Pernahkah kita memperhatikan betapa mudahnya menemukan kedai kopi atau cafe saat ini? Dari pusat perbelanjaan hingga sudut jalan, kedai kopi hadir dengan beragam konsep yang dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama generasi muda.
Pilihan minuman yang semakin beragam membuat kopi tidak lagi dipandang semata sebagai pelepas kantuk, tetapi juga bagian dari aktivitas sosial. Namun, di balik secangkir kopi yang disajikan, ada perjalanan panjang yang bermula dari kebun dan kerja para petani.
Peluang bisnis ini tercermin dalam data pasar. Berdasarkan data Euromonitor yang dikutip Agriculture dan Agri-Food Canada (2025), nilai penjualan toko kopi dan teh spesialis di Indonesia meningkat dari US$374,3 juta pada 2020 menjadi US$557,9 juta pada 2024. Angka tersebut menunjukkan perkembangan nilai pasar, tetapi bukan berarti jumlah konsumsi kopi nasional meningkat dengan persentase yang sama. Pertanyaannya, seberapa jauh perkembangan di tingkat konsumen dapat menjadi peluang bagi masyarakat yang memproduksi bahan bakunya?
Indonesia mempunyai modal penting berupa perkebunan kopi yang tersebar di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2026) menunjukkan bahwa Sumatra Selatan menghasilkan sekitar 219,59 ribu ton kopi pada 2024. Laporan United States Department of Agriculture (USDA) yang disusun oleh Rahmanulloh (2025) memperkirakan bahwa Sumatra menyumbang sekitar 70-75 persen produksi biji kopi hijau Indonesia. Laporan yang sama mencatat bahwa perkebunan kecil mencakup sekitar 98 persen luas areal kopi nasional. Artinya, pengembangan industri kopi tidak bisa dilepaskan dari peran perkebunan rakyat.
Meski demikian, produksi yang besar tidak otomatis menjamin kesejahteraan petani. Setelah dipanen, buah kopi memerlukan penanganan pascapanen, seperti pengupasan, pengeringan, dan sortasi, sebelum menjadi biji kopi yang siap dijual atau diolah lebih lanjut. Biji tersebut kemudian dapat disangrai, digiling, dikemas, dan dipasarkan sebagai produk dengan karakter serta nilai jual yang berbeda.
Rangkaian pengolahan hasil pertanian inilah yang memperlihatkan peran agroindustri dalam menciptakan nilai tambah, bukan sekadar meningkatkan jumlah hasil panen.
Tantangannya, tidak semua petani memiliki modal, peralatan, kemampuan, menjaga mutu, atau jaringan pembeli untuk mengambil bagian dalam proses yang menghasilkan nilai tambah tersebut. Penjualan kepada pengumpul dapat menjadi pilihan yang praktis, terutama ketika petani membutuhkan pembayaran cepat atau belum memiliki fasilitas pengolahan.
Di sisi lain, harga secangkir kopi di cafe juga tidak bisa langsung dibandingkan dengan harga biji kopi di tingkat petani karena terdapat biaya pengolahan, tenaga kerja, sewa tempat, dan pemasaran.
Persoalan yang perlu diperhatikan adalah bukan siapa yang memperoleh harga jual paling tinggi, melainkan apakah pembagian manfaat dan posisi tawar dalam rantai usaha memungkinkan petani ikut berkembang.
Penelitian Nuraisyah et al. (2026) tentang kopi Arabika di sejumlah wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa akses teknologi pascapanen dan hubungan dengan pasar berbeda antardaerah.
Pada lokasi yang dikaji, keberadaan koperasi dan UMKM di Garut serta Bandung berkaitan dengan peluang lebih baik bagi petani untuk terlibat dalam pengolahan dan pemasaran. Sementara itu, Syukur et al. (2025) dalam kajian kopi KOMASTI di Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, menemukan bahwa nilai ekonomi masih banyak terkonsentrasi pada pelaku usaha hilir, sedangkan akses petani terhadap teknologi dan pasar masih terbatas.
Kedua penelitian tersebut memang tidak menggambarkan kondisi seluruh petani kopi Indonesia, tetapi menunjukkan mengapa pembangunan agroindustri perlu memperhatikan keterlibatan petani, bukan hanya pertumbuhan produk akhir.
Upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui agroindustri tidak harus dilakukan dengan menjadikan setiap petani sebagai pemilik pabrik atau merek kopi sendiri. Koperasi dan kelompok tani dapat mengelola fasilitas pengeringan serta sortasi bersama, menjaga konsistensi mutu, dan mengumpulkan hasil agar biaya pengolahan lebih efisien.
Dukungan pemerintah dan perguruan tinggi dapat diarahkan pada pelatihan, pengolahan, akses pembiayaan, informasi harga, dan pendampingan standar mutu. Kemitraan dengan pelaku usaha, pengolahan, penyangrai, maupun kedai kopi juga perlu disertai kesepakatan yang transparan mengenai kualitas, harga pembelian, waktu pembayaran, dan pembagian risiko.
Dengan cara tersebut, pertumbuhan agroindustri berpeluang memperkuat pelaku usaha hilir sekaligus meningkatkan posisi petani dalam rantai usaha kopi.
Pada akhirnya, perkembangan pasar kopi merupakan peluang yang patut dimanfaatkan, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur dari ramainya kedai atau tingginya nilai penjualan. Ukuran yang juga penting adalah apakah petani mampu meningkatkan mutu hasil panen, memiliki pilihan pembeli, dan memperoleh pendapatan yang lebih baik.
Dari kebun hingga ke cangkir, agroindustri kopi seharusnya tumbuh bersama orang-orang yang menanam dan memanen bahan bakunya.
