Pemerintah menggelontorkan dana investasi sebesar Rp5 triliun kepada Perum Bulog guna mempercepat pembangunan infrastruktur pascapanen nasional.
Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 ini bertujuan untuk memperkuat rantai pasok pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap sewa gudang pihak ketiga yang membebani biaya operasional.
Bulog ditunjuk sebagai pelaksana utama untuk membangun fasilitas pengeringan padi dan jagung, penggilingan modern, hingga sistem penyimpanan komoditas berbasis teknologi informasi.
Investasi ini bersifat nonpermanen sehingga Perum Bulog diwajibkan mengembalikan dana tersebut kepada negara setelah mendapatkan pendanaan berkelanjutan atau melalui skema operasional yang ditetapkan.
Pendanaan tersebut berasal dari optimalisasi dana investasi pemerintah yang sebelumnya dialokasikan untuk cadangan jagung nasional tahun 2025.
Dalam implementasinya, pembangunan fasilitas ini akan mengacu pada studi kelayakan teknis dari Kementerian Pertanian serta evaluasi finansial yang ketat dari Kementerian Keuangan.
Modernisasi infrastruktur pascapanen diharapkan mampu menjaga kualitas gabah dan jagung dari petani sehingga stabilitas harga di tingkat konsumen tetap terjaga.
Melalui kemandirian fasilitas penggilingan dan penyimpanan, pemerintah menargetkan penguatan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan krisis pangan global.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
