Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan suatu kebijakan yang diharapkan dapat membawa perbaikan pada sektor pendidikan. Presiden Prabowo telah menganggarkan Rp178,7 triliun secara khusus untuk pembayaran gaji guru dan dosen pada tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 pada Sidang Pembukaan Masa Sidang DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat, 15 Agustus 2025.
Dari keseluruhan anggaran pendidikan yang berjumlah Rp757,8 triliun, pemerintah akan mengedepankan pengembangan fasilitas sekolah dan universitas, pemberian beasiswa, serta perbaikan ribuan sekolah.
Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa guru non-PNS dan guru ASN daerah juga akan memperoleh tunjangan profesi. Tunjangan profesi saat ini sedang dalam proses persiapan.
Pada kesempatan ini, Prabowo juga menjelaskan mengenai program sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda. Ia menyatakan bahwa program tersebut dirancang agar anak-anak yang kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang terbaik.
Program dukungan pendidikan, seperti Indonesia Pintar dan KIP Kuliah, akan tetap diperkuat, dengan harapan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sejalan dengan kualitas pendidikan di tingkat nasional.
Prabowo juga menyatakan bahwa anggaran pendidikan tersebut mencakup penyediaan beasiswa dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP), yang ditargetkan dapat menjangkau tambahan 4.000 penerima pada tahun 2026.
Melalui program LPDP ini, Prabowo mengharapkan terciptanya generasi yang cerdas, inovatif, dan produktif, serta siap bersaing di tingkat global. Ia berkeinginan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di sektor sains, teknologi, rekayasa, dan matematika.
Untuk diketahui, anggaran pendidikan untuk tahun 2026 mengalami peningkatan sekitar Rp 33,5 triliun jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2025 yang hanya mencapai Rp 724,3 triliun.
Peningkatan anggaran untuk pendidikan tahun 2026 telah diumumkan oleh Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-18 mengenai Penyampaian Pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 20 Mei 2025.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
