Berdasarkan pembahasan yang melibatkan pemerintah, Apindo, dan serikat buruh di Kendari, Upah Minimum Provinsi (UMP) Sultra tahun 2026 disepakati sebesar Rp3.306.496,18.
Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 7,58 persen atau bertambah sekitar Rp232.944 dibandingkan tahun 2025. Meski sudah disepakati secara kolektif, besaran ini bersifat rekomendasi dan masih menunggu tanda tangan resmi dari Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, agar bisa berlaku efektif mulai awal tahun depan.
Selain upah umum, Dewan Pengupahan juga memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor yang menjadi penggerak ekonomi di bentangan alam Sulawesi Tenggara. Berikut adalah rincian Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang turut disepakati:
Sektor Konstruksi: Rp3.437.546,64
Sektor Pertambangan dan Penggalian: Rp3.373.843,20
Kenaikan ini diharapkan mampu mengimbangi laju inflasi dan meningkatkan daya beli pekerja tanpa memberatkan keberlangsungan dunia usaha. Setelah ditetapkan secara resmi, UMP ini akan menjadi standar dasar pengupahan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun di seluruh wilayah Sultra.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
