Judul tulisan saya di atas ini merupakan reaksi masyarakat yang berseliweran di media sosial tentang pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang meminta dukungan masyarakat dan media untuk membantu mengoptimalkan penerimaan pajak karena masih ada kekurangan target sebesar Rp514 triliun yang harus dikejar hingga akhir tahun 2026.
Atas permintaan itu, masyarakat di media sosial “mengeluh”. Giliran pemerintah kekurangan setoran pajak, masyarakat yang diminta mendukung upaya meningkatkan penerimaan pajak. Sementara itu, masyarakat luas sedang menderita dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Permintaan Menkeu itu muncul karena realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau baru mencapai 76,2% dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Karena itu, pemerintah memiliki waktu dua bulan terakhir (November–Desember 2026) untuk mengumpulkan sisa kekurangan pajak sebesar Rp514 triliun.
Kalau kita melihat rasio pajak terhadap PDB Indonesia, angkanya mencapai 11,8% (berdasarkan data 2024 yang dipublikasikan dalam laporan OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026). Angka tersebut masih berada di bawah negara-negara tetangga di ASEAN dan Asia-Pasifik.
Menurut data yang disorot oleh IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) dan MUC Consulting, Indonesia menempati peringkat ketiga dengan rasio pajak terendah dari 38 ekonomi Asia-Pasifik yang dipantau. Angka tersebut jauh di bawah beberapa negara Asia Tenggara, misalnya Vietnam sebesar 17,2%, Thailand 17,1%, dan Singapura 13,4%.
Makna rasio pajak (tax ratio) yang rendah di Indonesia tersebut adalah cerminan dari kemampuan negara yang belum maksimal dalam menghimpun pendapatan dari aktivitas ekonomi nasional untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kalau belum maksimal, apakah itu berarti pemerintah belum melakukan upaya yang keras untuk menagih para orang kaya, oligarki, atau konglomerat yang ada di negeri ini? Gambar dalam tulisan ini menunjukkan pernyataan Dirjen Pajak bahwa “upaya memajaki konglomerat masih perlu kajian komprehensif”. Kok masih perlu kajian? Kenapa tidak langsung dieksekusi saja?
Dulu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyampaikan bahwa penarikan pajak dari kelompok orang kaya atau wajib pajak berpenghasilan tinggi di Indonesia memang sulit dan belum optimal. Bu Sri menyebutkan bahwa banyak fasilitas atau kenikmatan (fringe benefit) yang diterima oleh orang kaya belum masuk sebagai objek pajak secara optimal.
Lebih dari 50% belanja pajak (tax expenditure) PPh Orang Pribadi justru dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi. Berdasarkan data yang diungkapkan dalam rapat dengan Komisi XI DPR, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar per tahun sangat sedikit, yakni hanya sekitar 0,03% dari total wajib pajak kategori tersebut.
Karena itu, masyarakat mengeluh, “Kok enak kami yang diminta membantu meningkatkan penerimaan pajak, sementara orang kaya didiamkan saja dan tidak membayar pajak?”

