di balik kabut asap karhutla sebagai persoalan kemanusiaan dalam perspektif pancasila - News | Good News From Indonesia 2026

Di Balik Kabut Asap: Karhutla sebagai Persoalan Kemanusiaan dalam Perspektif Pancasila

Di Balik Kabut Asap: Karhutla sebagai Persoalan Kemanusiaan dalam Perspektif Pancasila
images info

Foto oleh Conservation Commons di Unsplash


Ikuti GNFI di WhatsApp

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam berupa kawasan hutan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, keberadaannya masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Persoalan ini bukan sekadar kerusakan lingkungan, melainkan juga krisis kemanusiaan karena berdampak langsung terhadap kesehatan, keselamatan, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Dashboard Informasi Penanganan Karhutla Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diperbarui pada 6 November 2026, tercatat 588 titik hotspot di enam provinsi, dengan 149 titik di antaranya teridentifikasi sebagai fire spot.

Luas lahan terbakar mencapai 2.835 hektare dalam 24 jam terakhir. Kalimantan Tengah mencatat proporsi luas lahan terbakar terbesar, yaitu 77%, disusul Kalimantan Selatan sebesar 14% dan Kalimantan Barat sebesar 5%. Sementara itu, kualitas udara di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan berada dalam kategori tidak sehat, sedangkan Kalimantan Tengah mencapai kategori berbahaya.

baca juga

Kabut asap mengandung partikel halus seperti PM2.5 yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Dampaknya meliputi ISPA, bronkitis, asma, serta iritasi mata dan tenggorokan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit jantung maupun paru-paru menjadi kelompok yang paling rentan.

Selain kesehatan, karhutla juga mengganggu kegiatan pendidikan, pekerjaan, transportasi, dan perekonomian. Siswa terpaksa membatasi aktivitas luar ruangan, sementara pekerja lapangan tetap harus bekerja di tengah udara tercemar. Pedagang kecil dan pelaku usaha harian juga mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya aktivitas masyarakat.

Dalam perspektif Pancasila, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas kesehatan, keselamatan, dan martabatnya.

Penanganan karhutla karena itu tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus menjamin kebutuhan masyarakat terdampak melalui bantuan medis, masker, obat-obatan, dan pelayanan kesehatan.

baca juga

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajarkan pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam menghadapi bencana. Asap karhutla tidak mengenal batas wilayah maupun status sosial sehingga penanganannya membutuhkan kerja sama masyarakat, relawan, pemerintah, dan pelaku usaha.

Sementara itu, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan bahwa perlindungan harus diberikan secara merata, terutama kepada kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan dalam menghadapi dampak kabut asap.

Upaya penanganan karhutla perlu bergeser dari budaya memadamkan menuju budaya mencegah. Salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan adalah SiPongi, sistem pemantauan titik panas yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Namun, ketersediaan data harus diikuti tindakan nyata melalui sistem peringatan dini berbasis prakiraan iklim, penyampaian informasi hingga tingkat desa, serta pembasahan lahan gambut sebelum musim kemarau. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menempatkan pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai bagian penting dalam penanganan bencana.

baca juga

Perlindungan kesehatan juga harus menjadi prioritas. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan.

Pemerintah daerah perlu menyediakan ruang aman bebas asap di puskesmas, sekolah, atau balai pertemuan, membagikan masker kepada kelompok rentan, serta menghadirkan layanan kesehatan keliling. Dengan demikian, perlindungan tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi, melainkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pencegahan karhutla harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kearifan lokal. Praktik pembukaan lahan menggunakan api yang telah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat perlu diatasi melalui edukasi dan penyediaan alternatif tanpa bakar, seperti penggunaan kompos, mulsa, dan teknik mekanis berbiaya rendah.

Kearifan lokal berupa pengaturan waktu tanam, sekat bakar, dan gotong royong menjaga api juga perlu dikembangkan. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memberikan pengecualian terbatas terhadap larangan pembakaran lahan untuk varietas lokal.

baca juga

Pencegahan juga harus disertai penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam kondisi yang memenuhi ketentuan hukum.

Perusahaan yang terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab atas dampak kegiatan usahanya, termasuk melakukan pemulihan lahan. Transparansi data konsesi, hasil pengawasan, dan sanksi juga diperlukan agar penegakan hukum berlaku adil terhadap seluruh pihak, baik masyarakat maupun korporasi.

Penanganan karhutla membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas. Pemerintah bertugas menyediakan regulasi, bantuan, dan koordinasi lintas daerah. Masyarakat berperan menjaga lingkungan melalui patroli desa dan Kelompok Masyarakat Peduli Api, sedangkan pelaku usaha wajib menjaga kawasan operasional serta mendukung pemulihan lingkungan. Kerja sama tersebut dapat diperkuat melalui forum musyawarah agar setiap pihak terlibat dalam penyusunan rencana dan pengawasan bersama.

Pada akhirnya, kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan krisis kemanusiaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, keselamatan, dan kehidupan ekonomi masyarakat.

baca juga

Nilai-nilai Pancasila mengajarkan bahwa penanganannya harus mengutamakan perlindungan martabat manusia, persatuan, serta keadilan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari kecepatan memadamkan api atau luas lahan yang dipulihkan, tetapi juga dari kemampuan melindungi hak dan keselamatan masyarakat. Sebab, menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga kemanusiaan.

Artikel ini pertama kali terbit di Good News From Indonesia

Artikel ini dibuat oleh Kawan GNFI dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

FK
KG
Tim Editorarrow

Terima kasih telah membaca sampai di sini

🚫 AdBlock Detected!
Please disable it to support our free content.