Desa hari ini sedang diuji: apakah ia tetap menjadi ruang hidup yang merdeka, atau sekadar ladang basah bagi predator berseragam legalitas.
Di desa, pagi selalu datang dengan kesederhanaan: ayam berkokok, embun menggantung di daun singkong, dan janji yang tak pernah diucapkan tetapi dipercaya—bahwa negara, sekali ini saja, benar-benar hadir. Dana desa datang seperti hujan yang lama ditunggu.
Ia diturunkan dari langit kebijakan, membawa harapan: jalan yang tak lagi berlumpur, balai yang hidup, ibu-ibu yang tak harus berutang pada tengkulak. Namun hujan itu, entah bagaimana, sering tak sampai ke tanah.
Korupsi dana desa kini tak lagi sekadar bisik-bisik di warung kopi. Ia telah menjadi statistik yang dingin dan mengerikan. Tahun 2023, ada 184 kasus. Tahun berikutnya, 275. Lalu pada semester pertama 2025—bahkan sebelum panen raya—angka itu melonjak menjadi 489 kasus. Seolah separuh tahun sudah cukup untuk menegaskan satu hal: kebocoran itu sistemik, dan desa menjadi ruang paling rapuh untuk dikhianati.
Kita menyebut pelakunya oknum.
Kata yang terdengar jinak, seakan kejahatan bisa diperkecil dengan bahasa. Padahal, yang dicuri bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan waktu anak-anak yang harus tetap berjalan kaki ke sekolah, hak warga untuk hidup layak, dan kepercayaan yang disusun pelan-pelan sejak reformasi diproklamasikan.
Di Jakarta, Kejaksaan Agung mengaku kewalahan. Angkanya terlalu besar, desanya terlalu banyak—lebih dari 75 ribu—dan jaraknya terlalu jauh. Negara seperti berdiri di peta yang terlalu luas, dengan mata yang tak sanggup menjangkau seluruh sudut. Di celah itulah, kekuasaan kecil tumbuh liar. Kepala desa menjelma raja mini, dengan stempel sebagai mahkota dan rekening sebagai benteng.
Baca Selengkapnya
