Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini menjadi kabar bagi pegawai pemerintah yang selama ini masih berstatus paruh waktu dan menunggu kepastian mengenai status pekerjaannya.
Kesepakatan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil pembahasan pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan persoalan kepegawaian di berbagai sektor. Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Menariknya, kebijakan tersebut tidak hanya menyasar tenaga pendidik, tetapi juga mencakup sejumlah profesi lain yang bekerja dalam pelayanan publik.
Daftar Profesi PPPK Paruh Waktu yang akan Diangkat Penuh Waktu
Sebelumnya, pembahasan mengenai peningkatan status PPPK paruh waktu lebih banyak berfokus pada tenaga pendidikan, khususnya guru. Namun, dalam kesepakatan terbaru, pemerintah dan DPR memperluas cakupan kebijakan tersebut ke berbagai bidang pekerjaan.
Mengutip keterangan Kementerian Sekretariat Negara, beberapa profesi yang termasuk dalam kebijakan ini meliputi:
- Guru
- Dosen
- Tenaga kesehatan dan medis
- Petugas pemadam kebakaran (Damkar)
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- Tenaga teknis
- Tenaga pelayanan dan pelaksana lainnya.
Perluasan ini dilakukan setelah pemerintah mempertimbangkan kebutuhan pegawai di berbagai sektor.
Apa Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu?
PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Dalam skema kepegawaian, terdapat status PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu.
Mengutip Badan Komunikasi Pemerintah RI, PPPK paruh waktu merupakan pegawai pemerintah yang menjalankan pekerjaan dengan jam kerja lebih singkat dan penyesuaian upah berdasarkan ketersediaan anggaran.
Sementara itu, PPPK penuh waktu menjalankan pekerjaan dengan jam kerja normal. Pegawai dalam status ini juga memperoleh hak, kewajiban, dan gaji sesuai ketentuan ASN berdasarkan golongan.
Perbedaan tersebut membuat perubahan status menjadi hal yang dinantikan oleh sejumlah pegawai. Peningkatan status diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai pola kerja dan kesejahteraan mereka.
Pengangkatan Dilakukan Bertahap Mulai 2027
Pemerintah menetapkan 1 Januari 2027 sebagai awal pelaksanaan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Meski demikian, kesepakatan pemerintah dan DPR belum menjelaskan secara terperinci mekanisme pengalihan status bagi setiap pegawai. Persyaratan, tahapan administrasi, hingga proses penetapan masih perlu menunggu aturan pelaksanaan lebih lanjut.
Karena itu, pengumuman tersebut belum dapat diartikan bahwa seluruh pegawai langsung berubah status tanpa melalui proses administrasi. Pemerintah masih perlu menyiapkan ketentuan teknis agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
Di sisi lain, pemerintah juga menyepakati perpanjangan masa kerja bagi 172.323 guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kebijakan ini turut mencakup 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.
Perpanjangan masa kerja serupa juga akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN.
PPPK Penuh Waktu Bisa Mengikuti Seleksi CPNS 2027
Selain peningkatan status, pemerintah dan DPR juga menyepakati kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.
Kesempatan ini berlaku bagi PPPK penuh waktu dari berbagai profesi, tidak terbatas pada tenaga pendidikan. Pemerintah juga mempertimbangkan pengaturan khusus untuk persyaratan tertentu, terutama batas usia bagi pegawai yang memiliki kebutuhan khusus berdasarkan kondisi di lapangan.
Selain itu, pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS pada November 2026. Rekrutmen tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan aparatur negara, termasuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun dan mendukung program prioritas pemerintah.
Meski demikian, pelaksanaan seluruh kebijakan kepegawaian tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Rencana peningkatan status ini menjadi angin segar bagi pegawai yang selama ini bekerja sebagai PPPK paruh waktu. Namun, mereka masih perlu menunggu aturan teknis untuk mengetahui persyaratan dan tahapan pengalihan status yang akan dimulai pada 2027.
