Masyarakat Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Proses pemilihan kepala daerah di Indonesia terus menerus mengalami perubahan. Bahkan sejak zaman Indonesia tengah dijajah oleh penjajahan Eropa.
Format pemilihan kepala daerah Indonesia berawal dari penguasaan VOC hingga pendudukan Jepang. Tetapi sistem ini bermula ketika VOC menanamkan pengaruhnya di wilayah Jawa pada abad ke 18.
Menengok Pemukiman Belanda di Pedalaman Hutan Gunung Wilis, Ada Pabrik Kopi yang Masih Beroperasi
“Di setiap daerah yang telah dikuasainya, VOC menempatkan residen, komandan (kepala urusan militer), dan pengawas pertanian untuk wilayah keresidenan dan kabupaten,” tulis Dewi Yuliati dalam Terbentuknya Provinsi Jawa Timur.
Dijelaskan oleh Dewi, pada masa VOC, wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur terbagi dalam 36 kabupaten. Para bupati harus mengakui kekuasaan VOC.
Para kepala daerah ini, lanjutnya tidak memiliki hak untuk menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan kekuasaan asing, namun harus menjaga perdamaian, dan harus mengumpulkan dan menyerahkan produk-produk yang dibutuhkan oleh VOC.
“Untuk perekrutan kepatuhan penduduk pribumi kepada para bupati, upacara-upacara tradisional tetap dipertahankan, dan mereka tetap meneruskan kehidupan sesuai dengan tradisi mereka. Intensifikasi eksploitasi VOC memungkinkan para bupati menerima pendapatan ekstra, sehingga mereka menjadi kaya raya,” ucapnya.
Digantikan Inggris
Ketika VOC bangkrut, kekuasaan di tanah Jawa diambil alih oleh Prancis dengan pemerintahan gubernur jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811). Dia menjalankan sentralisasi kekuasaan di Batavia dan memperkuat kontrol administratif serta keuangan bagi para penguasa pribumi.
“Hak turun-temurun bupati dihapuskan, dan hak atas tanah, hak mendapat pelayanan tenaga kerja, dan hak pemungutan hasil pertanian dikurangi. Sebagai kompensasi semua itu, para bupati diberi kedudukan sebagai pegawai pemerintah yang digaji,” ucapnya.
Tetapi masa kekuasaan Daendels berakhir, Jawa jatuh ke tangan Inggris. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai letnan gubernur jenderal untuk mewakili raja muda Lord Minto, penguasa Inggris di India.
Bersantai di Taman Monju, Mantan Calon Pusat Pemerintahan Baru Hindia Belanda
Seperti halnya Daendels, Raffles meyakini kebaikan sistem pemerintahan ala Barat. Dirinya kemudian membagi wilayah Jawa dalam 17 wilayah keresidenan yang dipimpin oleh residen Eropa dan dibagi dalam beberapa kabupaten.
“Rafless menempatkan pegawai-pegawai pribumi di bawah kedudukan bupati dan di bawah pengawasan pemerintah pusat. Bupati dibantu oleh patih dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari,” paparnya.
Sistem yang dipertahankan
Ketika kekuasaan Inggris berakhir, Belanda tetap melanjutkan sistem pemerintahan yang sudah dibentuk oleh Daendels dan Rafless. Pada masa Gubernur Jenderal G.A. Baron van der Capellen (1818-1826), posisi bupati ditetapkan sebagai orang pertama dalam suatu kabupaten, dan di bawah perintah residen.
“Dalam urusan dengan penduduk pribumi, bupati adalah penasehat asisten residen. Tugas-tugas utama bupati adalah mengawasi pertanian, keamanan, kesehatan, pengairan, perawatan jalan, dan pemungutan pajak dalam wilayah kabupaten,” ucapnya.
Pemerintah Kolonial Belanda saat itu telah menerapkan sistem indirect rule. Di mana Pemerintahan pribumi (Inlandsch Bestuur) atau pangreh praja melaksanakan perintah-perintah dari pemerintahan Eropa (Binnenland Bestuur) untuk pengaturan urusan-urusan yang berhubungan dengan penduduk pribumi.
Soematra Courant, Pelopor Sekaligus Surat Kabar Pertama yang Terbit di Tanah Andalas
“Dengan demikian para bupati harus menampakkan kualitas mereka sebagai pemimpin rakyat. Prestise dan karisma turun-temurun mereka merupakan jaminan untuk merekrut loyalitas rakyat,” jelasnya.
Dikatakan oleh Dewi, saat itu mulai lazim keluarga bupati dipilih secara turun temurun oleh pemerintah kolonial, tentunya dengan berbagai syarat seperti memiliki kemampuan, kepandaian, kejujuran dan kesetiaan. Hal inilah yang memunculkan status spesial bagi klan bupati atau disebut ningrat priyayi.
“Peraturan ini telah memberi status spesial kepada keluarga bupati, dan menciptakan clan bupati sebagai kelas atas yang biasa disebut dengan ningrat priyayi,” jelasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
