Tanggal 27 Oktober menjadi momentum Indonesia untuk memperingati Hari Listrik Nasional ke-74. Peringatan hari listrik ini mengambil momentum nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik yang awalnya dikuasai penjajah Jepang.
Awal mula kelistrikan Indonesia tercatat bermula pada akhir abad ke 19. Saat itu beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan produksi.
PLN Gandeng Konsultan McKinsey, Selidiki Pemadaman Listrik di Sumatra
Kelistrikan ini bermula saat perusahaan swasta Belanda yaitu N.V. Nign yang bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang penyediaan listrik untuk umum. Pada 1927, Pemerintah Belanda membentuk perusahaan listrik negara atau Waterkracht Bedrijven.
Perusahaan ini mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat. Lalu ada PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonesa Lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta.
Dikuasai Jepang
Penguasaan Belanda atas kelistrikan di Hindia Belanda beralih kepada Jepang pada tahun 1942. Perusahaan listrik dan gas juga diambil oleh pihak Jepang. Hal ini juga termasuk personil dalam perusahaan listrik tersebut.
Setelah dipegang oleh Jepang, urusan kelistrikan di seluruh Jawa ditangani oleh lembaga bernama Djawa Denki Djigjo Kosja. Kemudian berubah menjadi Djawa Denki Djigjo Sja dan menjadi cabang dari Hosjoden Kabusiki Kaisja yang berpusat di Tokyo, Jepang.
Langkah Pengamanan Listrik, Jangan Takut
Djawa Denki Djigjo Sja dibagi menjadi tiga wilayah pengelolaan, pertama di Jawa Barat yang berpusat di Jakarta, lalu Jawa Tengah yang berpusat di Semarang, lalu di Jawa Timur yang berpusat di Surabaya.
“Pengelolaan listrik oleh Djawa Denki Djigjo Sja berlangsung sampai Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia merdeka,” jelas Purnawan Basundoro yang dikutip dari Dua Kota Tiga Zaman Surabaya dan Malang sejak Kolonial sampai Kemerdekaan.
Direbut Indonesia
Setelah kalahnya Jepang dari Sekutu dan proklamasinya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peluang pemuda serta buruh mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas.
Setelah direbut, pada bulan September 1945 suatu delegasi dari buruh/pegawai listrik dan gas menghadap pimpinan KNI Pusat yang saat itu diketuai oleh M Kasman Singodimedjo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka.
81.000 Petugas PLN Siap Antisipasi Lonjakan Listrik Selama Ramadan
Selanjutnya, delegasi bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah Republik Indonesia.
Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga sesuai dengan Penetapan Pemerintah No.1 tahun 1945 tanggal 27 Oktober 1945.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
