Di tahun ajaran baru Juli 2025, pemerintah menghadirkan transformasi nyata dalam pendidikan melalui hadirnya 159 Sekolah Rakyat yang kini resmi beroperasi. Inisiatif pendidikan gratis ini merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pemutusan “mata rantai kemiskinan antar generasi” bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung, melainkan membangun harapan. Program ini sekaligus menjadi gambaran nyata pengentasan kemiskinan secara terpadu, karena setiap siswa memperoleh layanan kesehatan gratis, asupan makanan bergizi, pemberdayaan bagi orang tuanya, serta perbaikan rumah yang tidak layak huni.
Hal tersebut ditegaskan Wamensos Agus Jabo Priyono saat berbicara di hadapan 8.500 mahasiswa peserta Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025 yang digelar di Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten, pada Selasa (12/8/2025).
Program ini secara khusus menargetkan anak-anak dari keluarga termiskin desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kehadiran sekolah ini diharapkan memberi semangat baru bagi mereka yang selama ini tidak pernah membayangkan bisa menyekolahkan anaknya sekaligus mendapatkan pemberdayaan ekonomi.
Konsepnya adalah sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap seperti ruang belajar, asrama, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga dengan lahan minimal 8,5 hektare per lokasi. Kurikulumnya mencakup persiapan fisik dan mental berbasis pemetaan bakat, pendidikan karakter, nasionalisme, serta akademik intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Dengan sistem ini, anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tapi juga pembentukan karakter yang utuh.
Operasional awal dimulai dengan 100 sekolah yang telah berfungsi sejak pertengahan Juli, menampung sekitar 9.755 siswa dengan dukungan 1.554 guru dan 3.390 tenaga kependidikan. Selebihnya, akan segera ditambah hingga total 159 sekolah untuk mencapai target pemerintah menjangkau 20.000 siswa dari keluarga miskin ekstrem.
Lebih dari sekadar akses pendidikan, Sekolah Rakyat menawarkan intervensi sosial menyeluruh. Pemerintah menyediakan seragam, perlengkapan belajar, makanan bergizi tiga kali sehari, layanan kesehatan, bahkan renovasi rumah tidak layak huni, semuanya tanpa biaya dan berbasis pendekatan pemberdayaan lintas kementerian.
Program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mencapai kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional ke bawah 5 persen pada 2029. Data seperti Susenas dan BPS menunjukkan kondisi miris, sekitar 76 persen anak putus sekolah karena alasan ekonomi, dan mayoritas kepala keluarga miskin ekstrem hanya memiliki pendidikan SD atau di bawahnya. Oleh karena itu, intervensi berbasis data DTSEN dan ground checking oleh 34 ribu pendamping PKH menjadi fondasi kuat dalam memastikan tepat sasaran.
Dengan semangat inklusif dan teknologi pendukung seperti LMS, smartboard, serta konektivitas digital, Sekolah Rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi juga membuka jalan bagi generasi penerus yang bisa mengangkat keluarganya keluar dari kemiskinan. Melalui langkah berani dan sistematis ini, Indonesia membangun masa depan yang lebih adil dan penuh harapan bagi semua anak.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
