Halo Kawan GNFI!
Setiap negara, dengan sistem pemerintahannya yang terorganisir, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi utama seperti penertiban, kesejahteraan, pertahanan, dan keadilan. Namun, tahu kah kawan bahwa untuk merealisasikan fungsi-fungsi tersebut, negara memerlukan sumber daya finansial yang substansial.
Oleh karenanya, berbagai sumber penerimaan diperlukan untuk membiayai segala kebutuhan operasional. Salah satu elemen penting dalam penerimaan yang mendukung ekonomi negara adalah pajak.
Pajak, sebagai instrumen penerimaan negara, memainkan peran sentral dalam menyediakan dana untuk menjalankan roda pemerintahan. Di Indonesia, sistem perpajakan telah menjadi tulang punggung penerimaan negara, dan hingga tahun 2023, penerimaan pajak mencapai 64,6% dari target total yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (KEMENKEU, 2023).
Angka ini menegaskan kontribusi yang signifikan dari pajak dalam menyokong keberlanjutan berbagai program dan inisiatif pemerintah, yang berkisar dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan.
Dukungan finansial yang kuat melalui penerimaan pajak akan menjadi kunci keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan negara maju yang mengedepankan kesetaraan dan menciptakan keadilan. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Janges, 2021) menghasilkan bahwa fungsi pajak dalam pemerintahan mencakup berbagai aspek.
Salah satu contoh penerapan fungsi pajak adalah pemerataan melalui penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan subsidi pada bahan-bahan pokok.
Pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan menggunakan kebijakan anggaran sebagai instrumen untuk mengatasi permasalahan makro ekonomi, seperti tingkat ketenagakerjaan, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga fungsi ini membutuhkan pembiayaan yang signifikan, dan pajak menjadi sumber pendapatan utama dan terbesar di Indonesia.
Pajak memiliki kelebihan dibandingkan alternatif lain, seperti cetak uang, pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta menjual cadangan devisa. Dari segi keamanan, pajak dapat terhindar dari intervensi negara lain atau Lembaga Pemberi Pinjaman, sedangkan dari segi ekonomi, pajak dianggap sebagai satu-satunya pendapatan negara yang aman, murah, dan berkelanjutan, tanpa beban bunga pinjaman atau obligasi.
Pada kenyatannya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan kembali lagi ke masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, pajak seharusnya dilihat sebagai investasi bersama yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Aurelia, 2023).
Kemudian Menko Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang dikutip dalam (KEMENKO PMK, 2022) menekankan bahwa melalui pembayaran pajak, wajib pajak tidak hanya memenuhi kewajibannya kepada negara tetapi juga turut mendukung implementasi berbagai skema bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu. Dukungan ini tercermin dalam program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
Menurutnya, sekitar 130 juta warga juga menerima manfaat pembayaran iuran BPJS kesehatan, yang dapat terwujud berkat kejujuran, kesungguhan, dan kecepatan para wajib pajak dalam memenuhi tugas dan kewajibannya.
Dari beberapa manfaat pajak yang telah disebutkan, terlihat dengan jelas bahwa peran pajak sangat vital bagi suatu negara, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini seharusnya menjadi alasan utama bagi warga yang memiliki kewajiban pajak untuk mematuhi dan menjalankan peraturan perpajakan.
Sebagaimana dijelaskan oleh Ekonom Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Jaenal Effendi, kepatuhan perpajakan yang terganggu dapat memicu efek domino dengan dampak panjang. Turunnya tingkat pembayaran pajak dapat mengakibatkan gangguan serius terhadap pemasukan negara, yang pada gilirannya mempengaruhi anggaran untuk pembangunan masyarakat (nuonline, 2023).
Namun di balik pentingnya pembayaran pajak, muncul juga permasalahan serius terkait ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pajak. Beberapa petugas pajak dianggap tidak dapat dipercaya, bahkan terdapat banyak kasus yang menguatkan persepsi negatif ini. Kondisi ini menjadi pemicu bagi sebagian wajib pajak untuk enggan membayar pajak dengan itikad baik, menciptakan tantangan dalam menjaga tingkat kepatuhan perpajakan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pajak memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara. Pajak bukan hanya sekadar kewajiban fiskal yang harus dipenuhi oleh warga negara, melainkan merupakan elemen penting dalam memastikan kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional.
Pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, layanan publik, dan memenuhi kebutuhan negara lainnya. Tanpa pajak, kemampuan negara untuk mendanai berbagai program pembangunan, menyediakan layanan publik yang berkualitas, serta memenuhi berbagai kebutuhan esensial lainnya akan mengalami hambatan serius. Dampaknya tidak hanya terasa pada tingkat progres pembangunan, tetapi juga pada kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan kewajiban pajak menjadi esensial. Kesadaran akan kontribusi pajak sebagai bentuk investasi dalam kemajuan dan kesejahteraan bersama harus ditingkatkan secara bersama-sama, serta tidak lupa untuk selalu melakukan upaya serius dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas aparat pajak guna memulihkan kepercayaan masyarakat dan memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya. Hanya dengan demikian, negara dapat menjaga keberlanjutan pembangunan dan memastikan pelayanan yang efektif bagi warganya.
"Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya." Yuk, Kawan GNFI jadikan pajak sebagai kontribusi nyata untuk Indonesia sejahtera.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
