Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan penyelesaian Jalan Layang Non Tol atau JLNT Pluit di Jakarta Utara. Kepastian kelanjutan proyek infrastruktur sepanjang 1,5 kilometer tersebut disampaikan saat meninjau lokasi pada Jumat, 20 November 2026.
Langkah ini diambil guna memfungsikan aset daerah yang terbengkalai sejak 2015. Penuntasan proyek ini diharapkan mengurai kemacetan kawasan pesisir.
JLNT Pluit berlebar 11 meter ini disiapkan untuk memperlancar mobilitas warga kawasan Pluit dan Muara Karang. Proyek bernilai Rp600 miliar tersebut dipastikan tidak menggunakan anggaran APBD DKI Jakarta. Pemprov DKI mengandalkan pembiayaan kontribusi pengembang yang tengah dinilai Penilai Publik.
Pramono menegaskan komitmen pemerintah daerah menyelesaikan sarana transportasi tersebut tanpa APBD.
"Perlu saya tegaskan, penyelesaian JLNT Pluit ini tidak menggunakan APBD DKI Jakarta," ujar Pramono.
"Artinya, sudah lebih dari sepuluh tahun infrastruktur ini belum memberikan manfaat," tambahnya.
Pekerjaan tersisa seperti pengaspalan, pembuatan oprit, penerangan, hingga drainase bakal segera dirampungkan kontraktor. Sebelum dioperasikan, jalan layang wajib mengantongi sertifikat uji laik fungsi. Pemerintah mengutamakan kelaikan struktur demi menjamin keselamatan pengguna jalan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk Basilius Ruru menyambut positif kebijakan pemerintah provinsi.
"Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah bersedia untuk meneruskan kebijakan pembangunan ini," tutur Basilius.


