Ketika bencana datang, siapa yang paling terdampak? Jawaban ini sering kali mengarah pada kelompok yang paling rentan yaitu anak kecil, perempuan dan penyandang disabilitas. Meski telah banyak kebijakan yang dirancang untuk menghadapi bencana, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan khusus kelompok ini sering diabaikan.
Akibatnya, mereka tidak hanya menghadapi dampak langsung dari bencana, tetapi juga rentan terhadap ancaman lain, seperti kekerasan seksual, yang sering kali terjadi di lokasi pengungsian.
Indonesia, sebagai negara rawan bencana sebenarnya memiliki berbagai kebijakan untuk mitigasi dan tanggap darurat. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana peraturan tersebut telah menjadi pedoman utama dalam menghadapi bencana.
Namun, sayangnya, kebijakan ini masih memiliki banyak celah dalam hal perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan penyandang disabilitas. Laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa fasilitas di lokasi pengungsian sering kali dirancang secara generik, tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus.
Contohnya yang mudah ditemui adalah pembangunan kamar mandi dan toilet yang tidak dipisahkan berdasarkan gender atau tidak memiliki akses yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, minimnya tenaga pendamping atau relawan yang memiliki pemahaman tentang kebutuhan khusus kelompok ini membuat mereka kerap terpinggirkan. Perempuan dan penyandang disabilitas sering kali menjadi korban karena keterbatasan mereka dalam melindungi diri, baik secara fisik maupun sosial.
Optimisme di Tengah Tantangan
Tantangan dalam melindungi kelompok rentan saat bencana bukanlah akhir dari cerita. Justru, langkah-langkah positif yang sudah diambil menunjukkan bahwa perubahan ke arah inklusi semakin nyata. Contohnya, program penyediaan fasilitas sanitasi aman dan pelatihan relawan yang memahami kebutuhan perempuan dan penyandang disabilitas kini menjadi standar di beberapa daerah.
Dengan memperkuat kebijakan yang sudah ada, kita bisa menciptakan pengungsian yang aman dan nyaman untuk semua. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga masyarakat sudah menghasilkan inisiatif seperti pengungsian di Lombok. Ini adalah bukti nyata bahwa kerja sama bisa membawa perubahan secara signifikan.
Kesadaran masyarakat juga semakin meningkat. Lewat simulasi evakuasi yang melibatkan penyandang disabilitas, komunitas lokal belajar untuk memahami dan mendukung kebutuhan kelompok rentan. Kampanye kebencanaan seperti ini menciptakan solidaritas yang memperkuat semangat kebersamaan.
Tantangan lainnya banyak perempuan, terutama ibu rumah tangga, harus mengurus anak-anak mereka di tengah keterbatasan fasilitas yang kurang memadai. Sementara itu, penyandang disabilitas yang membutuhkan pendamping sering kali kesulitan mendapatkan bantuan karena kurangnya relawan yang terlatih.
Melindungi perempuan dan penyandang disabilitas bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga memastikan bahwa mereka dilibatkan dalam setiap langkah. Dengan begitu, kita menciptakan ruang ruang kehangatan yang lebih baik dan penuh harapan.
Secara bersama bisa membangun sistem penanganan bencana yang ideal dan adil. Tidak ada yang tertinggal, karena perlindungan adalah hak semua orang.
Strategi yang Solutif untuk Menciptakan Pengungsian yang Aman
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang matang dengan menyesuaikan medan bencana di lapangan salah satu hal yang paling mudah adalah mendesain posko pengungsian yang ramah dengan fasilitas sanitasi yang wajib harus dipisah berdasarkan gender dan dilengkapi dengan keamanan seperti kunci. Selain itu jalur akses untuk penyandang disabilitas perlu dirancang lebih baik, termasuk ramp dan pegangan tangan.
Contohnya, beberapa daerah mulai mendesain pengungsian dengan fasilitas ramah disabilitas, seperti jalur akses yang lebih mudah dan kamar mandi terpisah berdasarkan gender. Inisiatif seperti ini membuktikan bahwa solusi nyata dapat diwujudkan ketika ada kolaborasi yang baik antara pemerintah, LSM, dan masyarakat.
Relawan dan petugas tanggap bencana juga harus dibekali pengetahuan tentang perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk cara menangani laporan kekerasan seksual secara sensitif.
Bahkan terkait edukasi juga tidak boleh melukapakan terkait peningkatan kesadaran tentang perlindungan kelompok rentan dan ini harus menjadi bagian dari kampanye kebencanaan, baik sebelum maupun saat bencana terjadi.
Yang terakhir mengenai sistem pelaporan kekerasan seksual yang harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh orang awam, termasuk penyandang disabilitas. Hotline atau aplikasi berbasis komunitas bisa menjadi alternatif.
Kolaborasi Sebagai Kunci Keberhasilan
Keberhasilan penanganan bencana tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah, LSM, komunitas lokal, dan sektor swasta dapat bekerja sama secara pentahelix untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif.
Selain itu, peran penyintas dalam proses perencanaan juga sangat penting. Mereka yang telah mengalami langsung situasi bencana dapat memberikan masukan berharga untuk meningkatkan sistem yang ada.
Ketika bencana melanda, perempuan dan penyandang disabilitas adalah kelompok yang paling rentan tetapi sering kali paling terabaikan. Melindungi mereka bukan hanya soal pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga memastikan bahwa penanganan bencana berjalan dengan adil dan inklusif.
Dengan kebijakan yang tepat, pengungsian yang aman, serta masyarakat yang peduli, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih tanggap dalam melindungi kelompok rentan. Karena pada akhirnya, bagaimana kita memperlakukan yang paling rentan adalah cerminan sejati dari kemanusiaan kita.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
