Kawan GNFI, setiap orang tentunya pasti sangat mengingankan pelayanan publik yang efektif, responsif, transparan, dan juga simpel. Nah, beberapa hal tersebut sangat erat kaitannya dengan digitalisasi.
Pentingnya digitalisasi pada pelayanan publik, bahkan menjadi salah satu topik krusial dalam debat Capres 2024, yang menandakan urgensi dari isu tersebut. Para calon presiden sepakat bahwa pelayanan publik berbasis digital dapat menciptakan keadilan, meminimalkan disparitas, dan memberikan kemudahan akses kepada seluruh lapisan masyarakat (Bijak Memilih, 2023).
Di Indonesia, pelayanan publik berbasis digital telah diterapkan, contohnya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menyediakan platform daring untuk proses pengadaan barang dan jasa secara efisien. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga turut berkontribusi melalui e-Catalogue, memudahkan akses informasi mengenai produk dan harga.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menghadirkan CHIKA dan PANDAWA untuk layanan jaminan kesehatan. Dukcapil Go Digital memberikan solusi digital untuk kebutuhan administrasi kependudukan, sementara Ombudsman RI telah meluncurkan konsultasi layanan publik secara online, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan bantuan tanpa harus datang langsung ke kantor (Choirunnisa, 2023).
Transformasi Digital dalam Pengembangan dan Penggunaan Energi Hijau
Walaupun penyelenggara pelayanan publik yang ada telah melakukan inovasi digital, namun permasalahan dalam pelayanan masih dapat ditemukan. Beberapa kasus dapat dilihat pada inovasi JAKI yang merupakan supper-apps pelayanan publik di Jakarta.
Berdasarkan hasil penelitian (Dewi, 2023) JAKI masih menghadapi rendahnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat, menandakan perlunya sosialisasi dan evaluasi yang lebih merata. Masalah privasi pelapor dan kebutuhan maintenance berkala juga menunjukkan perlunya peningkatan kualifikasi tenaga ahli dan perbaikan teknis yang berkelanjutan.
Dari contoh kasus tersebut dapat saya pahami bahwa sebaik apapun inovasi pelayanan digital yang diciptakan tidak akan ada artinya bila sumber daya manusia nya belum dibenahi, keduanya harus berjalan seiiringan. Ini selaras dengan pendapat (Katharina, 2021) yang mengatakan bahwa perlu adanya pembenahan pada regulasi dan birokrasi selaku penyelenggara pelayanan sebagai landasan untuk efisiensi dan integrasi tata kelola pelayanan publik.
Digitalisasi, tanpa pembenahan di hulu, hanya menciptakan pencitraan pemerintahan terbuka tanpa didukung efektivitas kinerja sesuai standar layanan yang diharapkan.
Maka dari itu sumber daya penyelenggara yang berkinerja optimal, berorientasi pada kepuasan pengguna, dan memiliki pemahaman mendalam tentang inovasi digital akan memastikan penerapan teknologi berjalan lancar dan efektif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sisi penyelenggara juga berdampak pada penerima layanan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi adopsi teknologi oleh masyarakat.
Indonesia Jajaki Kerja Sama dengan India untuk Ekonomi Digital di Bidang Pariwisata
Pentingnya pelayanan publik yang berkualitas di era digital tidak bisa dipisahkan dari peran pemerintah, birokrat, dan masyarakat sipil. Pemerintah bertanggung jawab menciptakan kebijakan dan menyediakan infrastruktur yang mendukung digitalisasi. Birokrat harus memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam tentang teknologi digital, serta berorientasi pada kepuasan pengguna.
Sementara itu, masyarakat sipil perlu aktif berpartisipasi dan memberdayakan diri dalam menggunakan layanan digital. Kolaborasi antara ketiga elemen ini akan menciptakan pelayanan publik yang inklusif dan efisien.
Mari, bersama-sama mengawasi dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik. Jika kawan gnfi menerima layanan publik yang tidak memadai atau efisien, jangan ragu untuk berbicara dan menyuarakan pengalamanmu atau bila perlu unggah kejadian tersebut ke media sosial sebagai bentuk kontrol sosial dan dorong perbaikan layanan. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif, kita dapat memastikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih adil bagi semua.
Ingat, suara Aku, Kamu, dan Kita semua sangat berharga untuk menciptakan perubahan positif dalam pelayanan publik.
Sumber:
- Bijak Memilih. (2023, 12 12). Debat Pertama Calon Presiden 2024. Retrieved 1 12, 2024, from bijakmemilih.id: https://www.bijakmemilih.id/debat/debat-capres-pertama
- Choirunnisa, L. O. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 3(1), 71-95.
- Dewi, S. A. (2023). Transformasi Digital Inovasi Pelayanan Publik Aplikasi JAKI dalam Mewujudkan Smart Governance di DKI Jakarta. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 9(3), 198-208
- Katharina, R. (2021). Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
