Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-79 di New York, menyerukan ancaman kenaikan permukaan laut.
Pada agenda Pertemuan Tingkat Tinggi “Sea Level Rise” yang digagas PBB itu, Menlu membahas dampak-dampak yang ditimbulkan dari naiknya permukaan air laut di hadapan 128 negara peserta.
Dalam pidatonya, Retno menyebut, dampak dari kenaikan volume air laut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara pesisir, tetapi juga oleh komunitas yang terletak jauh di daratan.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa naiknya permukaan laut sudah menjadi krisis global yang harus segera diselesaikan bersama-sama.
Ajak dunia untuk melek dan lakukan aksi bersama-sama
Pertemuan ini sejatinya adalah untuk membahas upaya bersama untuk mengatasi kenaikan permukaan laut, termasuk melalui pendanaan iklim, kedaulatan wilayah, dan batas zona maritim negara, serta pengambilan keputusan berbasis data ilmiah.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda ini mendesak adanya aksi iklim yang lebih ambisius untuk mengatasi pemanasan global.
Baca juga: Akan Pensiun Jadi Menlu, Retno Marsudi Ditunjuk sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Air
Menurutnya, seluruh negara harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan implementasi Kesepakatan Paris. Kesepakatan itu memuat bahwa suhu bumi harus dipertahankan di angka 1,5 derajat celcius, atau lebih rendah 0,5 derajat dari target yang disepakati, yakni 2 derajat celcius.
Selain itu, PBB juga harus menjadi wadah untuk penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi isu ini. Perlu adanya peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan langkah kolektif untuk menggalang sumber daya, termasuk pembiayaan dan teknologi yang dapat diakses seluruh negara.
Dalam kesempatan tersebut, Retno ikut menyerukan perlunya untuk memperkuat kehendak politik global demi mengatasi kenaikan permukaan laut. Isu serius ini dapat mengakibatkan kerugian fatal, seperti hilangnya sebuah wilayah dan terganggunya mata pencaharian.
Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam Pertemuan Tingkat Tinggi pertama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil atau Archipelagic and Island States Forum pada Oktober 2023, di Bali.
Forum itu bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi internasional, utamanya untuk mengeksplorasi mekanisme pembiayaan inovatif bagi negara-negara kepulauan dan pulau kecil.
Di sisi lain, Menlu juga mengusulkan perlunya agenda global yang dibuat khusus untuk membahas kenaikan permukaan laut. Ia menyebut, harus ada penguatan kerangka hukum internasional yang mampu melindungi kedaulatan negara dan penduduk.
“Kenaikan permukaan laut adalah alarm bagi dunia. Jangan tunda lagi. Bertindaklah sekarang untuk melindungi jutaan jiwa dan generasi mendatang,” tegasnya seperti yang tertulis dalam rilis resmi Menlu yang diterima pada Kamis (26/9/2024).
Baca juga: Konsisten, Segini Kontribusi Pendanaan Indonesia untuk UNRWA Demi Bantu Palestina
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
