Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman senilai 500 juta dolar AS atau setara Rp8 triliun untuk mendukung Indonesia mengurangi sampah laut plastik. Pogram ini fokus mendorong Rencana Aksi Nasional negara untuk Penanganan Sampah Laut yang bertujuan mengurangi aliran limbah plastik ke lautan sebesar 70 persen pada 2025.
Program pengurangan sampah laut menargetkan tiga bidang utama: menangani pengelolaan sampah di hilir, menerapkan intervensi di hulu untuk mengurangi produksi sampah plastik, dan mendukung elemen penting yang diperlukan untuk keberhasilan reformasi secara keseluruhan. Program tersebut tengah dikembangkan di bawah Blue Southeast Asia Finance Hub ADB.
"ADB senang bermitra dengan Indonesia untuk mengurangi sampah laut sambil mempromosikan pengembangan ekonomi biru," tutur Country Director ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, di Manila, Filipina, Jumat (24/5/2024).
Polusi plastik menimbulkan ancaman serius bagi ekosistem laut. ADB mencatat, pencemaran ini mengakibatkan kerusakan tahunan senilai 450 juta dolar AS dan membahayakan 3 miliar dolar AS pendapatan pariwisata, padahal wilayah pesisir sangat penting untuk pariwisata bahari dan perikanan. Kawasan itu rumah bagi 70 persen populasi Indonesia dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian.
RI-AS Kelola Setengah Miliar Botol Plastik di Semarang, Makassar, Ambon
Namun, sampah plastik di saluran air meninggikan risiko banjir, merusak industri perikanan dan mata pencarian masyarakat. Selain itu, polusi plastik juga mengancam kesehatan manusia lewat pencemaran rantai makanan, terutama untuk rumah tangga berpenghasilan rendah.
"Keberadaan sampah laut plastik yang meluas tidak hanya mengikis mata pencaharian pesisir, tetapi juga mengurangi ketahanan iklim secara keseluruhan,” imbuh Jiro.
Pada 2018, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi 70 persen sampah laut plastik pada 2025 melalui pengumpulan, pemrosesan, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah padat yang lebih baik. Komitmen ini disahkan melalui Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Sementara itu, Perjanjian Plastik Global untuk mengatasi polusi plastik melalui perjanjian yang mengikat secara hukum saat ini tengah dalam proses negosiasi.
Pada akhir 2022, penurunan 35 persen dari data 2018 menunjukkan kemajuan yang kuat, tetapi perlu percepatan reformasi demi mencapai target 70 persen. “ADB akan mendukung rencana aksi tersebut dengan meningkatkan pengelolaan limbah plastik, mengurangi produksi dan konsumsi plastik yang bermasalah, serta memperkuat data dan alat pemantauan untuk pembuatan kebijakan,” tandas Jiro.
Pertama di RI, Cilacap Punya Fasilitas Pengolahan Sampah Jadi Bahan Bakar
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
