Strategi keamanan merupakan suatu tindakan yang diambil untuk memberikan pencegahan dan menangani konflik yang potensial mengancam kedaulatan suatu negara atau bisa dimaknai pula sebagai memberikan rasa bebas dari bahaya, Keamanan adalah keadaan aman dan tenteram (Tarwoto dan Wartonah, 2010).
Semenjak mengenal kepemilikan wilayah ini (Kedaulatan) atau bisa kita sebut dengan konsep politik Nation State, dengan hiasan yang hadir dari negara adalah rasa nasionalisme yang amat mendalam. Di mana rasa nasionalisme menimbulkan rasa cinta atas tanah air, sehingga rasa cinta itu menimbulkan slogan "NKRI HARGA MATI". Slogan itu dapat dimaknai sebagai tindakan ekslusif untuk melindungi kedaulatan Indonesia. Seperti dalam bentuk konkretnya kapal perang, kapal selam, jet tempur, tank, dan lain-lain.
Indonesia merupakan negara yang menempati kekuatan militer atau TNI (Tentara Nasional Indonesia) di peringkat 13 dari 145 negara di dunia pada 2023 dengan skor indeks 0,2221. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai yang pertama di Asia Tenggara menurut Global FirePower.
Melihat dari data di atas bahwa Indonesia berada di peringkat yang sangat membanggakan dari segi militer. Akan tetapi, semakin tinggi peringkat, maka semakin itu pula beban yang dihadapi dan ancaman semakin besar. Sebab, Indonesia negara yang masih berkembang.
Eskalasi Kekerasan di Papua, Tantangan dan Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia
Butuh kekuatan yang amat besar dalam upaya bebas akan ancaman dari negara-negara besar lainnya, seperti upaya mempertahan stabilitas kawasan, mempertahankan kedaulatan, menjalin mitra strategis dan melanggengkan konsep politik bebas-aktif.
Rivalitas AS dan Tiongkok
Kebangkitan Tiongkok tidak hanya sekedar tentang masalah kekuatan, tapi juga masalah influence dan legitimasi dari global. Sehingga merubah dinamika geopolitik menjadi bipolar dengan Amerika Serikat dari segi militer.
Hal itu tidak luput juga masalah ekonomi. Maka, realitas tersebut dapat dipandang sebagai kompetisi untuk mempengaruhi negara dan berorientasi mendapatkan legitimasi dari negara-negara lainnya.
Bagaimana Amerika tetap bertahan dengan hegemoninya, Tiongkok berpengaruh di kawasan Asia bahkan diplomasi persenjataan dengan gencar nya Tiongkok Dari rentang 2010—2020, Tiongkok mengekspor hampir menyundul angka 16,6 miliar senjata konvensional senilai TIV (Trend-Indicator Values) ke seluruh dunia.
Sekitar 77,3 persen jatuh ke Asia, 19,1 persen lagi mengalir ke Afrika, dan 3,6 persen sisanya mengalir ke belahan dunia lain. tentunya ini akan menjadi dua kubu yang sangat menarik ketika kita mengkaji isu kemanan dan situasi geopolitik yang sangat memanas hingga hari ini.
Menakar Tiongkok yang sedang berupaya juga menyebarkan pengaruh nyauntuk mendapatkan legitimasi, AS juga bertahan sambil mendapatkan legitimasi dari negara-negara lain.
Situasi demikian juga berimplikasi ancaman kepada negara berkembang, merujuk kepada historis perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet, tentunya negara berkembang pada masa itu akan dipaksa untuk memihak salah satu kubu.
Mengakhiri Siklus Kekerasan, Strategi Mengatasi Bullying di Lingkungan Masyarakat
Jika tidak ada ketegasan dari negara berkembang untuk memilih, maka konsekuensi adalah ancaman dari negara adidaya (bipolar).
Jika kita lihat dan hadapkan juga pada dinamika geopolitik antara AS-Tiongkok, dapat dipahami iklim geopolitiknya tidaklah jauh dari pola reasoning yang berbeda, bisa saja Indonesia akan diperlakukan dengan hal yang sama.
Apa Strategi Indonesia Seharusnya?
Jikalau kita lihat anggaran pertahanan Indonesia dari tahun ke tahun pada periode 2020/2024, maka periode di atas jumlahnya mencapai Rp692,92 triliun atau hampir Rp700 triliun.
Maka dapat dianalisis dari data-data di atas Indonesia semakin insecure.
Dapat dipahami Indonesia yang merupakan negara masih berkembang. Tentu Indonesia dalam situasi yang merumitkan dan juga menjadi dilema akan historis antara rivalitas AS-Uni Soviet. Ini diakibatkan kejadian yang melanda negara-negara berkembang, seperti tekanan dan ancaman seperti dipaksa untuk memilih salah satu blok.
Maka dari itu, Indonesia yang masih negara berkembang yang potensial mendapatkan ancaman kedaulatan. Karena itu, negara harus mempertahankan kedaulatan dan tidak boleh memihak kepada salah satu blok mana pun. Sebab inilah, penulis menawarkan Strategi yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah Triadic Balance.
Brian Healy dan Arthur Stein yang mempopulerkan publikasinya, yaitu The Balance of Power in International History: Theory and Reality, menguraikan konsep Triadic Balance. Di mana ketika negara-negara besar bertikai, maka negara berkembang terkena imbas dari fenomena tersebut seperti yang telah penulis uraikan tadi, yakni dipaksa untuk memilih salah satu kubu. Terlebih lagi Indonesia merupakan mitra dagang di antara AS-Tiongkok.
Strategi diplomasi senjata tidak hanya dioperasikan kepada aspek perdagangan saja, melainkan juga berorientasi kapada keamanan nasional, stabilitas regional, legitimasi, serta pengaruh politik dan ekonomi juga diperhitungkan.
Penjualan senjata acap kali digunakan untuk memperkuat kemitraan strategis, memperoleh pengaruh politik, dan mempertahankan stabilitas regional.
Menakar kembali rivalitas perdagangan senjata antara AS-Tiongkok tidak hanya berpengaruh kepada bipolar tersebut, melainkan juga berimplikasi kepada perubahan dinamika geopolitik. Ini secara tidak langsung juga mempengaruhi strategi politik luar negeri negara-negara lain seperti Indonesia.
Tentunya Indonesia yang menganut paham politik bebas-aktif juga dipertaruhkan dan juga terancam. Sehingga dengan adanya strategi tersebut, dapat meminimalisir atau terhindar dari ancaman yang potensial didapat oleh Indonesia.
Maka dapat dipahami dengan adanya konsep Triadic Balance dan diplomasi persenjataan, harusnya dipandang sebagai strategi bijaksana. Di mana dapat mempertahankan kedaulatan Indonesia dari ancaman, menjaga stabilitas kawasan, dan secara pro-aktif menyebarluaskan konsep perdamaian. Bahkan, menjaga ideologi politik luar negeri bebas-aktif agar tetap langgeng.
Kapal Berbendera Israel Ditolak Masuk Malaysia sebagai Respons terhadap Kekerasan di Gaza
Dikarenakan Indonesia memiliki landasan konkret Undang-Undang Dasar sebagai landasan berpikir, disematkan bahwa Indonesia harus ikut andil dalam perdamaian dunia dan keadilan global. Sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, "Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
