Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta mitra swasta terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNPB hingga 14 Januari 2026, secara keseluruhan direncanakan pembangunan 2.299 unit huntara yang tersebar di berbagai kecamatan. Pembangunan ini ditujukan bagi kepala keluarga (KK) dengan kriteria rumah rusak berat, hanyut bahkan hilang akibat bencana.
Plh Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Brigjen TNI Djohan Darmawan mengatakan agar mengejar target penyelesaian, BNPB melakukan percepatan dengan menambah personel di lapangan, termasuk masyarakat setempat, TNI/Polri serta lembaga swasta. Kondisi cuaca yang relatif cerah turut mendukung proses pembangunan.
Sementara itu, BNPB membangun 1.505 unit huntara, terdiri dari 323 unit huntara insitu, yang dibangun dekat dengan lokasi asal tempat tinggal warga di Kecamatan Karang Baru (203 unit), Mayak Payed (22 unit), Bendahara (48 unit), Banda Mulia (2 unit), Rantau (28 unit) dan Kota Kualasimpang (20 unit)
Sedangkan sebanyak 1.182 unit huntara terpusat, antara lain Kecamatan Sekerak (121 unit), Bandar Pusaka (245 unit), Tamiang Hulu (481 unit), Rantau (116 unit), Seruway (34 unit), Kota Kualasimpang (35 unit) dan Kejuruan Muda (150 unit).
Sedangkan melalui dukungan kementerian/lembaga dan sektor swasta, direncanakan pembangunan 794 unit huntara, antara lain Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru sebanyak 600 unit di atas lahan dari Danantara; Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru sebanyak 84 unit dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum; Kecamatan Karang Baru (ex-kios) sebanyak 10 unit dari Dompet Dhuafa; serta Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak sebanyak 100 unit dengan dukungan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Penentuan lokasi huntara dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) guna memastikan lokasi pembangunan dalam radius yang aman dari potensi ancaman bencana.
Selain itu, BNPB juga berkoordinasi dengan para camat, kepala desa dan BPBD dalam melakukan verifikasi ulang data sehingga manfaat huntara dapat diterima oleh warga terdampak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Melalui sinergi semua pihak, masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian sementara yang layak, aman, dan nyaman sembari menunggu pembangunan hunian tetap.”
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
