Pihak Istana Kepresidenan memberikan keterangan resmi terkait mencuatnya kabar bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), membenarkan adanya pembicaraan mengenai niat pengunduran diri tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Penjelasan terbuka dari pihak Istana ini disampaikan guna meluruskan berbagai spekulasi yang beredar di ruang publik sekaligus memastikan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan kondusif di koridor konstitusi.
Jalannya dan Hasil Pertemuan Tertutup Presiden Prabowo dan Wapres Gibran
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Wapres Gibran telah menghadap Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur menyusul dinamika politik dan hukum yang berkembang belakangan ini terkait polemik dokumen administrasi pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, pihak Istana meluruskan kabar yang sempat beredar mengenai sikap Presiden. Dalam pertemuan dialogis itu, Presiden Prabowo Subianto mendengarkan secara saksama penjelasan Wakil Presiden dan memberikan sejumlah saran kenegaraan yang mengedepankan prinsip kepastian hukum.
Selain itu Mensesneg Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tak menolak niatan Gibran tersebut.
"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar bahwa dalam pertemuan tersebut bahwa Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut". ungkap Praseyto Hadi.
Mengedepankan Koridor Hukum Melalui PTUN
Salah satu poin krusial yang mengemuka dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran adalah komitmen untuk menyelesaikan polemik administratif melalui jalur hukum yang sah.
Di hadapan Kepala Negara, Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah pengujian melalui lembaga peradilan resmi ini dipandang sebagai wujud penghormatan terhadap prinsip negara hukum (rule of law), di mana setiap warga negara maupun pejabat publik memiliki hak konstitusional untuk menempuh pembuktian secara transparan.
Dinamika Politik dan Komitmen Stabilitas Pemerintahan
Sebelumnya, wacana mengenai posisi Wakil Presiden menguat seiring adanya dinamika di parlemen, termasuk bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI pasca-putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski dinamika politik dan pengujian hukum tengah berjalan, Istana menegaskan bahwa fokus utama Kabinet Merah Putih tidak terganggu. Koordinasi lintas kementerian, pelaksanaan program prioritas nasional, serta agenda pembangunan strategis tetap berjalan normal di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui keterbukaan informasi dari Mensesneg dan penghormatan terhadap mekanisme peradilan di PTUN, publik diharapkan dapat mengikuti perkembangan situasi ini secara jernih dan menunggu hasil pembuktian hukum yang sah sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
