Praktik politik uang yang makin dianggap wajar oleh sebagian masyarakat menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menyangkut perilaku pemilih di lapangan, tapi juga berkaitan dengan tingginya biaya politik dan lemahnya kaderisasi di tubuh partai.
Kondisi tersebut membuat proses rekrutmen politik lebih sering mengutamakan kekuatan finansial daripada kompetensi kandidat. Akibatnya, kualitas kepemimpinan yang lahir dari proses pemilihan umum (pemilu) berisiko tidak berjalan optimal.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si., mengatakan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup diukur hanya dari terlaksananya pemilu. Menurut Titin, proses rekrutmen politik, pelembagaan partai, integritas aktor politik, sampai akuntabilitas pemerintahan bisa menentukan mutu pemimpin yang dihasilkan.
Politik Uang Makin Dinormalisasi di Masyarakat
Berdasarkan riset yang dilakukannya selama tiga tahun terakhir di sejumlah provinsi di Indonesia, Titin menemukan jika politik uang tidak lagi melulu dipicu oleh faktor ekonomi warga. Sebagian masyarakat justru mulai memandang pemberian uang atau barang dalam kontestasi politik sebagai hal yang biasa.
โPolitik uang saat ini menjadi fenomena yang dinormalisasi. Masyarakat menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar,โ jelas Titin dikutip dari umy.ac.id.
Bentuk transaksinya pun beragam dan menyesuaikan kondisi sosial warga setempat. Selain pembagian uang tunai secara langsung, praktik ini sering muncul lewat pemberian barang atau fasilitas kepada kelompok dan komunitas tertentu demi memengaruhi pilihan politik mereka.
Di sisi lain, Titin menilai program pendidikan politik maupun gerakan desa antipolitik uang belum sepenuhnya efektif mengubah perilaku pemilih. Keberhasilan upaya pencegahan tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap tokoh atau elite di tingkat lokal.
โSelama elitenya menolak politik uang, masyarakat juga akan menolak. Tetapi kalau elitenya menerima politik uang, masyarakat juga cenderung menerima,โ paparnya.
Biaya Politik Tinggi dan Tantangan Kaderisasi Partai
Selain persoalan di tingkat pemilih, kualitas demokrasi juga sangat ditentukan oleh cara partai politik menjaring dan membina kadernya. Evaluasi pada kepemimpinan nasional tidak seharusnya berhenti pada figur presiden semata, tapi juga mencakup tata kelola partai dan mekanisme pemilu.
Partai politik sejatinya menjadi jalur utama lahirnya pemimpin di tingkat daerah maupun nasional. Namun, proses rekrutmen yang lebih mengejar popularitas dan modal finansial berpotensi menyuburkan oligarki, dinasti politik, serta praktik patronase.
โOrang-orang yang mempunyai ikatan ideologis yang kuat dengan partai politik dan sudah lama berkiprah di partai politik itu kalah dengan pendatang baru yang belum berpengalaman, tetapi mempunyai modal uang yang lebih banyak,โ ungkap Titin.
Situasi ini dinilai menghambat regenerasi karena kader yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak organisasi belum tentu mendapat ruang kompetisi yang setara. Saat kekuatan modal menjadi penentu utama tanpa aturan yang ketat, peluang meraih jabatan publik akan lebih terbuka bagi kandidat bermodal besar.
โKalau tidak ada pembatasan, kompetisinya bebas tanpa aturan. Sehingga yang mempunyai modal kuat, dia yang akan menang,โ tegasnya.
Solusi Pembenahan Sistem Partai dan Lima Tolok Ukur Kepemimpinan
Untuk memutus rantai persoalan tersebut, Titin mendorong pembenahan regulasi partai politik dan pemilu, utamanya yang menyangkut transparansi pendanaan serta pembatasan dana kampanye. Demokrasi internal partai dan kaderisasi berkelanjutan juga perlu diperkuat agar proses rekrutmen kembali bertumpu pada kompetensi dan integritas.
Selain membenahi tata kelola partai, Titin menyebutkan lima dimensi untuk mengevaluasi kualitas kepemimpinan nasional secara menyeluruh. Kelima indikator itu meliputi legitimasi elektoral, representasi, efektivitas pemerintahan, konsolidasi institusi, dan akuntabilitas.
Di tingkat pemilih, khususnya mahasiswa dan generasi muda, sikap kritis terhadap informasi politik di ruang digital juga menjadi rekomendasi penting. Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi agar tidak mudah terjebak hoaks, disinformasi, maupun pencitraan kandidat yang minim rekam jejak.
Melalui penguatan sistem kepartaian, transparansi dana politik, serta penegakan hukum pemilu yang tegas, kualitas demokrasi Indonesia diharapkan terus membaik. Dengan begitu, pemilu tidak sekadar melahirkan pemimpin yang sah secara suara, tapi juga kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab kepada publik.


