Langkah pengamanan harga pangan di tingkat konsumen kini difokuskan pada optimalisasi penyaluran beras murah melalui skema SPHP.
Setelah pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa distribusi stok tahun 2025 hingga 31 Januari 2026, Perum Bulog diminta memastikan pasokan mengalir lancar ke pasar-pasar tradisional maupun ritel. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gejolak harga yang sering terjadi pada awal tahun sebelum memasuki masa panen raya.
Kelancaran distribusi di lapangan menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan ini dalam menekan inflasi. Keberadaan stok dan ketersediaan anggaran harus diikuti dengan koordinasi yang baik agar tidak terjadi penyumbatan pasokan di tingkat daerah.
"Distribusi SPHP tidak boleh tersendat di lapangan. Stok ada, anggaran ada, maka penyaluran harus berjalan optimal sehingga stabilisasi harga di tingkat konsumen tidak merugikan harga gabah di tingkat produsen. Penyaluran ini harus dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Eko Wahyudi.
Selain sebagai instrumen jangka pendek untuk menstabilkan harga, penguatan produksi pangan nasional tetap menjadi perhatian utama guna mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Penyaluran yang tepat waktu diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sehingga daya beli tetap terjaga.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
