Foto KRL di Stasiun Manggarai. Sumber: detik.com
Hi Sobat EBT Heroes!
Belakangan ini, wacana pemerintah untuk mengubah sistem subsidi KRL Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi buah bibir masyarakat. Usulan ini langsung menuai kritik tajam dari berbagai pihak, yang khawatir bahwa perubahan tersebut justru akan merugikan banyak pengguna dan mengancam fungsi utama transportasi umum yang dapat dijangkau semua kalangan.
Kebijakan ini dianggap kontradiktif dengan misi pemerintah dalam meningkatkan penggunaan moda transpotasi umum. Seperti yang diutarakan oleh Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan, “Penerapan itu bertentangan dengan prinsip misi untuk memindahkan pengguna kendaraan bermotor pribadi menjadi pengguna layanan transportasi publik massal di Jakarta,” ungkap Tigor dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024), yang melansir pada situs kompas.com.
Kritik utama terhadap rencana ini adalah potensi ketidaktepatan sasaran subsidi berbasis NIK. Banyak pihak yang khawatir sistem ini berisiko melahirkan diskriminasi, sehingga mengesampingkan prinsip dasar transportasi umum yang seharusnya menjangkau semua lapisan masyarakat. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa harga tiket KRL yang mungkin melonjak akibat perubahan subsidi bisa mendorong lebih banyak orang beralih ke kendaraan pribadi, yang pada akhirnya akan memperburuk kemacetan di Jabodetabek.
Baca Selengkapnya