Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) pada Jumat, 18 September 2026, sungguh mengejutkan. Di hadapan hadirin yang memadati Jakarta International Convention Center (JICC), tempat berlangsungnya acara, ia melontarkan kata "goblok" kepada para pakar yang kerap melontarkan kritik keras terhadap program pemerintah.
"Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok," katannya.
Seperti yang biasa terjadi setiap kali Prabowo berpidato, kritik berdatangan. Para pakar —golongan yang disebut "goblok" oleh Prabowo— menyampaikan sentilan akan tidak percayanya presiden terhadap data, analisis, serta pandangan yang berbeda. Ada pula yang resah karena ini menandakan lembaga yang seharusnya melakukan check and balances terhadap aksi pemerintah yang merugikan masyarakat justru absen.
Satu hal yang juga tak boleh dilupakan, tidak hanya oleh Prabowo tapi semua orang, Indonesia berdiri berkat sumbangsih para pakar. Sebagian besar tokoh kemerdekaan Indonesia adalah kaum terpelajar dan intelektual, yang juga bisa disebut sebagai pakar di bidangnya masing-masing.
Tengok saja para tokoh pergerakan nasional. Kepakaran mereka dapat dilihat dari latar belakang pendidikan akademik yang bukan kaleng-kaleng untuk ukuran pada masa itu. Soekarno adalah pakar teknik sipil sebelum mendedikasikan hidupnya di dunia politik. Mohammad Hatta adalah pakar ekonomi jebolan kampus yang kini dikenal dengan nama Erasmus University Rotterdam. Ada pula Mr. Soepomo yang merupakan pakar hukum adat serta hukum tata negara. Tentu saja, masih banyak lagi nama lainnya.
Bidang kepakarannya beda-beda, tetapi semua punya satu kesamaan: keras mengkritik penguasa yang keputusannya hanya menguntungkan golongan tertentu.
Pada era kolonial Belanda, tokoh pergerakan mengkritik pemerintah memang hal biasa. Masih ingat pledoi Indonesia Menggugat dan pidato Indonesia Vrij? Itu adalah "senjata" yang digunakan sebagai alat kritik. Bahkan, Mr. Soepomo menguliti ketidakadilan hukum agraria kolonial Belanda di Surakarta melalui disertasinya di Universitas Leiden.
Zaman berganti, pakar beregenerasi, tapi tidak berubah fungsi. Dengan iklim bernegara yang secara formal menjunjung tinggi demokrasi, sudah tentu gagasan para pakar dijadikan pijakan untuk membuat keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, alih-alih ditakuti.
Pentingnya Mendengar Para Pakar
Pentingnya mendengar para pakar ini sebetulnya tidak hanya berlaku bagi presiden atau para elite, tetapi juga semua orang. Kabar baiknya, masyarakat Indonesia ternyata masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap pakar.
Hal ini sebagaimana diketahui dari laporan survei "Global Trustworthiness Index 2024" yang dirilis oleh perusahaan riset pasar dan konsultansi multinasional asal Prancis, Ipsos. Dokter dan ilmuwan yang sejatinya merupakan pakar dengan penguasaan ilmu di bidangnya, menjadi dua profesi yang paling dipercaya orang Indonesia. Persentasenya mencapai 73% dan 70%, di atas rata-rata global yang angkanya 58% dan 56%.
Di atas dokter dan ilmuwan, guru menempati posisi nomor satu sebagai profesi yang paling dipercaya dengan angka 74%. Artinya, masyarakat juga percaya dengan orang-orang yang berjasa dalam melahirkan para pakar.
Kendati demikian, kepercayaan terhadap kepakaran ini bukannya tanpa ancaman. Inilah era pascakebenaran alias post-truth, di mana fakta objektif kerap kalah dari emosi dan keyakinan pribadi dalam hal menarik perhatian publik. Hal yang kemudian dicari bukanlah kebenaran, melainkan pembenaran atas ego pribadi atau kelompok tertentu.
Media sosial dan algoritma yang menciptakan ruang gema alias echo chamber turut melanggengkan fenomena pascakebenaran. Pengguna hanya melihat informasi yang sejalan dengan pandangan mereka, belum lagi penyebaran hoaks dan keberadaan buzzer yang berpotensi mengaburkan fakta.
Pada akhirnya, yang kita semua butuhkan adalah dua hal. Pertama, keterbukaan terhadap kritik dan pandangan yang berbeda. Kedua, sikap kritis dengan senantiasa menggali dasar argumen data di balik suatu pandangan, juga mengenali bias berupa kepentingan tertentu yang bisa memengaruhi seseorang untuk mendukung atau menentang suatu pemikiran.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
