Salah satu penyakit negeri ini yang paling tua dan paling membandel: terlalu banyak orang tahu hanya apa yang seharusnya—tapi tak pernah menginjakkan kaki pada apa yang sungguh dilakukan.
Seperti ekonomi kita—Ia bergerak di atas rumus-rumus, tabel makro, dan jargon pertumbuhan. Semua orang tahu: angka PDB harus naik, inflasi harus terkendali, investasi harus deras. Tetapi di lorong pasar, ibu-ibu tahu sesuatu yang lain: uang belanja makin tipis, harga beras dan minyak goreng terus menggerogoti dapur.
Antara apa yang diketahui para teknokrat dan apa yang dialami rakyat, terbentang jurang yang makin menganga. Korupsi adalah cara paling terang untuk melihat jurang itu. Semua tahu korupsi jahat. Semua tahu itu merampok masa depan. Tapi pengetahuan itu, alih-alih mencegah, justru berubah jadi ritual pengakuan tahunan: pidato, rapat, slogan, konferensi. Kita tahu persis apa yang patut dilakukan, namun kita lebih memilih menjadi pengkhotbah di mimbar, bukan pelaku di jalan.
Bangsa ini, sejak lama, pandai membuat “peta moral”. Tetapi kita jarang punya “kompas”. Diponegoro pernah memberi arah lain: melawan bukan hanya Belanda, tapi melawan harga diri yang direndahkan. Kartini menulis surat panjang bukan hanya untuk sekolah perempuan, tapi juga untuk melawan nasib yang dianggap takdir. Mereka tak hanya tahu “apa yang seharusnya”, mereka hidup di dalamnya—meski taruhannya adalah hidup mereka sendiri.
Hari ini, kita sering meminjam nama mereka, tapi hanya sebagai prasasti. Padahal harkat bangsa bukanlah monumen, ia adalah keberanian sehari-hari untuk tidak hanya tahu, melainkan berbuat. Untuk tidak hanya menghitung pertumbuhan, melainkan menolak pembusukan.
Baca Selengkapnya
