Komite Hukum Federasi Futsal Indonesia (FFI) menegaskan syarat resmi penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) organisasi. Penegasan ini disampaikan guna merespons dinamika wacana KLB yang mengemuka di publik.
Selama ini, FFI sudah punya mekanisme yang mengatur apakah KLB dapat diselenggarakan. Seluruh proses pelaksanaan wajib mengacu pada ketentuan AD/ART yang disahkan dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026.
Sesuai Pasal 31 ayat 2 huruf c ART, KLB FFI baru dapat dilaksanakan melalui dua skema utama. Skema pertama mensyaratkan permohonan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif. Sementara skema kedua membutuhkan permohonan tertulis dari minimal dua pertiga anggota FFI pemilik hak suara.
Anggota pemegang hak suara tersebut meliputi Asosiasi Futsal Provinsi dan Klub Futsal Profesional yang memenuhi kriteria AD/ART. Berkas permohonan wajib ditandatangani pejabat berwenang serta memuat agenda jelas sebelum diverifikasi oleh FFI. Mekanisme penyerahan berkas harus ditempuh melalui jalur resmi keorganisasian.
Ketua Komite Hukum FFI Deny Susanto mengingatkan seluruh jajaran anggota untuk mematuhi aturan main bersama.
"AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama," ujar Deny Susanto.
Ia menambahkan bahwa FFI menghormati setiap penyampaian aspirasi dari para anggota.
"Kami menghormati setiap aspirasi anggota. Kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah dan menghindari cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART, demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional," tambahnya.
.
