Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya tampil di panggung Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025. Momen ini menjadi debut diplomatiknya di forum global setelah resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan mengusung tema “Seruan Indonesia untuk Harapan”, Prabowo menegaskan kembali peran Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi solidaritas, kesetaraan, dan keadilan dunia.
Dalam pidatonya, Prabowo membuka dengan pesan universal mengenai kemanusiaan. Ia menekankan bahwa meskipun manusia berbeda ras, agama, dan kebangsaan, semua tetap berkumpul sebagai satu keluarga besar umat manusia yang diciptakan setara, serta memiliki hak yang tidak dapat dicabut, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Pesan ini sekaligus menjadi fondasi moral dari seruan Indonesia di forum internasional.
Prabowo juga menegaskan kembali peran vital PBB sebagai pelindung keadilan global. Ia menolak doktrin lama yang menyatakan bahwa pihak kuat bisa bertindak sewenang-wenang sementara pihak lemah harus menanggung penderitaan. Baginya, PBB didirikan untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu, baik bagi negara besar maupun kecil. Dengan nada tegas, ia ingin mengingatkan dunia bahwa legitimasi PBB bergantung pada keberpihakannya kepada mereka yang terpinggirkan.
Sorotan paling tajam dalam pidato Prabowo adalah isu Palestina. Ia menyatakan bahwa dunia tidak boleh berdiam diri ketika rakyat Palestina terus ditolak keadilan dan legitimasi. Seruan ini konsisten dengan posisi politik luar negeri Indonesia selama ini yang menempatkan dukungan terhadap Palestina sebagai prioritas utama. Namun, ada perkembangan penting dari pernyataan Prabowo kali ini. Di sela-sela agenda di PBB, ia menegaskan bahwa Indonesia siap mengakui Israel, tetapi hanya dengan syarat Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Pernyataan ini pada dasarnya menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara (two-state solution), yakni jalan kompromi di mana Palestina dan Israel diakui sebagai dua negara merdeka yang sah.
Pernyataan ini menimbulkan resonansi yang luas. Dari satu sisi, ia konsisten dengan upaya diplomasi internasional yang sejak lama mendorong realisasi solusi dua negara. Dari sisi lain, pernyataan ini menandai potensi perubahan arah diplomasi Indonesia yang selama ini tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel. Dengan meletakkan syarat pengakuan Palestina terlebih dahulu, Prabowo mencoba menyeimbangkan antara fakta politik diplomasi global dengan tradisi solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina.
Baca Selengkapnya
