Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera memulai perbaikan fasilitas umum yang rusak setelah aksi penyampaian aspirasi di berbagai wilayah Indonesia. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa proses ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Perbaikan tersebut ditargetkan rampung paling lama enam bulan.
Menurut Menteri Dody, pendataan kerusakan sudah selesai dan telah dilaporkan dalam rapat terbatas dengan Presiden. Terdapat tiga kategori kerusakan fasilitas, yaitu ringan, sedang, dan berat.
"Kalau ringan, kurang dari satu minggu harus sudah selesai. Misalnya kaca-kaca pecah. Kalau sedang, mungkin bisa 3-4 bulan, dan kalau susah sampai berat, ya mungkin sekitar 6 bulanan," kata Menteri Dody, Selasa (2/9/2025).
Dody Hanggodo juga menjelaskan bahwa prioritas perbaikan difokuskan pada fasilitas publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti jalan tol, halte, gedung perkantoran pemerintah, dan sarana pemerintahan di daerah. Khususnya Jakarta, akan menjadi prioritas utama sebagai pusat pemerintahan. Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran.
"Ini kondisi tanggap darurat, kami anggarkan untuk perbaikan fasilitas publik di seluruh Indonesia sekitar Rp900 miliar. Diutamakan Jakarta dulu sebagai pusat pemerintahan,"kata Menteri Dody.
Berdasarkan data yang dihimpun, total terdapat 21 fasilitas umum yang mengalami kerusakan ringan, 18 fasilitas rusak sedang, dan 35 fasilitas rusak berat. Menteri Dody memastikan, meskipun bergerak cepat, perbaikan akan dilakukan dengan kualitas terbaik. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan aktivitas masyarakat dan mendukung pergerakan ekonomi.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
