi di negara-negara produsen utama, seperti Tiongkok, Meksiko, dan Kanada. Pengamat Kebijakan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, menyebut jika kebijakan perang tarif dapat mengganggu stabilitas ekonomi global dengan meningkatkan ketidakpastian perdagangan.
Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan sebuah kemungkinan yang mungkin juga akan terjadi pada iklim investasi. Dalam hal ini, investor akan cenderung menghindari risiko, sehingga investasi mungkin akan terganggu.
Lalu, adakah efek kebijakan ini untuk negara-negara di dunia, termasuk Indonesia?
Trump Terpilih Lagi, Adakah Dampak Hasil Pilpres AS bagi Indonesia?
Efek kebijakan perang tarif Trump untuk Indonesia
Menurut Rachmat, penerapan perang tarif oleh Trump bisa saja memperlambat pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, keanggotaan penuh Indonesia di BRICS dapat berpotensi menaikkan nilai tawar Indonesia dalam menghadapi kebijakan “perfeksionis” Amerika Serikat di bawah komando Trump.
Ia menyarankan agar pemerintah dapat memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan anggota BRICS lainnya agar dapat mengembangkan pasar lebih jauh. BRICS juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kekuatan Indonesia di kancah global.
“Bergabung dengan BRICS diharapkan bisa meningkatkan postur kekuatan dan daya saing Indonesia di kancah global,” jelasnya seperti yang diwartakan dalam berita milik UGM.
Di sisi lain, rencana kebijakan Trump juga disebut berisiko pada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Ini disebabkan karena terganggunya aliran investasi dan perdagangan akibat perang tarif.
“Perlu adanya penguatan dasar-dasar ekonomi, termasuk menjaga tingkat inflasi dan meningkatkan cadangan devisa negara,” tambahnya.
Tetap ada peluang untuk Indonesia
Meskipun kebijakan perang dagang antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain, utamanya Tiongkok bisa kembali terjadi di era kepemimpinan Trump yang baru, Indonesia tetap memiliki peluang. Bagi Rachmat, jika tarif tinggi dikenakan pada produk Tiongkok, maka Indonesia dapat menawarkan alternatif produk.
Akan tetapi, jika kebijakan Trump membuat ekonomi global melambat, permintaan produk alternatif juga akan turun. Pada akhirnya, inovasi menjadi hal utama untuk membuat produk Indonesia berkualitas dan daya saingnya ikut meningkat.
Hal senada disampaikan oleh Yose Rizal Damuri, Executive Director Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dalam keterangannya di mediakeuangan.kemenkeu.go.id. Menurutnya, Indonesia dapat memanfaatkan momentum pembatasan impor Tiongkok.
Saat investor mencoba mengurangi ketergantungan mereka terhadap Tiongkok, negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dapat menjadi pilihan utama investasi asing. Indonesia bisa memanfaatkan ini untuk memproduksi kebutuhan Amerika Serikat.
“Banyak sekali (barang) yang sekarang ini memang datangnya dari negara- negara lain. Sehingga kalau dari Tiongkok itu ditutup, pasti mereka akan tetap memerlukan barang-barang tadi dari sumber-sumber yang lain. Nah, ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan,” tuturnya.
Indonesia Disebut Mulai “Tinggalkan” Dominasi Barat, Benarkah Demikian?
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
