Guru honorer memiliki peran penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Namun kesejahteraan mereka sering terabaikan. Sebagian besar guru honorer menerima gaji jauh di bawah UMR, menghadapi ketidakpastian kerja, dan hidup dalam kondisi yang sulit.
Hal ini memperlihatkan tantangan yang relevan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya No Poverty, Decent Work and Economic Growth, dan Reduced Inequalities. Mengatasi permasalahan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga bisa mendukung tercapainya pendidikan berkualitas dan pembangunan berkelanjutan di indonesia
No Poverty (Tanpa Kemiskinan)
No Poverty (Tanpa Kemiskinan) adalah salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan ini bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensi di seluruh dunia pada tahun 2030.
Guru honorer seringkali hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, dengan gaji yang jauh di bawah standar kebutuhan hidup. Sebagai contoh, laporan menunjukkan bahwa banyak guru honorer di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) hanya menerima honor yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Ketidakpastian pendapatan ini berkontribusi pada kemiskinan di kalangan pendidik. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, seperti melalui seleksi untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memberikan gaji setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), merupakan langkah penting untuk mengurangi kemiskinan di sektor pendidikan.
Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)
Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) adalah tujuan kedelapan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan ini berfokus pada penciptaan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kesejahteraan guru honorer sangat penting untuk menciptakan pekerjaan layak. Banyak guru honorer bekerja tanpa kontrak yang jelas dan jaminan pekerjaan, yang menciptakan ketidakstabilan finansial. Penyesuaian gaji dan peningkatan tunjangan bagi guru honorer dapat mendorong mereka untuk memberikan pendidikan yang lebih baik, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, distribusi guru honorer ke daerah 3T bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah tersebut, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Reduced Inequalities (Berkurangnya Kesenjangan)
Reduced Inequalities (Berkurangnya Kesenjangan) adalah tujuan kesepuluh dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan ini berfokus pada pengurangan ketidaksetaraan dalam dan antar negara, serta menciptakan kesempatan yang setara bagi semua orang.
Kesenjangan dalam akses pendidikan berkualitas sangat terlihat antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara guru tetap dan guru honorer. Penyebaran guru honorer ke daerah 3T adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ini.
Namun, tantangan tetap ada masih banyak guru honorer masih mengalami diskriminasi dalam hal gaji dan perlakuan dibandingkan dengan PNS. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua guru, termasuk honorer, mendapatkan pelatihan yang memadai dan dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia.
Tantangan Finansial Guru Honorer di Indonesia
Guru honorer di Indonesia menghadapi tantangan berat, dengan gaji rendah yang sering kali di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Di perkotaan, gaji berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan, sementara di daerah terpencil hanya Rp300 ribu hingga Rp1 juta, bahkan ada yang menerima Rp700 ribu setelah bertahun-tahun mengajar.
Mereka juga sering mengalami keterlambatan pembayaran hingga 3-4 bulan. Status kerja yang tidak pasti memaksa mereka mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan dan pendidikan anak, di tengah minimnya fasilitas kerja dan ketiadaan tunjangan kesehatan atau pensiun.
Kondisi guru honorer di Indonesia memperlihatkan bahwa poin-poin SDGs No Poverty, Decent WorkandEconomic Growth, dan Reduced Inequalities belum sepenuhnya tercapai. Dengan gaji rendah yang sering kali di bawah UMR berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp2 juta per bulan banyak guru honorer hidup dalam kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal.
Pekerjaan mereka juga belum memenuhi standar layak, ditandai oleh keterlambatan pembayaran gaji hingga 3-4 bulan dan status kerja yang tidak pasti, yang bertentangan dengan prinsip pekerjaan bermartabat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
Selain itu, ketimpangan antara guru honorer dan guru tetap, baik dalam hal pendapatan maupun fasilitas kerja, menunjukkan bahwa target pengurangan ketimpangan masih jauh dari kenyataan. Untuk mendukung pencapaian SDGs ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, seperti kenaikan gaji, jaminan kerja, serta akses ke tunjangan dan fasilitas yang memadai.
Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer di Wilayah Terpencil
Salah satu langkah utama adalah peningkatan kesejahteraan melalui insentif tambahan, khususnya di wilayah terpencil, dan penerapan sistem penggajian digital untuk memastikan pembayaran gaji tepat waktu. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta melalui program CSR dapat menyediakan tunjangan, beasiswa, atau fasilitas kerja seperti perangkat digital.
Pengembangan profesional guru honorer juga perlu diperkuat melalui pelatihan daring bersertifikat dan program sertifikasi gratis. Langkah ini memungkinkan guru honorer meningkatkan kompetensi tanpa meninggalkan tugas utama mereka.
Selain itu, akses ke jaminan kesehatan dan pensiun dapat diberikan melalui integrasi program BPJS dengan subsidi pemerintah. Untuk menciptakan kesetaraan, program penghargaan dan cerita inspiratif tentang guru honorer dapat meningkatkan apresiasi publik, sementara program mentorship antara guru tetap dan honorer mendukung kolaborasi profesional.
Tak kalah penting, seleksi PPPK dengan kuota lebih besar dan pelatihan khusus dapat membantu guru honorer meraih stabilitas karier. Dengan pendekatan berbasis solusi ini, kesejahteraan guru honorer akan meningkat, pendidikan berkualitas dapat tercapai, dan target SDGs seperti No Poverty, Decent Work, dan Reduced Inequalities semakin mendekati kenyataan. Guru honorer, sebagai pahlawan pendidikan, layak mendapatkan dukungan penuh dari seluruh bangsa.
Referensi
- William, M. (2023, August 1). Penyebaran Guru Honorer ke Daerah 3T: Langkah yang Tepat. Kompasiana. Retrieved November 20, 2024, from
- https://www.kompasiana.com/magnuswilliam7990/64e20fc818333e771559aeb2/penyebaran-guru-honorer-ke-daerah-3t-langkah-yang-tepat.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023, January 15). Pemerintah Serius Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer. BPMP NTT. Retrieved November 20, 2024, from
- https://bpmpntt.kemdikbud.go.id/siaran-pers/mendikbudristek-pemerintah-serius-tingkatkan-kesejahteraan-guru-honorer/.
- CIPS Indonesia. (2023, September 10). Penyesuaian Gaji Guru Honorer: Salah Satu Usaha untuk Tingkatkan Kualitas Guru Indonesia. Retrieved November 20, 2024, from
- https://www.cips-indonesia.org/post/penyesuaian-gaji-guru-honorer-salah-satu-usaha-untuk-tingkatkan-kualitas-guru-indonesia?lang=id.
- Tempo.co. (2024, July 14). Inilah Sederet Permasalahan Guru Honorer Selain Cleansing. Retrieved November 20, 2024, from
- https://www.tempo.co/politik/inilah-sederet-permasalahan-guru-honorer-selain-cleansing-38606
- BBC Indonesia. (2021, February 5). Pendidikan di Indonesia: Mengapa Guru Honorer Masih Ada? Retrieved November 20, 2024, from
- https://www.bbc.com/indonesia/ind
- Al Ibrohimy. (2024, May 4). Penyelesaian Masalah Guru Honorer di Indonesia. Retrieved November 20, 2024, from
- https://alibrohimy.or.id/2024/05/04/penyelesaian-masalah-guru-honorer-di-indonesia/
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
