Setiap lima tahun, Indonesia menggelar pemilihan umum untuk menentukan pemimpin yang prosesnya cukup rumit. Proses ini melibatkan ratusan juta pemilih dan jutaan penyelenggara. Di era sekarang, tidak heran bila gagasan memindahkan sebagian proses pemilihan ke ranah digital terus muncul.
Tahun ini, KPU resmi mengkaji penerapan e-voting sebagai bagian dari transformasi digital pemilu. Namun, โperlu disiapkan sejak diniโ tidak berarti e-voting harus diterapkan secepatnya. Yang perlu dimulai lebih awal adalah landasannya, yakni sistem rekapitulasi elektronik yang kuat, uji coba terbatas, dan evaluasi yang terbuka bagi publik. Dengan demikian, masyarakat juga memahami tentang uji coba baru yaitu E-voting di ranah pemilu.
Di tengah kehati-hatian banyak pihak, termasuk Bawaslu yang menilai penerapannya di Pemilu 2029 perlu dikaji lebih mendalam. Tulisan ini berargumen bahwa kesiapan yang dibangun bertahap justru jalan terbaik agar inovasi demokrasi digital tidak mengorbankan kepercayaan publik.
Wacana ini sebenarnya bukan hal baru untuk dibahas. Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa e-voting sudah lama menjadi bagian dari pembahasan sistem kepemiluan di Indonesia.
Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT, Andrari Grahitandaru, yang mengatakan, e-voting akan mempercepat proses pemungutan suara jika dibandingkan sistem manual yang sudah disiapkan teknologinya sejak tahun 2009 bahkan sudah dipakai dalam pemilihan Kepala Desa.
Namun, jika dialihkan untuk pilkada masih belum bisa dikarenakan adanya aturan hukum. Pembahasan mencuat ketika DPR menyatakan akan mengkaji usulan PDIP soal e-voting dalam revisi UU Pemilu, sementara e-voting kerap dikaitkan dengan kebutuhan menekan biaya penyelenggaraan pemilu yang terus meningkat.
Pemerintah pun menegaskan bahwa digitalisasi pemilu bukan sekadar transisi dalam bidang teknologi, melainkan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi.
Artinya, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan beralih ke arah yang lebih modern, melainkan bagaimana dan dengan tahapannya seperti apa. Potensi e-voting bisa terlihat nyata.
Mendagri Tito Karnavian menyebut e-voting murah dan cepat serta efisien untuk diterapkan di Indonesia. Penghitungan otomatis dapat mengurangi kesalahan hitung manual dan memangkas waktu rekapitulasi yang tahun ke tahun menjadi faktor penghambat dalam proses pemilu. Dua hal tersebut yang memang selama ini sering memicu kecurigaan di tingkat bawah.
Bukti skala kecilnya sudah ada. Di Jembrana, Bali, pemilihan kepala dusun dilakukan secara elektronik sejak Juli 2009 dan dapat menghemat anggaran kertas suara lebih dari 60%.
Dari sisi akuntabilitas, jejak digital memungkinkan audit. Syaratnya, sistem dirancang agar prosesnya bisa diperiksa dan dipahami oleh publik, bukan hanya oleh pihak vendor atau penyelenggara saja. Tanpa itu, transparansi sulit dipertanggungjawabkan.
Putusan MK 147/PUU-VII/2009 menyatakan e-voting sebenarnya boleh dipakai. Syaratnya kumulatif atau tidak melanggar asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta daerah yang menerapkan harus siap dari sisi teknologi, pembiayaan, dan sumber daya manusia agar proses bisa berjalan lancar sesuai rencana.
BRIN mengklaim sekitar 1.700 desa telah memakai e-voting dalam pilkades sejak 2013. Pemilihan kepala desa dengan beberapa ribu pemilih jauh berbeda dari pemilu nasional yang melibatkan puluhan ribu TPS dan beberapa jenis surat suara. Keberhasilan di desa tidak bisa begitu saja langsung diterapkan ke tingkat nasional, perlu mengikuti proses regulasi yang ada.
Penerapan e-voting memiliki tiga tantangan utama yang saling terkait yaitu Tantangan Keamanan siber, Inklusi Digital, dan Kesiapan infrastuktur serta regulasi.
Mendagri sendiri menyoroti risiko peretasan dan menilai wacana ini harus dikaji secara matang bersama pihak DPR dan penyelenggara pemilu. Pakar kepemiluan dari Universitas Brawijaya menilai e-voting rawan diretas dan sulit dipercaya publik. Satu celah pada sistem terpusat bisa berdampak pada seluruh pemilu, sedangkan kecurangan manual biasanya terlokalisasi.
Tak hanya itu, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau dengan akses teknologi yang belum merata, sehingga e-voting perlu disertai kebijakan afirmatif atau sosialisasi bagi wilayah tertinggal dan kelompok rentan.
Lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah 3T tidak boleh tertinggal. Hal pendukung lainnya seperti listrik, jaringan, perangkat, dan pelatihan petugas harus siap di seluruh wilayah, dengan payung hukum yang jelas dalam revisi UU Pemilu.
Karena itu, jalur yang paling masuk akal adalah bertahap, dan pandangan serupa sudah muncul di ruang publik. Ferry dari Partai Perindo, yang pernah mengkaji e-voting dari aspek teknologi, hukum, pembiayaan, dan sosial politik, menilai Indonesia belum siap menerapkannya secara nasional dan menyarankan penguatan e-rekap terlebih duhulu.
Urutan yang diusulkan agar proses e-voting terlaksana dengan maksimal:
- Perkuat e-rekap sebagai landasan transparansi penghitungan, dengan data yang dapat diverifikasi publik dan terjamin keakuratan datanya.
- Uji coba terbatas e-voting untuk pemilih luar negeri, yang punya kendala logistik nyata dan risikonya lebih terkelola.
- Evaluasi independen yang terbuka atas keamanan, biaya, dan kepercayaan publik, melibatkan akademisi dan masyarakat sipil.
- Keputusan skala lebih luas baru diambil bila syarat MK terpenuhi dan hasil evaluasi meyakinkan.
E-voting bukan sekadar soal mengganti kertas dengan layar saja. Namun, menyangkut hal paling mendasar dalam demokrasi, yaitu keyakinan warga bahwa suaranya dihitung dengan benar. Karena itu, menyiapkannya sejak dini bukan berarti menerapkannya tergesa-gesa.
Dengan langkah yang terukur, mulai dari e-rekap, uji coba terbatas, hingga evaluasi terbuka, Indonesia bisa berinovasi tanpa mengorbankan atau mempermainkan kepercayaan publik.


