Saat ini, masyarakat Indonesia sering mendengar istilah Indonesia Emas 2045. Akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah Indonesia benar-benar mampu untuk mewujudkan hal tersebut? Penulis meyakini untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia membutuhkan anak muda Indonesia yang cerdas dengan menjadi sumber daya unggul.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pendidikan formal yang memadai bagi anak bangsa. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peran penting dalam pengalokasian anggaran untuk pendidikan di Indonesia.
Masalah Pendidikan di Indonesia
Pendidikan formal di Indonesia bukanlah tanpa masalah. Pertama, tidak meratanya akses anak bangsa ke dunia pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi. Kedua, masalah neoliberalisasi pendidikan. Bukannya mewujudkan pendidikan gratis, para pengelola pendidikan justru mengkomersialsikannya dengan biaya pendidikan yang mahal.
Ketiga, tidak terjaminnya kesejahteraan guru dan dosen. Bahkan, salah satu survei pada tahun 2023 di Indonesia menunjukkan gaji dosen hanya dua hingga tiga juta perbulan. Keempat, pengelolaan dana pendidikan. Dari keseluruhan total APBN, hanya 20% dari anggaran tersebut untuk pendidikan.
Jembatan Menuju Masa Depan Pendidikan Indonesia Emas 2045
Jumlah itu pun masih harus terbagi-bagi lagi untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta bagi kementerian lain, sampai-sampai Kemendikbudristek hanya mengelola 3% dari total 20% anggaran pendidikan. Terakhir, adanya esklusi sosial. Contohnya, sekolah yang tidak ramah bagi anak berkebutuhan khusus karena fasilitas yang tidak memadai.
Peran Pajak bagi Pendidikan di Indonesia Selama Ini
Perlu diketahui bahwa sumber utama pemasukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berasal dari rakyat yang dikumpulkan lewat pajak. Terdapat beberapa prestasi dalam dunia pendidikan melalui penggunaan pajak. Misalnya saja, beasiswa LPDP untuk gelar magister atau doktoral dalam negeri atau luar negeri.
Tentunya, ini memberikan akses yang lebih luas bagi anak banga untuk mengenyam bangku pendidikan. Selain itu, terdapat Beasiswa Indonesia Maju bagi anak bangsa yang ingin berkuliah S1 di luar atau dalam negeri.
Selain itu, pajak juga memainkan peran penting dalam pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan penyediaan fasilitas belajar mengajar yang memadai. Pajak juga memungkinkan peningkatan akses ke pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dengan lebih merata dan adil.
Pemaksimalan Penggunaan Pajak di Bidang Penelitian dan Perguruan Tinggi
Pengalokasian pajak dapat disalurkan untuk pendanaan riset di Indonesia. Riset sangat diperlukan di dunia pendidikan. Hasil riset dapat digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan bisa jadi menunjukkan kebaruan dari suatu fenomena atau peristiwa. Tanpa adanya bantuan dana, riset sulit untuk dijalankan.
Jangan sampai karena masalah biaya, berbagai kesempatan atau peluang untuk mendapatkan sebuah penemuan menjadi terhalang. Penulis juga menilai bahwa ketika sebuah riset berhasil, maka pajak yang dikeluarkan untuk mendanai riset tersebut akan “dikembalikan” melalui hasil penelitian.
Selain di dunia penelitian, pengalokasian pajak juga dapat diarahkan pada pendidikan tinggi. Beberapa waktu lalu sempat viral calon mahasiswi baru 2024 yang memilih untuk mengundurkan diri karena tidak bisa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Jangan sampai masalah biaya menghambat Indonesia untuk mendapatkan generasi muda unggul di masa depan. Selain permasalahan UKT, pajak juga dapat difokuskan pada pemerataan pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendidikan tinggi terbaik di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.
Ruang Digital Menuju Kesiapan Indonesia Emas 2045
Jurusan kedokteran di Indonesia masih sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Namun, biaya kuliah kedokteran juga sangat mahal.
Oleh karena itu, pajak dapat dimanfaatkan untuk jurusan-jurusan yang membutuhkan keahlian profesi. Tidak hanya dokter, tetapi juga perawat, teknisi, guru, dan sebagainya. Bisa dibayangkan apabila pengelolaan pajak di bidang ini dapat terealisasikan dengan baik maka Indonesia dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke depan dan seterusnya akan mempunyai tenaga-tenaga profesional yang benar-benar ahli di bidangnya.
Dengan demikian, ini akan meminimalisir mereka yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang diambil pada saat kuliah.
Menurut penulis, sejauh ini peran pajak di dunia pendidikan sudah cukup membantu. Terlihat belum begitu berhasil karena memang ada hal-hal yang berada di luar kontrol pemerintah. Misalnya, penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia.
Jika memang alasannya adalah tidak tersedianya lapangan kerja yang tidak linear dengan jurusan mereka sewaktu berkuliah atau upah yang minim, maka pajak dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah ini.
Pengalokasian pajak untuk memberi upah yang layak serta memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan lulusan luar negeri agar mereka bisa berkontribusi bagi negara sesuai dengan keahliannya.
Penulis percaya Indonesia Emas 2045 bukan hanya mimpi atau justru seperti yang dikhawatirkan masyarakat, yakni menjadi Indonesia cemas. Asalkan, pajak dapat dimanfaatkan sesuai dengan proporsinya masing-masing.
Untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045, diperlukan manusia-manusia unggul yang siap menghadapi segala tantangan yang akan muncul. Proses penciptaan manusia-manusia berdaya saing tersebut dibentuk sedini mungkin dan dimulai dari yang namanya pendidikan formal.
DARI TRADISI MENUJU TRANSFORMASI: Milenial Ambil Peran Untuk Indonesia Emas 2045!
Bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin demi kemajuan bangsa melalui pajak. Penulis juga meyakini dari pendidikan, segala rintangan dan permasalahan di Indonesia dapat dihadapi.
Menurut penulis, suatu bangsa dapat dikatakan maju ketika manusianya bisa menggali potensi dalam diri menggunakan pemaksimalan sumber daya (pajak) yang ada dan di kemudian hari dapat berkontribusi bagi kesejahteraan negaranya.
Referensi:
Calon presiden harus tahu 5 permasalahan pendidikan di Indonesia. (n.d.). Retrieved June 24, 2024, from https://theconversation.com/calon-presiden-harus-tahu-5-permasalahan-pendidikan-di-indonesia-222885
Melihat Kualitas Pendidikan Indonesia Melalui Peran Pajak dalam APBN | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved June 24, 2024, from https://www.pajak.go.id/id/artikel/melihat-kualitas-pendidikan-indonesia-melalui-peran-pajak-dalam-apbn
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
