Partisipasi pemilih pada helatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat patisipan yang ikut memilih pada agenda lima tahun sekali ini berada di bawah angka 70 persen.
KPU menyebut, partisipasi Pilkada 2024 hanya sebesar 68 persen. Angka tersebut termasuk rendah jika dibandingkan pada periode sebelumnya yang mencapai 76,09 persen.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal. Apa saja?
Penyebab turunnya partisipasi masyarakat di Pilkada 2024
Dede menyebut bahwa terdapat tiga faktor utama penyebab penurunan partisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah itu. Pertama, masyarakat jenuh dengan pemilihan umum yang dilaksanakan dua kali di tahun yang sama.
Pada Februari 2024, masyarakat Indonesia merayakan pesta demokrasi dengan melakukan pemilihan umum untuk Presiden, Wakil Presiden, dan anggota legislatif. Kemudian, di bulan November 2024, pemilihan umum kembali digelar untuk memilih kepala daerah.
Pengamat Politik UNESA: Pilkada Usai Jangan Ditinggal, tetapi Tetap Dikawal
Tidak hanya itu, cost atau biaya pelaksanaan pilkada juga cukup tinggi. Hal ini memengaruhi pandangan masyarakat, karena calon-calon yang dihadirkan bukanlah yang diharapkan oleh mayoritas publik.
"Mungkin yang diharapkan tidak mampu, karena cost-nya yang begitu besar, apalagi sekarang serentak dengan pilkada daerah lainnya," ujar Dede dikutip dari ANTARA, Minggu (8/12/2024).
Lalu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat turut dianggap sebagai faktor penurunan partisipasi pilkada. Ditambah lagi semakin banyak generasi muda yang menjadi pemilih pemula. Kurangnya sosialisasi tersebut menyebabkan generasi muda dianggap "kurang dirangkul".
Hal serupa juga dilontarkan oleh Pakar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Irfa’I Afham, S.IP., M.Si.. Menurutnya, turunnya jumlah partisipasi warga juga disebabkan oleh skeptisme terhadap proses politik.
Masyarakat menilai bahwa politik tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti dari sikap masyarakat yang tidak memprioritaskan pilkada meskipun pemerintah sudah menetapkan hari libur nasional saat pelaksanaan pemilihan.
Di sisi lain, kurangnya pendidikan politik kepada masyarakat digadang-gadang sebagai salah satu penyebab rendahnya partisipasi pemilih. Namun, Irfa’i menjelaskan jika fenomena serupa juga terjadi di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman.
Di negara-negara tersebut, masyarakat yang rasional cenderung tidak memilih apabila voting tidak membawa manfaat. Akan tetapi, bukan berarti mereka tidak peduli terhadap politik.
“Dari pengalaman negara-negara lain, kita perlu meningkatkan kualitas pemilu. Netralitas aparat, khususnya kepolisian, harus dijaga agar kepercayaan publik tidak runtuh,” sebutnya dikutip dari laman resmi Unair.
KPU akan evaluasi
Berkaca pada penurunan angka partisipan di Pilkada 2024, Komisi II DPR RI akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum ke depannya. Sebelumnya, KPU mengungkap bahwa pemilih yang menggunakan hak suaranya pada pemilihan presiden (Pilpres) adalah sebesar 81,78 persen.
Jumlah tersebut tidak berbeda jauh dengan rekapiltulasi total pemilihan anggota DPR RI dan DPD RI yang masing-masing tercatat sebesar 81,42 persen dan 81,36 persen. Terdapat kesenjangan jumlah pemilih pada Pilpres dan Pemilihan Legislatif dengan Pilkada 2024.
Oleh karena itu, KPU akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penurunan partisipasi pemilih tersebut.
"Itu sebabnya kami berpikir kami perlu evaluasi ke depan. Apakah perlu kita bedakan tahunnya sehingga euforia untuk memilihnya itu menjadi sangat besar. Karena kalau masyarakatnya terus ogah-ogahan malas atau calonnya yang kurang menarik bagi mereka, ya mereka tidak akan datang gitu," ujar Dede.
Menilik Sejarah Perjalanan Pilkada Indonesia dari Masa ke Masa
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
